Pengurus DPD Golkar Jabar akan memberikan rekomendasi ke DPP untuk mencabut dukungan terhadap Ridwan Kamil. Pengurus tingkat Jabar mengklaim keputusan DPP itu ditolak oleh sebagian besar kader di daerah.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno yang digelar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12/2017). Dalam rapat pleno tersebut hadir sejumlah pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah mengatakan rekomendasi pencabutan dukungan terhadap Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien ini akan disampaikan pada Rapimnas Golkar di Jakarta pada Senin (18/12).

"Sekarang sedang dibuat surat (keputusannya), senin akan kita sampaikan, dan tadi sudah disepakati oleh semua pengurus bahwa hasilnya mengikat, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi," ucap Ade saat ditemui usai rapat tertutup.

Ia mengklaim permintaan pencabutan dukungan kepada Ridwan Kamil karena kader golkar di daerah melakukan penolakan. Meski pihaknya sudah melakukan sosialisasi sesuai arahan DPP.

Wakil Ketua DPRD Jabar itu menegaskan keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang dan sesuai mekanisme partai. Salah satu indikatornya keputusan rapimda di Karawang yang sudah memutuskan mengusung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar.

"Pokoknya pleno tadi bersikap bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP kami tolak, kami kembalikan. Kami meminta DPP untuk mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan keinginan kader partai di daerah," jelas dia.

Ia menyebut pencabutan dukungan merupakan buntut sikap Ridwan Kamil yang tidak menunjukkan itikad baik untuk berkomunikasi serta menemui pengurus DPD Golkar Jabar. Padahal hal itu semestinya dilakukan sebagai bentuk konsolidasi.

"Setelah mendapat rekomendasi, tapi penggantinya (Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien) tidak ada yang datang, dua-duanya tidak sowan," tegas dia.

Menurutnya pengurus DPD Golkar Jabar yang menghadiri rapat pleno optimiatis tuntutan mereka akan dikabulkan oleh pengurus DPP. Dengan begitu, sambung dia, besar kemungkinan Wali Kota Bandung itu akan ditinggalkan.

"Ya seperti nya begitu, 91 persen (ditinggalkan)," kata Ade.(dtc/mfb)

DPP Golkar membantah surat keputusan mendukung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil maju ke Pilgub Jabar 2018. Sekjen Golkar Idrus Marham menegaskan surat yang menyebut Golkar mendukung Ridwan Kamil adalah hoax.

Idrus menolak menjelaskan soal tanda tangan Ketum Golkar Setya Novanto dan dirinya di surat itu. Surat yang dibantah Idrus terkait diusungnya Ridwan Kamil jadi Cagub Jabar berpasangan dengan Daniel Mutaqien.

Surat yang beredar memang tak memiliki nomor dan tanggal. Namun sudah ada tanda tangan Novanto dan Idrus. Ada juga paraf Ketua Tim Pilkada Pusat Golkar di surat itu. Kembali ditanya soal tanda tangan, Idrus tetap tak memberi penjelasan.

"Ya saya katakan tadi, itu kita tidak dalam posisi memberikan penjelasan karena memang belum secara resmi kita keluarkan surat. Tidak, dan tidak dalam posisi karena kita tidak secara resmi, tidak mengeluarkan surat, maka seluruh yang beredar itu ada tiga macam itu tidak ada," kata Idrus menjawab pertanyaan soal tanda tangan di surat itu. Idrus menggelar jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (22/9).

Awalnya, Ridwan Kamil dipastikan maju ke Pilgub Jabar karena mengantongi dukungan dari Golkar (17), PKB (7), dan NasDem (5) menurut jumlah kursi di DPRD Jabar. Nah, karena dicabutnya dukungan dari Golkar, Kang Emil masih mengantongi 12 dari syarat minimal 20 kursi di DPRD Jabar.

Saat dimintai tanggapan, Ridwan Kamil juga belum mempercayai surat yang beredar tersebut. Bahkan dia menilai surat tersebut bisa saja hoax.

"Jadi produksi hal-hal begitu sering terjadi. Jadi saya tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak saya lihat fisiknya langsung," kata dia kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Jabar. (dtc/mfb)

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sedang mempertimbangkan bertarung dalam pemilihan gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018 melalui jalur independen. Namun saat ini ia masih fokus mencari tambahan partai yang akan mendukungnya.

Emil panggilan akrab Ridwan Kamil, baru mendapat dukungan secara resmi dari Partai NasDem yang hanya memiliki lima kursi. Dengan posisi seperti itu maka Emil harus menjalin koalisi dengan partai lain untuk memenuhi kekurangan 20 kursi legislatif sebagai sarat agar bisa mengusung pasangan calon.

Emil tengah mencari cara lain untuk tetap bisa maju dalam Pilgub Jabar, bila dukungan partai politik tidak mencukupi. Salah satunya melalui jalur independen. "Sedang (kita) hitung. Kalau iya (maju independen) harus berhitung untuk mengumpulkan KTP sampai November," ujarnya, Minggu (16/7).

Namun diakuinya cara ini tidak mudah. Selain harus mengumpulkan jutaan KTP, ia juga harus memikirkan sosok pendamping yang bisa bersama-sama berjuang untuk memenangkan Pilgub Jabar tahun depan. "Independen harus berpasangan. Pasangannya juga harus lahir batin," katanya.

Karena itu, ia tak bisa memutuskan dalam waktu dekat soal maju melalui jalur independen. "Peluang itu sedang kami pikirkan," ucapnya.

Terlepas dari rencananya itu, saat ini Emil secara intensif terus menjalin komunikasi dengan partai lain, seperti PPP, PKB, Golkar bahkan PKS. "Per hari ini komunikasi dengan partai tetap intesif terus dilakukan. Kita lakukan komunikasi dengan semua partai," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak sepuluh simpul relawan dari berbagai komunitas dan organisasi di Jawa Barat siap bantu Ridwan Kamil memenangkan Pilgub Jabar 2018 mendatang. Mulai dari kalangan pesantren dan anak-anak muda di Jawa Barat.

Simpul relawan ini datang dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Seperti BARKA (Baraya Ridwan Kamil), Barmil, Fostarika, Jabarbakti, Jakamuda, RKJBR, SGP Center, Trend RK, dan Madrid (Masyarakat Dukung Ridwan Kamil). Semua simpul relawan ini akan saling bahu-membahu untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.(dtc/mfb)