JAKARTA - Program Kartu Prakerja kini telah menjadi pembicaraan publik, bahkan mendapat perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah pandemi COVID-19. 

Bahkan sejumlah anggota Komisi III DPR, termasuk dari partai pendukung pemerintah, juga mengkritik program ini.

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan mendalami berbagai masukan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4).

"Tadi ada yang disebut tentang program Prakerja, informasi kita terima dan informasi itu kita dalami. Kalau betul ada suatu peristiwa, kita akan telaah apakah ini persitiwa pidana. Kalaj iya, dapat ditemukan bukti permulaan cukup, sehingga membuat terang pidana dan kita temukan tersangkanya," kata Firli.

Dalam RDP, sebagian besar anggota Komisi III meminta KPK mengawasi program Kartu Prakerja. Misalnya dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, mencurigai ada kecurangan dalam program pelatihan berbasis online tersebut.

"Saya pernah telepon penanggung jawab di PMO (Project Management Office), tolong diaudit, pak. Ini ada ruang gelap," kata Cucun yang juga menyarankan anggaran untuk program Kartu Prakerja tersebut dialihkan guna menambah bantuan langsung kepada masyarakat.

Sementara Hinca Panjaitan dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan hingga saat ini belum ada laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam program Kartu Prakerja. Namun, KPK tetap harus fokus mengawasi program tersebut secara detail, terlebih tidak ada proses tender dari pemerintah terhadap delapan platform digital dalam Kartu Prakerja.

Arteria Dahlan dari Fraksi PDI-P, selaku partai pendukung pemerintah pun meminta KPK menyelidiki potensi korupsi atas keterlibatan sejumlah platform digital dalam program Kartu Prakerja yang dilakukan tanpa tender.

"Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh pemerintah (Rp5,6 triliun? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana pengawasannya?" ujarnya.

Adapun anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman meminta KPK mengawasi proses pengadaan jasa pelatihan dengan tarif harga yang tidak wajar.

"Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp600.000, di Youtube itu gratis," ujarnya.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari menanggapi terkait program ini berlangsung tanpa tender dalam diskusi Webinar Kementerian Ketenagakerjaan dengan tema Kartu Prakerja: Anda Bertanya, Kami Jelaskan, yang diikuti oleh reporter Gresnews.com, Muhammad Shiddiq, Rabu (29/4).

Ia menyatakan program ini menggunakan skema kerja sama, bukan lelang untuk pengadaan barang atau jasa. Anggaran program ini diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Mereka kemudian membelanjakannya dengan membayar kepada penyedia pelatihan online yang diminatinya. Lalu, karena ada perantara teknologi, pelatihan tersebut membayarkan komisi bagi platform digital, sesuai kesepakatan.

Pola kerja sama ini serupa dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar. Di mana, dalam PKH, keluarga penerima manfaat dapat membelanjakan saldo dari pemerintah untuk membeli bahan pokok di e-warong.

Begitu pula pemegang Kartu Indonesia Pintar bisa menggunakan uangnya untuk membeli alat tulis di toko-toko yang bekerja sama.

Lanjut Denni, ia juga memonitor perkembangan diskusi yang ada di publik. Supaya publik bisa membayangkan Kartu Prakerja itu ibaratnya seperti, katakanlah konsumen dari Tokopedia ke Bukalapak mau beli HP atau menjual HP-nya itu.

Tapi sebagian besar duitnya sama penjual HP alias dalam hal ini adalah 233 lembaga pelatihan itu.

"Jadi uang yang dibayarkan tadi itu dibantu oleh negara yaitu sebesar Rp1.000.000 memilih jenis latihan yang diinginkan. Tapi sebagian besar uang yang dibayarkan sebenarnya hanya lewat saja atau mayoritas adalah penyedia latihan," kata Denni.

Ia menjelaskan model pelatihan program Kartu Prakerja sekarang ini memang tidak normal. Kalau rencana awalnya ketika dalam situasi normal maka pelatihan online dan offline itu ada. Dengan uang pelatihan sebesar Rp5.000.000.

Tapi sekarang karena baru bisa yang online, itu diturunkan ke Rp1.000.000. Artinya biaya pelatihannya sendiri sudah turun. Biaya untuk peserta naik Rp1 juta sebelumnya hanya Rp500.000. Sekarang dinaikkan menjadi Rp2,4 juta.

"Artinya inilah yang disebut oleh Pak Jokowi bahwa sebuah program itu perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat," katanya.

Denni mengakui bahwa program Kartu Prakerja tak lepas dari kekurangan namun terus diperbaiki. Testimonial dari peserta program dari tiap-tiap gelombang akan dijadikan bahan evaluasi.

Kerja sama dengan penyedia materi pelatihan yang buruk bukan tidak mungkin akan diterminasi.

Menurutnya, ada 168.111 peserta gelombang pertama yang telah mulai mengikuti pelatihan. Sedangkan 288.154 peserta gelombang kedua baru menerima dana bantuan pemerintah. Total pendaftar pada dua gelombang pertama tersebut mencapai 8,6 juta orang.

Pendaftaran kartu prakerja gelombang ketiga akan dibuka hingga Kamis (30/4). Rencananya, pemerintah akan terus membuka pendaftaran program ini sampai target 5,6 juta penerima manfaat terpenuhi. (G-2)

BACA JUGA:
Tags