JAKARTA - Kecaman dan penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan Bukit Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang beroperasi sejak Desember 2016, masih terdengar sampai sekarang. Areal pertambangan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), PT Bumi Suksesindo (BSI), itu dinilai merusak lingkungan dan lebih banyak menguntungkan perusahaan. Perlu diingat, areal tambang itu sebelumnya adalah hutan lindung. 

Koordinator Presidium Solidaritas untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) Aditya Iskandar mengatakan alih fungsi hutan lindung itu terjadi pada zaman Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (22 Oktober 2009-1 Oktober 2014), yang kini menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR 2019-2024. 

"Sudah jelas ada upaya melancarkan konglomerasi tambang. (Di) hutan lindung tidak boleh ada aktivitas yang merusak," kata Aditya kepada Gresnews.com, Jumat (6/3).

Dia menjelaskan penggundulan vegetasi di Bukit Tumpang Pitu mempengaruhi kualitas dan jumlah cadangan air tanah. Itu amat merugikan masyarakat sekitar, yang sebagian besar adalah petani. Ia bertanya, tambang itu buat siapa?

"Kalau BSI bilang mereka juga menyumbangkan pembangunan untuk Banyuwangi, itu risiko bisnis. Nyatanya keuntungan yang didapat korporasi lebih banyak. Keuntungan yang berdiri di atas kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar," ujarnya. 

Berdasarkan Laporan Keuangan MDKA Triwulan III Tahun 2019, perusahaan itu membukukan laba bersih sebesar US$42,25 juta (Rp604,7 miliar kurs saat ini). Angka itu naik 29,8% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2018.

Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang bernomor SK 826/Menhut –II/2013 tertanggal 19 November 2013, Zulkifli Hasan mengubah Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi dengan luasan 1.942 ha. Penurunan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu itu lahir karena didorong oleh usulan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Dalam surat Nomor: 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012, Bupati Anas kepada Menteri Kehutanan mengusulkan perubahan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu. Usulan yang diajukan Bupati Banyuwangi tersebut luasnya 9.743,28 ha. Luasan penurunan status hutan lindung yang diusulkan Bupati Banyuwangi itu lima kali lebih luas dari luasan yang disetujui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Bila merujuk pada Laporan Keuangan MDKA (Q3 2019), tercantum bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Bumi Suksesindo di Bukit Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Bupati  Banyuwangi Nomor: 188/547/KEP/429.011/2012 yang terbit 9 Juli 2012 berlaku sampai dengan 25 Januari 2030 dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun, sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012. Luas wilayah pertambangan di Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi adalah 4.998 ha.

Pada 19 Februari 2016, BSI mengadakan perjanjian fasilitas pinjaman berikut dengan fasilitas lindung nilai dengan beberapa bank yang terdiri dari Societe Generale Asia Limited, BNP Paribas, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited yang diamendemen pada 15 Februari 2018 dengan menambahkan fasilitas pinjaman. 

Pada 19 Oktober 2018, BSI menandatangani perjanjian fasilitas sebesar AS$200.000.000 dengan beberapa bank yang terdiri dari BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, PT Bank HSBC Indonesia, ING Bank N.V. Singapore Branch, Societe Generale Hongkong Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, PT Bank UOB Indonesia, dan Goldman Sachs Lending Partners LLC dengan tingkat suku   bunga LIBOR ditambah marjin (marjin onshore lenders 3,675% per tahun dan marjin offshore lenders 3,50% per tahun) yang akan jatuh tempo   pada 31 Maret 2022.

Nama-nama pengusaha nasional dan pejabat ada di belakang Merdeka Copper. Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 29 Februari 2020, pemegang saham MDKA adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (19,737%), PT Mitra Daya Mustika (13,466%), Garibaldi (Boy) Thohir (8,946%), PT Suwarna Arta Mandiri (7,167%), dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (5,229%). Boy Thohir adalah kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir. Saratoga adalah perusahaan yang 21,5% sahamnya dikuasai oleh Sandiaga Salahuddin Uno, bekas calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Dalam susunan pengurus perusahaan per hari ini, di jajaran komisaris terdapat nama Edwin Soeryadjaya (Presiden Komisaris), Boy Thohir, Budi Bowoleksono, Dhohir Farizi, dan Heri Sunaryadi. Di jajaran direksi terdiri dari Tri Boewono (Presiden Direktur), Richard Bruce Ness, Gavin Arnold Caudle, Hardi Wijaya Liong, Michael W.P. Soeryadjaya, David Thomas Fowler, Colin Francis Moorhead, dan Chrisanthus Supriyo.

Dhohir adalah suami dari Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid (Yenny Wahid), putri Gus Dur yang juga pernah menjadi pengurus Merdeka Copper sebelum akhirnya mengundurkan diri. Dhohir juga pernah menjadi anggota DPR 2009-2014 dari Fraksi Gerindra. Perlu diketahui, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono juga pernah menjadi komisaris perusahaan sebelum mengundurkan diri pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 13 Januari 2020. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono juga pernah menjadi presiden komisaris. Anak Hendropriyono, Rony N. Hendropriyono, pernah menjabat sebagai direktur yang membidangi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup serta hubungan komunitas.

Merujuk pada laporan eksplorasi per Januari 2020, kegiatan eksplorasi sumber daya porfiri tembaga dan emas pada Upper High Grade Zone (UHGZ) di daerah Tujuh Bukit merupakan kombinasi dari pengeboran dari permukaan dan pengeboran dari bawah tanah. Pada Januari 2020, total meter bawah tanah yang dibor adalah 1.739,1 meter untuk pengeboran geoteknik (Geotech) dan Definisi Sumber Daya (Res Def). Lubang definisi sumber daya bawah tanah dirancang untuk menguji kontinuitas mineralisasi, serta untuk informasi geoteknik dan hidrologi. Empat LM110 UG rigs saat ini sedang beroperasi.

Pengeboran total dari permukaan, terutama untuk lubang hidrologi (yaitu untuk memahami sifat pergerakan air dan keberadaan struktur patahan pemancar air di dalam dan sekitar sumber daya) adalah 657,7 meter. Penurunan eksplorasi bawah tanah melaju 46,1 meter, menjadikan rantai menjadi 1.646,42 meter pada akhir Januari. Total pengembangan bawah tanah untuk bulan ini adalah 69,97 meter, membawa pengembangan keseluruhan ke 2.378,32 meter. 

Total biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi UHGZ di daerah Tujuh Bukit pada Januari 2020 adalah sebesar Rp17,7 miliar untuk pengembangan penurunan drift, Rp5,8 miliar untuk pengeboran definisi sumber daya bawah tanah dan pengeboran hidrologi permukaan, dengan total sebesar Rp23,5 miliar. Semua pekerjaan diselesaikan melalui perjanjian kontrak antara Merdeka Copper dan PT Merdeka Mining Service.  

(G-2)

BACA JUGA: