JAKARTA - Kantor salah satu perusahaan yang memenangkan penunjukan langsung proyek pengadaan peralatan counter surveillance tahap III 2019 di Kejaksaan Agung (Kejagung) senilai Rp379,745 miliar ternyata kosong. Kantor PT Multi Wira Mandiri yang beralamat di Jalan Tondano Nomor 4B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu tak lagi aktif sejak lima bulan lalu.

Reporter Gresnews.com Mohammad Fikri Hamidun menyambangi kantor itu. Seorang petugas jaga membenarkan bahwa PT Multi Wira Mandiri pernah mengontrak selama satu tahun sejak 2018.

"Nama direkturnya Pak Deden, dari Bandung, dan sejak awal gak pernah dipasang plang nama PT," katanya kepada Gresnews.com, Kamis (14/11).

Sebelumnya anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu menemukan dugaan kejanggalan dalam enam proyek pengadaan barang dan jasa yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam akun Twitter pribadi Masinton pada 11 November 2019, @Masinton, ia menulis: "Saya sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar Rp899,5 miliar."

Kejagung membenarkan adanya enam proyek pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan sarana dan prasarana intelijen tahun anggaran 2019. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Mukri mengatakan, keenam proyek itu masih berjalan dan ia mempersilakan masyarakat untuk ikut mengawasi proses itu.

Mukri menuturkan proses pengadaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. "Selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejaksaan Agung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Mukri kepada Gresnews.com, Rabu (13/11). 

Penelusuran Gresnews.com dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menemukan, sejumlah proyek Kejaksaan Agung yang berkaitan dengan fungsi intelijen dan pemantauan pada tahun anggaran 2019 yang tidak melalui proses lelang. Proyek itu antara lain pengadaan perangkat analisis digital siber dan persandian dengan pagu anggaran Rp106,8 miliar; pengadaan peralatan dan sistem manajemen informasi DPO dengan pagu anggaran Rp49,3 miliar. 

Lalu ada pengadaan perangkat operasi intelijen dengan pagu anggaran Rp73 miliar. Pengadaan peralatan counter surveillance tahap III dengan pagu anggaran Rp379,8 miliar. Kemudian pengadaan peralatan pengoptimalan kemampuan monitoring centre Kejaksaan Agung dengan pagu anggaran Rp182 miliar, serta pengadaan sistem monitoring dan analisis siber dengan pagu anggaran Rp107,8 miliar. (G-2)

BACA JUGA:
Tags