Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan
Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Terdapat beberapa izin usaha pertambangan jika mengacu pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu:
1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
3. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
4. Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
5. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
6. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- Sembrono Terbitkan Izin Tambang Negara Digugat Puluhan Triliun
- ESDM Kembali Sederhanakan Izin Tambang
- Memberangus Izin Usaha Pertambangan Abal-Abal
- Petisi Menolak PT BSI Menambang Emas di Tumpang Pitu
- Hakim Menangkan Gugatan Warga Atas Izin Tambang di Bogor
- Menggagas Tambang Ramah Lingkungan dan Anak
- Habis Newmont Terbitlah BHP Billiton Melego Saham