Upaya Hukum Terhadap Putusan atas Permohonan Pailit

Senin, 20 Maret 2017, 06:00:00 WIB - Tips

Ilustrasi putusan pailit (Dok. Istimewa)

Sengketa kepailitan merupakan kewenangan peradilan niaga untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Dalam hal Hakim Peradilan Niaga memberikan putusan atas permohon pailit, pihak yang bersengketa mungkin ada yang bisa menerima dan ada juga tidak menerima putusan tersebut.

Bagi yang menerima, maka putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Namun yang tidak, mungkin akan melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pailit?

Syarat permohonan pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pailit adalah kasasi ke Makamah Agung. Hal tersebut sebagaimana di atur Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

Komentar