Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, kemarin (16/8), mendorong untuk segera diterapkan aturan soal data pribadi. Menurutnya, data pribadi kini merupakan jenis kekayaan baru yang lebih penting dibandingkan dengan minyak. 

Indonesia sendiri belum memiliki secara khusus undang-undang perihal perlindungan data pribadi. Saat ini RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi masih berada di tangan DPR untuk dibahas. Namun ternyata terdapat undang-undang atau aturan lain yang telah memberikan perlindungan data pribadi kita. Mari kita lihat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah memerintahkan kepada negara untuk melindungi data pribadi setiap penduduk. Pasal 85 undang-undang ini menyatakan negara berkewajiban memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk, mulai dari Nomor Kartu Keluarga (KK), NIK dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanggal dan bulan kelahiran, NIK ibu kandung, NIK yah kandung dan keterangan lainnya.

Lalu terdapat pula pada Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyatakan badan publik dilarang memberikan informasi perihal rahasia pribadi seseorang berupa:

  1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
  4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 
  5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal

Tidak hanya badan publik, lembaga swasta juga dilarang untuk menjadikan data pribadi penduduk sebagai inormasi publik. Hal ini diatur oleh Pasal 58 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan.

Secara khusus untuk melindungi data pribadi setiap warga negara, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Menurut Permen ini, Data  Pribadi  adalah data perseorangan tertentu  yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Penyelenggara system Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. (NHT)

 

BACA JUGA: