Lampu Hijau Bupati Tasikmalaya Maju ke Pilgub Jabar

Keinginan Uu Ruhzanul Ulum maju pada Pilgub Jabar 2018 nampaknya bakal mendapat restu dari DPW PPP Jawa Barat. PPP Jabar akan memberi rekomendasi kepada bupati Tasikmalaya tersebut untuk maju dalam pesta demokrasi lima tahunan di tahun depan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PPP Jabar Qomarudin Taher menuturkan mayoritas pengurus PPP di tingkat provinsi mendukung Uu sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur. Begitu juga pengurus partai di tingkat kabupaten/kota juga ingin Uu menjadi kandidat di Pilgub mendatang.

"Berkembang dari beberapa kali pertemuan konsilidasi dengan DPC, rapat pertemuan DPW, Uu yang diunggulkan. Jadi hari ini kecenderungan memang mengarah ke Pak Uu," kata Taher, di Kantor DPW PPP Jabar, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (18/10).

Taher mengungkapkan, dukungan kepada Uu bukan muncul secara tiba-tiba. Kedekatan Uu dengan pengurus DPW dan DPC PPP sudah terjalin dengan baik. "Dengan DPW jelas karena Pak Uu masuk struktur. Dengan DPC juga dekat," ucap Taher.

Dengan begitu, menurutnya tidaklah heran mayoritas unsur PPP di Jawa Barat mendukung Uu maju dalam ajang tersebut. "Rumornya juga sudah keras. Ketum (Romahurmuziy) sudah setuju ke Pak Uu," katanya.

Meski hampir pasti merekomendasikan Uu, Taher mengaku belum tahu ke koalisi mana partainya akan berlabuh. Peluang untuk bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan PKB yang mengusung Ridwan Kamil sama besarnya dengan peluang untuk bergabung dengan poros baru bersama Gerindra dan Demokrat.

Hanya saja, Taher menegaskan pihaknya akan bergabung dengan koalisi yang mau mengusung Uu sebagai kandidat. "Yang kita dahulukan, di mana pun ruangnya, bisa enggak berbarengan dengan Pak Uu?" ujarnya.

Di lokasi sama, Uu merasa bersyukur atas tingginya dukungan partai kepadanya. "Saya bersyukur adanya keinginan DPC yang sudah terpotret DPW. Ada kecenderungan berpihak ke saya. Saya terima kasih," kata Uu.

Disinggung keinginannya untuk berkoalisi dengan NasDem dan PKB atau poros baru, Uu menyatakan dirinya siap disandingkan dengan siapa pun selama itu berdasarkan instruksi partainya. "Saya sih ikut saja. Bagaimana keputusan partai. SamiĀ“na waatona," tandasnya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

PPP Optimis Ichsan Yasin Limpo Bisa Ikut Pilgub Sulsel

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy memutuskan mendukung Ichsan Yasin Limpo dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi selatan (Sulsel) 2018 mendatang. Ia meyakini, dukungannya ke adik Gubernur Sulsel petahana Syahrul Yasin Limpo, telah final dan sesuai dengan kehendak rakyat Sulsel.

"Kami sudah putuskan dukungan untuk Ichsan. Kami terus bangun komunikasi partai-partai di pusat agar genap memenuhi syarat 17 kursi untuk maju di Pilgub, saat ini kita punya 7 kursi, termasuk menugaskan Ichsan agar membangun komunikasi efektif dengan partai-partai lainnya," ujar pria yang akrab disapa Romi ini saat ditemui usai mengikuti Zikir dan Doa dalam rangka HUT Sulsel ke-348 di rujab Gubernur Sulsel, di jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (18/10).

Romi pun tetap optimis Ichsan dapat ikut bertarung di Pilgub Sulsel, meskipun saat ini peta dukungan partai-partai mengerucut pada dua pasang kandidat yang memborong kursi partai-partai, yakni Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman yang didukung PDIP, PAN, PKS, dan Gerindra, dan pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar yang didukung Golkar dan Nasdem.

"Kami belum ingin menjawab itu (kemungkinan Ichsan gagal mendaftar di KPU karena tidak cukup kursi), karena semua itu masih pengandaian, kami akan menyampaikan sikap ketika itu terjadi, tapi kami optimis akan banyak partai-partai lainnya bergabung ke Ichsan," pungkas Romi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ichsan yang pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Gowa mendeklarasikan diri maju di Pilgub Sulsel di rumah pemenangannya, jalan Hertasning, Makassar, pada Kamis, 6 Juli lalu, bersama dua kandidat calon wakilnya yaitu Bupati Sidrap dan Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Masse dan Bupati Luwu Andi Mudzakkar. Ichsan akhirnya memilih Andi Mudzakkar dengan dukungan PPP dan PAN.

Belakangan, PAN yang memiliki 9 kursi di DPRD Sulsel kemudian mengalihkan dukungannya ke Nurdin Abdullah karena menganggap Ichsan tidak mampu mencukupkan syarat 17 kursi untuk bisa mendaftar di KPUD Sulsel, Januari 2018 mendatang. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Atur Strategi Pemenangan Gus Ipul Sambangi Kantor PDIP Jatim

Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf bertandang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Kedatangan Gus Ipul di kandang ´banteng moncong putih´ pada malam hari ini, adalah yang pertama kali pasca penetapan duet pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas.

Dengan mengenakan baju batik dan berpeci hitam, Gus Ipul disambut Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, Sekretaris Sri Untari serta pengurus DPD PDIP lainnya, pada Rabu (18/10) sekitar pukul 21.30 wib. "Malam ini adalah pertemuan pertama kami setelah dicalonkan oleh PDIP," kata Kusnadi usai pertemuan dengan Gus Ipul.

Ia mengatakan, Gus Ipul adalah teman lamanya dan sudah sering bertemu. Namun, kedatangan malam ini adalah secara formal untuk membahas konsolidasi serta teknis untuk memenangkan Gus Ipul-Anas.

"Hari ini kami menggelar pertemuan untuk membahas teknis kemenangan. Malam ini bertemu dengan Gus Ipul untuk memantapkannya," jelasnya sambil menambahkan, sebelumnya, cawagub Anas juga sudah bertandang ke kantor DPD PDIP Jatim pada Selasa (17/10) kemarin.

Kusnadi enggan menjelaskan lebih detail pertemuannya dengan Gus Ipul, karena menyangkut teknis. "Gus Ipul memberikan masukan terutama pemetaan wilayah yang perlu dirawat dan dikuatkan," jelasnya.

Sementara itu, Gus Ipul kepada wartawan mengatakan tentang ucapan terima kasihnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang memberikan wakil kepadanya dengan merekomendasikan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) sebagai cawagub, serta dirinya sebagai cagub di Pilgub Jatim 2018.

Ia mengatakan, dalam pertemuan tadi juga dibahas rencana membuat buku induk pemenangan yang dijadikan acuan bagi tim relawan dan tim pemenangannya, baik dari PDIP maupun PKB, dalam melakukan kerja untuk pemenangan. "Nanti akan disepakati berbagi tugas dan saling menguatkan antara PDIP dan PKB," tandasnya. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter Ajukan Praperadilan

Tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh yang terbelit kasus korupsi proyek pengadaan helikopter Agusta Westland 101 (AW-101) melayangkan gugatan praperadilan. Dari beberapa materi yang diajukan, ada satu materi baru yang harus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada satu hal yang baru yang diajukan di praperadilan ini, yaitu terkait dengan proses praperadilan koneksitas. Itu yang diargumentasikan di sini," ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).

Penggugat mempermasalahkan penanganan perkaranya oleh lembaga tunggal, yakni KPK, seharusnya yang ditempuh adalah peradilan koneksitas. Yaitu peradilan menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama orang militer, seperti diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHAP.

"Sementara KPK menggunakan undang-undang yang bersifat khusus, yang diatur misalnya di Pasal 42 UU KPK (UU No 30 Tahun 2002), yang pada intinya KPK mengkoordinir atau melakukan untuk perkara-perkara dengan pelaku yang berasal dari militer dan nonmiliter, itu KPK bisa mengkoordinir," terang Febri.

Namun KPK mantap menghadapi proses praperadilan yang akan dimulai Jumat (20/10) dengan lebih dulu menyusun strategi, di antaranya mempersiapkan bukti-bukti dan kapan bukti tersebut akan dihadirkan di persidangan.

Dalam kasus tersebut, KPK bekerja sama dengan POM TNI. Ada lima tersangka yang ditetapkan POM TNI, tiga orang di antaranya terlebih dulu ditetapkan, yakni Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; dan Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu.

Menyusul kemudian Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.

Sementara itu, KPK menetapkan Irfan sebagai tersangka pertama dari swasta pada Jumat (16/6). Irfan diduga meneken kontrak dengan Augusta Westland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar. Namun, dalam kontrak pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
(dtc/mfb)

Selengkapnya

Presiden Bantah Represif dalam Penerbitan Perppu Ormas


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pihaknya telah bersikap represif dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Presiden mengatakan penerbitan Perppu itu sudah sangat demokratis karena masih bisa tidak disetujui oleh DPR maupun dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Perppu nanti kan ini masih maju di DPR, di situ juga ada forum setuju dan tidak setuju. Bisa saja di situ dibatalkan atau ditolak. Itu juga masih diberi kesempatan, yang ini dari sisi mekanisme hukum, silakan maju ke Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme itu semua ada kok," tegas Presiden Jokowi  pada silaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Masjid PP Persis Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10) malam.

Menurut presiden, jika dirinya represif, apa yang ia maui kalau yang lain tidak mau harus tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam penerbitan Perppu Ormas yang terjadi tidak demikian.

"Mekanisme itu semuanya bisa ditempuh. Bisa saja dibatalkan di DPR kenapa tidak? Di situ ada mekanisme politik, mekanisme hukum di MK juga bisa saja dibatalkan kalau itu memang tidak sesuai dengan UU yang lebih tinggi, UUD (Undang-Undang Dasar)," kata Jokowi, seraya menambahkan, mekanisme itu akan memberikan pendidikan kepada kita, mana yang benar dan mana yang tidak benar.

Dslam hal ini, Jokowi mengatakan pemerintah sangat terbuka, tidak hanya masalah Perppu Ormas saja yang lain pun juga seperti itu. Ia mencontohkan, saat pemerintah menghapus 3.153 Peraturan Daerah (Perda), lalu ada yang menggugat di Mahkamah Agung, dimana pemerintah kalah berperkara.

"Ya sudah, kalah ya Perdanya hidup lagi. 3.153 Perda hidup lagi. Itu konsekuensi mekanisme hukumnya seperti itu ya harus kita hargai," ujar Presiden, seperti dikutip setkab.go.id .

Hal tersebut juga berlaku bagi Perppu Ormas. Kalau isinya nantinya di MK digugat, pemerintah tidak akan menghambat, tidak akan menutup-nutupi, karena itu mekanisme hukum ketatanegaraan hukum yang kita punyai.

Presiden juga mengemukakan, bahwa penerbitan Perppu Ormas itu sudah melalui kajian yang lama di Menko Polhukam. Ada pengumpulan data-data melalui video maupun buku-buku, dan sebagainya.

"Kemudian dari sana dilihat semuanya, dilihat dari sudut keamanan, sudut kebangsaan, dari sudut ketatanegaraan. Kesimpulan yang ada saat itu memang dibutuhkan sebuah Perppu karena tanpa Perppu nanti penanganan itu, bukan karena masalah Ormasnya, penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara itu menjadi bertele-tele," jelas Presiden.

Presiden menambahkan, dirinya juga sudah berbicara 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dengan Ormas-Ormas mengenai Perppu ini. "Kita kumpulkan, di Menko Polhukam, saya juga masih minta pendapat lagi. Ini sebuah perjalanan panjang bukan langsung ujug-ujug keluar, ndak juga, ndak seperti itu," tutur Jokowi. (rm)

Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Tidak Condong Ke Negara Tertentu


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintahnya tidak condong terhadap negara tertentu dalam kerjasama dan menarik investasi. Hal ini menjawab adanya  suara-suara yang menyebut investasi terbanyak berasal dari Barat, Jepang, Korea Selatan atau dari Tiongkok.

Menurutnya, pemerintah sekarang ini baru akan menyeimbangkan agar semua kepentingan-kepentingan yang ada terhadap Indonesia ini bisa dalam posisi keseimbangan.

"Yang benar adalah bahwa kita sekarang ini, dan sudah saya mulai tiga tahun yang lalu untuk berkunjung dan melakukan pendekatan-pendekatan beberapa kali ke negara-negara di Timur Tengah," ujar Presiden saat bersilaturahmi dengan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis), di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10) malam.

Presiden mengtakan, sudah tiga tahun yang lalu dirinya bertemu dengan Raja Salman, kemudian muter lagi bertemu dengan Syekh Tamin dari Qatar, bertemu lagi dengan Syekh Muhammad dari UEA (Uni Emirat Arab), dan juga beberapa negara yang lain di kawasan Timur Tengah. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan, bahwa  Indonesia ini memerlukan investasi, memerlukan aliran uang masuk.

Menurut Presiden pihaknya sudah mengundang tiga tahun lalu, namun yang baru datang baru Sri Baginda Raja Salman, dan meninggalkan investasi di Indonesia kurang lebih Rp80 triliun. Menurutya angka tersebut merupakan angka yang sangat besar Indonesia.

Presiden menambahkan, bahwa besok Syekh Tamin dari Qatar juga akan berkunjung ke Indonesia, dan Syekh Muhammad dari UEA akan berkunjung awal Desember mendatang.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengungkapkan bagaimana sambutan para pemimpin negara-negara Timur Tengah dalam menyambut dirinya saat berkunjung ke negara-negara mereka. Raja Salman misalnya, menjemputnya di depan pesawat, demikian juga Syekh Tamin dari Qatar.

Sementara Syekh Muhamad dari UEA malah menjemput di depan pesawat, kemudian menyetir sendiri mobilnya untuk membawa Presiden Jokowi makan di sebuah restoran di Abu Dhabi, dan berbincang-bincang lebih dari 2 jam.

"Setelah itu baru ditanya kebutuhanmu apa? Kan enak sekali. Saya cerita-cerita, ya oke, nanti insha Allah 2016 saya ke Indonesia, tetapi ternyata tidak bisa dan mundur pada tahun ini," tutur Presiden seperti dikutip setkab.go.id.

Karenanya Presiden meyakini, jika hal ini bisa dilakukan maka keseimbangan di negara kita itu akan ada. Artinya, tidak akan ada ketergantungan pada negara-negara tertentu karena semua negara investasinya ada di Indonesia. "Syukur-syukur beberapa negara, datang ke sini, misalnya Raja Salman Rp80 triliun, besok Syekh Tamin keluar Rp500 triliun gitu," ujarnya. (rm)

Selengkapnya

Presiden Setujui Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menko Polhukam Wiranto menyatakan Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lembaga ini nantinya akan menjadi wadah untuk memproteksi semua kegiatan siber.

"Kita sudah disetujui oleh presiden dalam rapat terbatas untuk mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara. Dia (BSSN) akan memproteksi, memayungi semua kegiatan siber yang sudah ada," ujar Wiranto, saat berpidato di Auditorium Gedung Badan pengembangan SDM Kemendagri, Jalan Kompleks Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (18/10).

Menurut Wiranto, BSSN akan memayungi kegiatan siber seperti cyber defense dari Kementerian Pertahanan, cyber intelligence dari Badan Intelijen Negara, hingga siber komersial di dunia perbankan.

Menurutnya kehadiran lembaga yang mengkoordinasi kegiatan siber ini diperlukan kehadiranya. Rencananya, BSSN akan diresmikan bulan ini.

"Maka kita mungkin, bulan ini insyaallah akan kita resmikan BSSN," ujarnya.

Pembentukan struktur organisasi BSSN menurut Wiranti juga sudah selesai dan terkait pembahasan organisasi serta tugas pokok juga akan dilakukan. Lembaga Sandi Negara akan jadi embrio dari BSSN.

"Presiden minta supaya jangan memubazirkan organisasi yang sudah ada, sehingga sebagai embrionya kita tunjuk lembaga sandi negara yang di-update menjadi BSSN," jelasnya. (dtc/rm)

Selengkapnya

Menanti Gubernur Anies Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta

Koordinator Kemitraan Kota Hijau Nirwono Joga menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat soal reklamasi pantai utara Jakarta. Pemerintah pusat dalam hal ini antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia merujuk sikap Menteri KKP Susi Pudjiastuti dalam rapat kerja di DPR, Januari 2017 yang tegas menolak reklamasi karena dinilai akan mengganggu kehidupan para nelayan. Dampak lingkungan atas reklamasi, kata Nirwono, bakal diuji saat datangnya musim penghujan. Banjir yang menjadi langganan Jakarta bisa makin parah dengan hadirnya pulau reklamasi yang terlanjur menimbun Teluk Jakarta.

"Anies mesti bertindak cepat jika tak mau masalah untuk Jakarta kian menumpuk. Jika banjir kian parah kepercayaan terhadap Anies melorot sejak ia menjabat," kata Nirwono, Selasa (17/10).

Sesuai Keppres No 52 Tahun 1995 yang memberi kewenangan soal reklamasi kepada gubernur, Anies juga dapat menghentikan pembahasan dua raperda di DPRD DKI menyangkut reklamasi.

Secara terpisah, Menteri LHK Siti Nurbaya menegaskan celah untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta sudah tertutup. Sebab pihak pengembang sudah memenuhi berbagai persyaratan yang diminta pemerintah.

Beberapa perbaikan itu antara lain dokumen lingkungan dan izin lingkungan dengan unsur perbaikan kajian prediksi dampak. Selain itu rencana reklamasi dan peruntukan lahan sudah memasukkan unsur integrasi sosial.

"Ketika pengembang sudah memperbaikinya ya sanksi dicabut. Itu saja kalau dari KLHK," kata Siti , Selasa (17/10). "Saya tidak tahu kalau ada instrumen untuk moratorium lagi," sambungnya.

Sebelumnya sejumlah warga yang mengaku dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi bakar lilin di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat. Mereka meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghentikan reklamasi dan penggusuran.

Aksi bakar lilin dimulai sekitar pukul 18.30 WIB. FPR membawa sejumlah banner dan poster bertuliskan ´Tagih janji Anies Sandi´ dan ´Tolak Perppu Ormas´.

"Kami menagih janji Anies-Sandi agar menghentikan penggusuran, berikan kebebasan menyampaikan pendapat dan setop reklamasi," kata Koordinator Aksi Dimas Safii saat ditemui di depan Taman Pandang, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Pada Mei 2016, Kementerian melakukan moratorium reklamasi Teluk Jakarta karena ada pelanggaran atas UU No. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian lalu memerintahkan penghentian sementara aktivitas di Pulau S, D, E, dan G. Pembangunan Pulau E dihentikan karena belum terjadi pengurugan. Sedangkan Pulau C, D, dan G dihentikan sementara sampai ada perbaikan.

Sementara itu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah sudah memenuhi semua prosedur hukum dalam menangani proyek reklamasi. Karena itu bila Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menghentikannya tentu harus mengikuti aturan juga.

"Mereka mau membatalkan tapi ada aturannya, ya sudah terserah. Saya kan sebagai menko ada batasannya, gubernur juga ada batasannya," ucap Luhut dalam acara coffe morning di kantornya.

Ia mencabut moratorium reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober lalu, dan sudah menjelaskannya beberapa waktu kemudian kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno.

Luhut menyebutkan kompensasi sebesar 15 persen yang dijanjikan pengembang dengan gubernur terdahulu bisa mengalir jika pembangunan reklamasi berjalan. Angka kompensasi ini bisa mencapai Rp 77,5 triliun dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan utara Jakarta. (dtc/mfb)

Selengkapnya

Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim Digodok Tim 17

Tim 17 akan menggelar pertemuan di Surabaya 19 Oktober nanti. Pertemuan itu akan membahas nama-nama kandidat untuk pasangan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim 2018.

"Tim 17 belum terbentuk, tidak ada pengukuhan, nanti saat bertemu 17 orang, rencana tanggal 19 Oktober di Surabaya, tempat dan jamnya belum ditentukan," kata KH Asep Saifudin Chalim, salah satu peserta rapat di Ponpes Tebuireng Jombang, Selasa (17/10).

Pembentukan tim 17 ini berawal dari pertemuan Khofifah dengan 300 kiai di Ponpes Tebuireng, Jombang, beberapa hari lalu. Awalnya, tim itu bernama tim 9 namun diganti menjadi tim 17.

Tim 17 salah satu tugasnya adalah memilih pasangan Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Hal itu sesuai keinginan Khofifah yang menyerahkan bakal calon wakil gubernur pendampingnya kepada para kiai di Jatim. Hanya saja, sampai saat ini tim tersebut belum terbentuk.

Begitu pula kandidat calon pasangan Khofifah, menurut Kiai Asep juga belum ditentukan. Saat disinggung beberapa nama yang belakangan diisukan akan mendampingi Khofifah, Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto ini mengaku belum pernah mendengarnya di dalam rapat para kiai Jatim. Seperti mantan Bupati Lamongan Masfuk dan Wakil Bupati Trenggalek M Nur Arifin.

"Katanya pendapat yang pernah tercetus saat rapat di Tebuireng adalah Pak Karwo. Karena beliau boleh untuk calon wakil gubernur," cetusnya.

Sementara dalam pertemuan di Surabaya nanti, kata Kiai Asep, tim 17 bakal memilih beberapa nama kandidat yang dinilai mampu menjadi pasangan Khofifah. Nama-nama tersebut akan lebih dulu dimusyawarahkan dengan beberapa partai pengusung sebelum ditetapkan.

"Walaupun tim (partai) pengusung menyatakan menyerahkan keputusan wakil Bu Khofifah kepada para kiai, kami bersifat hormat. Beberapa alternatif itu dipilih menjadi kesepakatan bersama," terang KH Asep.

Bakal calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan nama pasangannya kepada para kiai Jatim. Perempuan yang saat ini menjabat Menteri Sosial itu menggelar rapat dengan para kiai Jatim di Ponpes Tebuireng, Minggu (15/10). Rapat yang sebelumnya disebut-sebut akan menentukan nama pasangan Khofifah, ternyata hanya membahas strategi pemenangan dan rencana pembentukan tim 17. (dtc/mfb)

Selengkapnya

HTI Menggugat Putusan Menkum HAM ke PTUN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terus berupaya mendapatkan kembali izinnya yang telah dicabut oleh pemerintah. HTI mengajukan gugatan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Berdasarkan informasi perkara di website PTUN Jakarta pada Rabu (18/10), gugatan tersebut bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT. Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang pencabutan ormas tersebut dicabut. Selain itu HTI juga meminta SK Menkum HAM itu tidak berlaku meski belum ada putusan berkekuatan hukum tetap.

Adapun gugatan HTI yang didaftarakan melalui PTUN Jakarta adala sebagai berikut:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3.Memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017;

4.Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Dalam survei yang digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) soal kebijakan pemerintah dalam membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kebanyakan masyarakat setuju dengan pembubaran HTI.

Survei CSIS untuk 2017 dilakukan pada 23-30 Agustus dengan 1.000 responden secara acak (probability sampling) dari 34 provinsi di Indonesia. Responden adalah masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih (dalam pemilu). Margin of error dari survei ini sebesar 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam rilis Selasa (12/9/2017), sebanyak 17,5 persen masyarakat sangat setuju dengan pembubaran HTI. Sedangkan 32,3 persen masyarakat cukup setuju dengan pembubaran HTI.

Sisanya, 22,9 persen, masyarakat kurang setuju dan 7,0 persen tidak setuju sama sekali dengan pembubaran HTI. Sedangkan sebanyak 20,3 persen masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu, 57,3 persen masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan pemerintah dalam membubarkan HTI. Sisanya, 42,7 persen masyarakat, mengetahui HTI dibubarkan pemerintah.
(dtc/mfb)

Selengkapnya

Kepala Desa Terjerat Korupsi Dana Desa, Jokowi Minta Masyarakat Ikut Awasi

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa oleh aparatur desa. Hal ini ditegaskan Jokowi mengingat saat ini banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum terkait penyelewengan dana desa. Jokowi menyebut, ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.

"Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ´belok´, kita tidak tutup mata," ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa (17/10).

Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. "Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki," katanya.

Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.

"Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif," tutur Jokowi.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa. "Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut penggunaan dana desa masih rawan diselewengkan. Taufik meminta pemerintah menggencarkan sosialisasi untuk mencegah korupsi dana desa terjadi.

"Teman-teman di lapangan di desa belum begitu paham mekanisme pertanggungjawabannya. Sehingga kami menyarankan sosialisasi yang lebih detail tentang bagaimana pelaksanaan teknisnya dan prosedurnya sesuai dengan perundang-undangan berlaku atau pun ketetapan aturan pemerintah," ujar Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Taufik mengatakan dana desa sebesar Rp700 triliun yang dianggarkan pemerintah harus tepat sasaran. Menurutnya, bila dana tersebut tepat sasaran maka hal tersebut akan mengurangi ketimpangan ekonomi. "Inilah yang saya maksud bahwa dana desa itu adalah hal yang sangat dahsyat. Artinya, kalau itu tepat sasaran tentu tidak ada lagi ketimpangan," tutur Taufik.

Politikus PAN itu juga meminta aparat ikut mengawasi dana desa. Taufik mempersilakan wacana dilibatkannya langsung aparat penegak hukum untuk mencegah korupsi. "Silakan artinya itu kan ruang sendiri di aparat hukum yang bertujuan untuk meminimalisir korupsi secara melekat. Sepanjang itu dilakukan oleh aparat, kita dukung semua," jelas Taufik. (dtc/mag)

Selengkapnya