Kegagalan Poros Maritim Lindungi Nelayan

Kamis, 13 April 2017, 20:00:00 WIB - Sosial

Nelayan tradisional menarik pukat darat di Desa Alue Naga, Banda Aceh, Aceh, Kamis (13/4). Sesuai UU nomor 7/2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 menargetkan pemberian asuransi kepada 500.000 nelayan yang dianggap layak dan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, menjaga serta menjamin keselamatan para nelayan saat menjalankan profesinya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Visi Poros Maritim Jokowi-JK dinilai gagal melindungi nelayan, khususnya perempuan nelayan. Kegagalan ini terjadi akibat Poros Maritim menjadi komoditas bisnis dan orientasi pembangunan hanya fokus pada pembangunan semata.

Janji untuk tidak lagi memunggungi bahkan berjaya di laut semakin tidak tentu arah. Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mencatat, sepanjang tahun 2016 telah terjadi 16 kasus reklamasi, 17 kasus privatisasi pesisir dan pulau-pulau kecil, 18 kasus pertambangan di wilayah pesisir dan terusirnya 107,361 kepala keluarga nelayan dari ruang hidupnya akibat reklamasi.

Arieska Kurniawaty dari Solidaritas Perempuan menegaskan, hal tersebut menjadi ironi mengingat hingga hari ini belum ada pengakuan politik terhadap posisi dan peran perempuan nelayan. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam pun, posisi perempuan masih dilekatkan pada Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan.

'Artinya menihilkan peran perempuan di sektor perikanan yang sangat signifikan. Tidak adanya pengakuan dalam regulasi nasional ini diperparah dengan tidak adanya upaya afirmasi dalam kebijakan teknis,' kata Arieska dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Kamis (13/4).

Sementara itu, secara umum, nasib nelayan pun semakin terpuruk akibat kebijakan pemerintah yang tak berpihak. Terbitnya Peraturan Menteri KP No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) telah memberikan dampak bagi masyarakat pesisir.

'Terbitnya aturan pelarangan itu belum disertai dengan solusi yang komprehensif. Kebijakan pelarangan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tidak dibarengi dengan solusi yang pasti dari Pemerintah,' kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata.

Berbagai alat tangkap yang sebelumnya dapat digunakan, kini menjadi terlarang seperti arad, bondes, garuk, dan gernplo, termasuk cantrang. Namun pemerintah terkesan gagap data dengan menistakan sejumlah mayoritas nelayan kecil yang menggunakan alat-alat yang dinyatakan terlarang hingga mencapai 6.933 unit kapal. 'Mereka baru mendata untuk melakukan alih alat tangkap hanya mencapai 525 unit,' ujarnya.

Hadirnya UU Perlindungan Nelayan belum memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir yaitu nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pelestari ekosistem pesisir) di Indonesia. Belum dijalankannya amanat UU tersebut, dalam memberikan perlindungan ditandai oleh konflik ruang kelola laut dan pesisir yang semakin marak.

Susan Herawati, dari KIARA menegaskan, upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat pesisir seharusnya tidak hanya dibatasi pada asuransi nelayan. 'Hadirnya negara dalam melindungi dan memberdayakan perlu diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan pembangunan yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama, bukan merampas ruang hidup mereka melalui proyek reklamasi, privatisasi, konservasi serta penambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,' ujar Susan.

Karena itu, kata Susan, guna mendorong penyelesaian konflik yang berkeadilan, khususnya bagi nelayan dan masyarakat pesisir, maka lokasi-lokasi yang selama ini terlibat konflik harus didorong menjadi prioritas dalam implementasi reforma agraria. Sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Perpres 45/2016, reforma agraria berupa redistribusi tanah 9 juta hektar juga akan menyasar tanah-tanah di pesisir dan pulau kecil.

'Nantinya, penguatan dan penegasan hak masyarakat dilakukan melalui penetapan desa-desa pesisir dan pulau kecil dan disesuaikan dengan karakter fungsi ekosistemnya,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar