JAKARTA, GRESNEWS.COM- Pengamat Pendidikan Arief Rahman menyatakan tidak mempermasalahkan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan sistem penilaian baru bagi peserta didik Sekolah Dasar. Arief mengatakan pendidikan pada saat SD seharusnya tidak dibuat rentangan antara naik kelas dan tidak naik kelas karena sifat dalam pengajaran kepada peserta didik SD masih bersifat integral dan holistik. "Dalam pelaksanaannya tentu saja ditemukan anak yang memiliki nilai di atas rata-rata dan di bawah rata-rata, untuk itu para guru harus melakukan pengayaan, pendalaman dan perbaikan bagi para murid yang dilakukan pada awal-awal semester supaya nanti tidak ada yang tertinggal," kata Arief kepada Gresnews.com, Senin (2/12).

Arief mengatakan untuk tingkat SD, dalam sistem penilaian untuk kenaikan kelas, harus dilakukan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif dengan sistem penilaian berdasarkan huruf. Misalnya A, A-, B karena sistem penilaian menggunakan huruf di tingkatan SD masih bersifat holistik dan bukan bersifat spesifik. "Jadi ada hubungannya antara pengetahuan yang integral dan tematik," kata Arief menambahkan.

Menurut Arief, penerapan kebijakan yang dilakukan pemerintah seharusnya juga diterapkan di tingkatan sekolah menengah pertama (SMP). Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun seharusnya peserta didik pada tingkatan SMP tidak ada lagi sistem tinggal kelas. Namun nantinya pada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA) juga harus menggunakan tahap seleksi. "Semakin ke atas itu memang ada diskriminasi. Anak SD itu semuanya dasar jadi harus kuat dan kebijakan tersebut harus berlanjut hingga peserta didik sampai 9 tahun belajar," kata Arief.

Salah satu pengajar SD Strada Slamet Riyadi, Jakarta, Anastasia Mariyah, menilai kebijakan pemerintah sangat sulit dilakukan bagi anak-anak yang sulit mengikuti pelajaran di tahap semester pertama. Dengan begitu, nantinya para pengajar akan berpikir bagaimana melanjutkan tahap berikutnya jika tahap pertama sulit mengikuti pelajaran. Mariyah menilai nantinya ketika kebijakan tinggal kelas ditiadakan akan berdampak predikat prestasi tinggi dan tidak akan menjadi sama rata.

Di satu sisi hasil evaluasi berupa ulangan dan ujian akhir semester pun menjadi tidak berguna. "Ya nanti semuanya akan sama rata, apa gunanya ada evaluasi, apa gunanya ujian akhir semester," kata Mariyah kepada Gresnews.com. Meski demikian, Mariyah mengaku pihaknya belum mendapatkan sosialisasi kebijakan tersebut dari pemerintah pusat dan tentunya pihaknya akan mencoba membahas secara mendalam terkait kebijakan tersebut. "Kita belum tahu dan kita belum mendapatkan sosialisasi rencana kebijakan pemerintah," kata Mariyah.

(Heronimus Ronito/GN-03)

BACA JUGA:
Tags