JAKARTA, GRESNEWS.COM -  Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta mulai menggelar rapat internal pembahasan draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam pembahasan tersebut banyak terungkap hal janggal dalam draf APBD 2015.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan dari hasil rapat itu diketahui ada anggaran siluman untuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "‎Setelah membaca anggaran yang diserahkan kemendagri ke kita, ada beberapa permasalahan. Mungkin inilah yang dibilang siluman," kata Prasetio yang memimpin rapat banggar di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (16/3).

‎Kelima BUMD yang diduga menurutnya mendapat anggaran siluman melalui penyertaan modal provinsi adalah PD Dharma Jaya menerima dana sebesar Rp 51,7 miliar, ‎PT Ratax Armada Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota Rp 112,9 miliar, PT Grahasari Surya Jaya Rp‎ 48,84 miliar, PT RS Haji Jakarta Rp 100,3 miliar. Padahal dalam pembahasan hanya ada tiga BUMD yang disepakati mendapatkan tambahan modal, yaitu PT Bank DKI, PT TransJakarta dan PT MRT.

Ia mengatakan, dana siluman yang dimaksudnya adalah anggaran yang muncul dalam APBD tapi tak dibahas dalam rapat Banggar DPRD DKI. Itulah yang terjadi pada lima BUMD tersebut. "Ada lagi masalah penetapan target pendapatan pada kode rekening hasil kerja aset daerah PT Hotel Cikini Reality. Nggak dibahas‎ dan dilaporkan ke kita. Ini yang dianggap siluman juga," ujarnya.

Prasetio menduga, anggaran untuk lima BUMD itu diselipkan oleh pejabat Pemprov DKI dalam RAPBD, karena data lima BUMD itu ada dalam RAPBD versi Pemprov DKI yang dievaluasi Kemendagri dan siang tadi dibahas Banggar DPRD. ‎"Ini sebetulnya saya ingatkan sahabat saya, dia ditipu anak buahnya, ko ini bisa muncul," ujar politisi PDIP itu.

‎Karenanya, untuk membongkar sumber dari adanya anggaran untuk lima BUMD yang tidak dipernah ada dalam pembahasan DPRD dengan Pemprov sebelumnya, akan ditindaklanjuti dalam rapat besok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah‎ (TAPD). "Besok rapat dengan TAPD akan pertanyakan supaya masyarakat tahu," ucap Pras‎.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tak lagi terkejut dengan kemunculan dana-dana aneh dalam APBD 2015. Meski sudah menggunakan sistem e-budgeting, Ahok tak menampik dirinya masih ´kecolongan´ dengan ulah tangan-tangan jahil oknum di tubuh SKPD dan DPRD DKI.

"Kita memang sudah kecolongan sejak 2012. E-budgeting kan sekarang jalan, kita lagi sisir dari 2012, 2013 dan perubahan 2014. Ternyata usulan pokir-pokir yang disusun dari DPRD, total dari anggaran 2012 sampai 2015 ini ada Rp 40 triliun lebih. Jadi nggak heran bisa naik Range Rover Rp 3-4 miliar kalau mainnya puluhan triliun" ujar Ahok , Senin (16/3).

"Jadi begitu kita masukin ke sistem, ternyata usulan mereka yang Rp 12 triliun itu hanya Rp 10 triliun yang beda. Berarti sudah ada Rp 2 triliun di dalam APBD 2015. Berarti ada SKPD yang main. Saya kan sudah bilang, permainan ini ada SKPD. Kenapa ada Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) karena ada SKPD yang tidak mau eksekusi," terang Ahok.

"Nah, saya mulai curiga ketika ada titipan. Saya nggak tahu apa yang dititip. Yang paling susah bukan soal nangkap malingnya, kalau penjaga gudangnya itu maling, anda bisa (tangkap) nggak?" sambungnya.

Mantan politisi Gerindra itu juga mengibaratkan menangkap maling seperti menangkap alien yang tidak terdeteksi dengan mudah. Namun dengan fakta yang ada, dirinya menjadi sulit mempercayai SKPD.

"Ini kayak nangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia. Makanya kita lacak, kita lagi mau lacak. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kita stafkan. Ada macam-macam di Rp 2 triliun itu," kata Ahok.

Ada tenggat tujuh hari yang diberikan Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI  bersama DPRD untuk menyempurnakan dan mengoreksi kembali APBD 2015. Penyempurnaan itu ditargetkan selesai pada Jumat (20/3) pekan ini.

Sesuai  batas waktu yang ditentukan oleh Kemendagri, pembahasan akan dilakukan secara berkelanjutan pada pekan ini. Setelah rapat internal Banggar hari ini, pihak eksekutif dan legislatif melakukan pembahasan pada Selasa hingga Kamis mendatang. Selanjutnya, pembahasan ditutup pada Jumat (20/3) dengan penyampaian hasil pembahasan dari DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta.
 
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji menjelaskan APBD dianggap sah jika telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.  Kemendagri telah mengembalikan draft hasil evaluasi APBD 2015 kepada Pemprov DKI pada 12 Maret 2015 lalu.
 
Dalam surat keputusan Mendagri bernomor 903-681/2015 itu, Kemendagri memberikan evaluasi sebanyak 128 halaman dari dokumen yang tebalnya mencapai 2.500 tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap anggaran yang nilainya dianggap tidak wajar. Salah satu adalah anggaran belanja modal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya mencapai Rp1.518.000.000. (dtc)

BACA JUGA:
Tags