JAKARTA - Imparsial (the Indonesian Human Rights Monitor) menilai selama tiga tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mengabaikan bahkan melupakan agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan hak asasi manusia.

"Hingga kini, Koter masih terlibat dalam ruang nonmiliter. Misalnya keterlibatan dalam penanganan konflik sosial dan terorisme," kata Direktur Program Imparsial Al Araf di kantornya, Jalan Slamet Riyadi, Jakarta Timur, Minggu (21/10). "SBY-Boediono gagal melakukan agenda reformasi peradilan militer melalui Revisi UU 31/1997. Agenda restrukturisasi komando teritorial (Koter) yang merupakan mandat reformasi dan mandat UU TNI juga tidak kunjung tuntas."

Aal menambahkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono juga tidak memiliki niat dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor keamanan.
Hal ini terlihat dalam kasus pengadaan alutsista yang dicurigai ada ketidakwajaran harga, seperti pengadaan Jet Sukhoi 30 MK2 dari Rusia. Tidak hanya itu, pengadaan alutsista ini juga bermasalah karena acapkali menyalahi rencana kebijakan pembangunan postur pertahanan yang telah ditetapkan, misal kasus rencana pengadaan MBT Leopard dari Jerman.

"Parahnya, kritik yang dilontarkan masyarakat sipil terkait pengadaan slutsista justru direspons secara tidak proporsional dan arogan oleh Kementerian Pertahanan dengan membatasi kebebasan akademik. Misalnya tindakan dengan memecat seorang dosen di Universitas Pertahanan hanya karena tulisannya di media masa yang mengkritik kebijakan pengadaan alutsista," imbuhnya.


BACA JUGA:
Tags