JAKARTA, GRESNEWS - Pengamat Polisi Bambang Widodo Umar mengatakan bentrokan yang terjadi di Batam, antara pasukan Brimob Polda Kepri dengan‎ pasukan Yonif 134/TS, disebabkan perebutan jasa pengawalan penyelundupan Bahan Bakar Minyak jenis Solar. Kesimpulan itu, kata Bambang, didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri dan Polda Kepri.

Dari hasil penyelidikan itu, kata Bambang, didapat pengakuan tersangka berinisial Abk sebagai pemilik kapal tanker penyelundupan solar. Abk mengaku, kapal itu memang dikawal oleh oknum aparat keamanan setiap kali beraksi.

"Dari penangkapan Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan Polda Kepri terhadap tersangka Abk pemilik tanker yang melakukan penyelundupan Solar memang ada dugaan dibacking oleh oknum aparat keamanan, selain itu masalah penimbunan Solar di Batam juga demikian," kata Bambang saat dihubungi Gresnews.com, Selasa (25/11).

Pria yang juga pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini mengatakan,‎ dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa penyebab utama bentrokan itu adalah motif ekonomi. Karena dari jasa pengawalan kapal penyelundupan BBM itu oknum aparat akan mendapat imbalan uang. "Dari hal itu saya kira ada motif ekonomi karena bagi oknum aparat tentu dapat imbalan materi," ujar dia.

Terkait hal ini, Kepala Bagian Penerangan Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Agus Rianto enggan mengomentari isu kurangnya kesejahteraan prajurit dan anggota polri itu. Menurut Agus, isu perebutan jasa pengawalan penyelundupan BBM itu harus didukung data dan fakta yang akurat agar tidak simpang siur.

"Saya tidak akan menanggapi pernyataan siapapun itu terkait institusi Polri tapi saya berharap apapun komentar yang di‎arahkan kepada Polri tentunya kita harapkan didukung oleh fakta dan data yang akurat agar tidak menjadi fitnah nantinya," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/11).

Namun, kata Agus, jika terbukti hal itu benar, pimpinan Polri akan menindak tegas oknum kepolisian yang terlibat. Oleh karena itu dia meminta dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mengungkap hal tersebut.

"Pimpinan tidak akan mentolerir anggota yang melakukan pelanggaran sekecil apapun‎, sehingga kita sangat mengharap dukungan informasi, koreksi dan pengawasan dari masyarakat," ujarnya.

Agus mengatakan, internal Polri akan memperbaiki koordinasi dan pengawasan secara struktur atau hirarki untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian di level bawah. "Ya tentunya, kita selalu melakukan pengawasan fungsional itu ‎yang tentunya juga harus dilaksanakan oleh inspektorat dan propam, karena kita semua satu kesatuan pengawasan melekat," ujarnya.

Sebelumnya,‎ Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie‎ mengakui bahwa masalah kesejahteraan menjadi salah satu penyebab bentrokan antara TNI dan Polri. Oleh karena itu menurut Ronny, kepolisian akan menjaga agar pemasukan negara meningkat untuk kesejahteraan anggota kedua aparatur keamanan negara tersebut.

"Seperti misalnya kasus penyimpangan distribusi BBM di Kepulauan Riau itu arahnya ke sana, kita amankan agar sesuai peruntukannya," kata Ronny di kantornya, Senin (24/11).

Polisi berpangkat bintang dua ini juga menyatakan masalah kesejahteraan akan terus diupayakan ke pemerintah agar mendapatkan perhatian. "Kemarin disampaikan oleh Bapak Kapolri setelah bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat, kesejahteraan polisi maupun prajurit adalah tanggung jawab masing-masing pimpinan untuk mengupayakan," ungkapnya.

BACA JUGA:
Tags