JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tawar menawar antar fraksi di DPR khususnya diantara partai yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat untuk berbagi kursi pimpinan komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR masih alot. Meski setuju pengambilan keputusan dilakukan lewat musyawarah dimana masing-masing fraksi akan mengajukan paket pimpinan yang berisi nama-nama dari seluruh fraksi, namun sepertinya belum ada kesepakatan terkait siapa dari fraksi mana menduduki jabatan apa.

Buktinya, meski sidang sudah diskors selama 30 menit untuk menentukan itu, namun hingga kini baru lima fraksi yang menyerahkan susunan anggota badan kelengkapan di tiap komisi. Setelah skors dicabut, pimpinan sidang Taufik Kurniawan akhirnya memutuskan untuk mengesahkan fraksi yang sudah memasukkan usulannya dengan mengakomodir nama-nama dari fraksi lainnya.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, dan Golkar. Sementara, partai dari Koalisi Indonesia Hebat plus PPP masih juga belum menyerahkan paket mereka. Sidang paripurna dimulai kembali tiga puluh menit setelah skors dicabut, pengesahan dilakukan dengan cepat tanpa membacakan nama-nama yang diusulkan.

Pimpinan hanya menginstruksikan peserta melihat kepada layar yang menampilkan nama-nama yang telah diajukan dan menanyakan kesetujuan peserta. Terlihat beberapa nama yang sudah beredar seperti Tantowi Yahya yang diusulkan menduduki kursi ketua Komisi I seperti yang selama ini dirumorkan.

Fraksi-fraksi yang sudah mengumpulkan nama-nama pun meminta pimpinan sidang memberi batas waktu kepada fraksi yang belum menyerahkan nama agar pekerjaan anggota dewan yang banyak dan menumpuk dapat cepat terselesaikan. Mereka menganggap dari awal paripurna sudah banyak mentolerir fraksi-fraksi yang belum mengumpulkan nama-nama seperti melakukan skorsing.

"Paripurna kali ini sudah mengesahkan usulan keanggotaan bagi sebagian fraksi, bagi yang belum menyerahkan nanti tentu bisa menyusulkan secepatnya karena merupakan bagian yang tak terpisahkan di paripurna. Sampai kapannya silakan dibaca di tatib, yang terpenting kita sudah sedikit maju sehingga tidak ada yang merasa tersandera pihak satu dengan pihak lain," ucap Taufik Kurniawan, Pimpinan Sidang kali itu saat ditemui setelah sidang selesai, Senayan, Selasa (21/10).

Ia menduga alasan fraksi-fraksi yang belum meenyerahkan nama anggota karena adanyaa masalah konsolidasi internal seperti perbedaan dalam partai atau terkait background pendidikan dan sebagainya.

Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR fraksi Demokrat menambahkan jika semua nama anggota telah disahkan maka akan dilaksanakan pemilihan alat kelengkapan pimpinan sesuai tatib. Dalam tatib sudah dijelaskan, maksimal pengunduran sidang yakni 24 jam.

"Jadi setelah 24 jam harus melaksanakan pemilihan pimpinan alat kelengkapan dan pimpinan komisi. Kita yakini semuanya harys diselesaikan. Ini tinggal sedikit, tinggal siapa yang punya background apa, paling cocok dimana," ucapnya saat ditemui setelah sidang selesai, Senayan, Selasa (21/10).

Ahmad Basarah, Wakil Sekjen PDIP menjelaskan alasan mengapa partai koalisinya belum menyerahkan nama anggota dalam alat kelengkapan dewan. Hal tersebut dikarenakan juga terkait dengan pemilihan pimpinan komisi.

"Kami merasa belum ada kesepakatan musyawarah mufakat antara KMP dan KIH dalam pemilihan pimpinan komisi nantinya. Walaupun KMP sudah membuka ruang atas itu, namun belum mencapai tingkat lapangan, di tahapan selanjutnya akan kita matangkan," tuturnya, Senayan, Selasa (21/10).

Basarah menyatakan baru akan menyerahkan nama-nama anggota setelah ketetapan adanya musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan komisi disetujui bersama. Sejauh ini pemilihan pimpinan komisi tidak akan berjalan jika hanya 5 fraksi yang menyerahkan daftar anggotanya, karena tatib mengatur sedikitnya harus 50 persen plus 1 atau 6 fraksi agar proses pemilihan dapat berjalan.

Lobi politik antara KIH dan KMP masih berjalan guna menyukseskan hajat tersebut dan semakin intensif dalam seminggu ini. "Batas waktunya kan tidak diatut di tatib, tapi kita harapkan berbasiskan fraksi. Suara terbanyak hasil pemilu diberikan kesempatan untuk menentukan alat kelengkapan, proposional, kita juga tawarkan berbasiskan koalisi. Opsi ini yang kita diskusikan supaya win-win solution. Insha Allah solid," harap Basarah.

Sementara itu, sebelumnya anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supraktikno, meminta waktu lebih banyak dalam rapat paripurna atau jika diperlukan rapat kali ini ditunda kemudian hari, karena menurutnya banyak hal-hal detail yang harus dibahas dalam rapat konsolidasi fraksi. "Kami tidak mudah menempatkan orang-orang yang benar, dalam posisi dan waktu yang juga benar," ucapnya.  

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH meminta pertimbangan pimpinan sidang untuk memberikan keputusan bijak terkait adanya usulan lobi politik antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi apakah rapat akan dilanjutkan atau ditunda.

Sedang di sisi lain, Fraksi Demokrat, juga baru saja menyerahkan daftar nama saat sidang berlangsung, para partai pengusung KMP ini menyatakan lebih mementingkan hajat dan hak orang banyak karena telah melakukan dua kali konsultasi serta tawar menawar. Sehingga seharusnya paripurna kali ini tinggal mengambil keputusan. Demokrat mengaku malu apabila terjadi penundaan hanya karena beberapa fraksi belum mengumpulkan daftar nama.

Padahal jarak hari dari pengambilan sumpah sebagai anggota dewan untuk benar-benar bekerja bagi rakyat belum mencapai 100 hari, pun dengan Presiden Baru yang mengajak untuk terus bekerja. "Yang kita putuskan sebenarnya sederhana. Masing-masing fraksi menyampaikan nama alat kelengkapan di tiap komisi. Jangan dikaitkan pada arus pemilihan pimpinan komisi, itu di bawah UU MD3 dan tatib. Itu hak "dewa-dewa" di fraksi dan partai, apa yang mau dikerjakan kalau sampai sekarang belum tahu akan ditempatkan dimana," ucap Anggota fraksi Demokrat, Mulyadi.

Mereka mengaku bingung memberi pertanggungjawaban atas rakyat, gaji, dan tunjangan yang sudah dihitung padahal belum memiliki karya. "Jangan fraksi yang belum lengkap menyadera fraksi lain yang sudah siap. Ini kita pertanyakan kenapa tidak siap? Jika ini berlarut akan berdampak citra negatif kepada rakyat atas lembaga ini. Seolah kita tidak siap, usul yang paling konkret sahkan yang siap, yang belum siap menyusul. Artinya rapat yang memakan biaya ini ada hasil yang dpertontonkan" ujar Yandri Susanto, anggota fraksi PAN.

Sedang, Wakil Pimpinan  DPR RI, Fahri Hamzah juga mengusulkan rapat diteruskkan karena paripurna bukanlah ajang berdebat. "Sebelum paripurna ada bamus atau pengganti bamus, itu saya juga yang pimpin dan sudah ada hasilnya. Menunda satu hari bahkan semenit menyebabkan negara timpang," katanya.

BACA JUGA:
Tags