Potensi Alotnya Tarik Ulur Pembahasan RUU Pemilu

Kamis, 01 Desember 2016, 18:00:50 WIB - Politik

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pansus Penyelenggaraan Pemilu mulai membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bersama pemerintah. Namun banyak poin penting yang catatan dan berpotensi bakal alot dalam pembahasannya, salah satu poin tentang sistem pemilu, antara sistem proporsional terbuka terbatas dan proporsional terbuka.

Ahmad Baidowi dari Fraksi PPP mengatakan partainya sangat menyambut baik upaya pemerintah mengatur regulasi pemilu serentak. Namun ia mengaku, masih tidak mengerti dan bingung terhadap sistem pemilihan terbuka terbatas yang diajukan pemerintah. Menurutnya, sistem pemilihan terbuka yang sudah dilakukan selama dua periode lalu lebih cocok untuk menjamin kelangsungan demokrasi.

"Kami akan bertahan dengan sistem yang dua periode lalu sukses dijalankan," kata Ahmad Baidowi di gedung DPR, Rabu, (30/11).

Ia juga meminta agar pengaturan usia komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cukup berumur 40 tahun. Sebab menurutnya, umur 40 tahun adalah usia yang cukup matang dan berpengalaman dalam pengelolaan manajemen. Ia juga memberi catatan terkait pemilihan presiden nantinya calon presiden harus WNI asli dengan minimal pendidikan strata 1 (S1).



"Untuk masalah WNI asli bisa kita perdebatkan nanti definisinya, yang pasti tidak semua WNI bisa menjadi presiden," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa Fraksi PPP menyetujui sistem parlementery threshold. Sehingga nantinya, partai-partai baru yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan presiden harus bergabung dengan partai lama untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden. Partai baru tidak diperkenankan mencalonkan presiden dan wakil presidennya sendiri karena belum memiliki kuota kursi yang cukup.

Sementara Rufiunus dari Fraksi Hanura juga menyampaikan fraksinya setuju RUU Penyelenggaraan Pemilu dibahas di tingkat yang lebih tinggi. Ia mengatakan ada beberapa catatan terkait RUU tersebut. "Paling dikritisi Hanura adalah terkait masalah penegakan hukum dalam pelanggaran pemilu," ujarnya.

Menurutnya, selama ini pembahasan hanya berkutat di wilayah anggaran pemilu dan sistem pemilu, tapi tidak mengindahkan permasalahan penegakan hukum dalam Pemilu. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar dibentuk peradilan khusus menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu. Hal ini dirasa penting karena pemilu eksekutif dan yudikatif akan diadakan secara serentak, sehingga potensi kecurangan akan semakin banyak.

"Bagaimana kita membuat sistem peradilan pemilu, karena ini serentak," ujar Rufiunus di gedung DPR, Rabu, (30/11).

Ia mengakui tidak memahami konsep penguatan sistem presidensial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu tersebut. Menurutnya, konsep presidensial sudah mutlak dianut dan dijamin oleh Undang-undang. Sehingga upaya memperkuat sistem presidensial, yang sejatinya memang sudah dijamin oleh undang-undang, dikhawatirkan malah akan memperlemah sistem presidensial itu sendiri.

"Tidak perlu ada penguatan presidensial nanti malah melemah," ujarnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar