Mendagri Tebang Pillih Ahok Tak Juga Non Aktif Gubernur

Kamis, 09 Februari 2017, 17:00:00 WIB - Politik

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Sekjen Kemendagri Yuswandi Arsyad (tengah) dan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono (kiri) mengikuti Rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1). Sebanyak 2.885 DIM RUU Penyelenggaraan Pemilu dari seluruh fraksi di DPR diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta kian dekat, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu calon yang ikut berlaga dalam ajang pemilihan tersebut mendapatkan keistimewaan. Ahok yang telah berstatus sebagai terdakwa dan sedang menjalani persidangan dalam kasus penistaan agama belum juga dinon-aktifkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dari posisi jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta setelah masa cutinya berakhir pada 11 Februari 2017.

Pakar hukum tata negara Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi menilai langkah Mendagri yang tidak menonaktifkan Ahok sebagai gubernur menabrak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU Pemda Pasal 83, menyebutkan aturan pemberhentian kepala daerah, dalam beleid itu menyatakan ketika kepala daerah tersangkut kasus yang menyalahi sumpah jabatannya agar diberhentikan sementara.

"Mendagri harus segera memproses status gubernur non aktif Ahok untuk diberikan pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta," kata Rully melalui pesan singkatnya kepada gresnews.com, Kamis (9/2).

Dengan begitu, alasan Mendagri yang akan menunggu pemberhentian setelah adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan langkah inkonstitusional. Dia menambahkan, Mendagri harus taat kepada undang-undang untuk memberikan kepastian hukum.

"Tindakan Mendagri jelas menabrak UU Pemda dan mengesampingkan prinsip kepastian hukum dalam kerangka negara hukum yang demokratis sebagaimana termuat dalam UUD 1945," kata Rully.

Sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan soal kepala daerah yang tersangkut kasus pidana diberhentikan sementara.

Berikut ini bunyi pasal 83 : "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia".


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar