Fakta SARA di Pilkada Putaran Pertama DKI Jakarta

Sabtu, 18 Maret 2017, 15:00:17 WIB - Politik

(kiri kanan) Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Wasekjen PDI Perjuangan Utut Adianto, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sarifuddin Sudding, Sekjen Golkar Idrus Marham, Ketum Golkar Setya Novanto, Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PPP Djan Faridz, Sekjen Nasdem Nining Indra Saleh, dan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai berpose bersama mengacungkan dua jari sebelum pertemuan di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (17/3). Pertemuan lima parpol pendukung Ahok-Djarot tersebut bertujuan memperkuat dukungan dan kemenangan Ahok-Djarot di pilkada putaran kedua. (ANTARA)


TIDAK JATUH DARI LANGIT - Lepas dari data di atas, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menjelaskan, isu SARA jadi santer dibicarakan di tengah keriuhan Pilkada DKI lantaran penyebabnya jelas, tidak serta-merta muncul begitu saja. Menurut Siti, meski latar belakang suku maupun agama Ahok menegaskan identitasnya sebagai minoritas, hal demikian bukanlah penyebab utama isu SARA di Pilkada DKI 2017 mengemuka.

"SARA merupakan pintu masuk yang digunakan sebagian umat Islam sebagai akumulasi atas sejumlah kekecewaan yang mereka rasakan atas kebijakan dan gaya kepemimpinan Ahok sebagai gubernur," kata Siti, Jumat (17/3).

Sebelumnya, Siti menjelaskan, sebagai petahana, Ahok dikenal sebagai sosok yang tak lepas dari kontroversi. Dan kasus paling kontroversial yang ditimbulkan Ahok adalah kasus Al-Maidah 51. Inilah kemudian yang membuat serangan terhadap Ahok kerap dicap sebagai serangan berbau SARA. Padahal, sambung Siti, serangan itu tidak muncul dengan sendirinya. Sejumlah sebab yang turut melatari munculnya isu SARA itu antara lain kasus penggusuran warga Luar Batang, Bukit Duri dan sebagainya.

Siti juga menyampaikan hasil survei yang dilakukan Cyrus Network pada 2-7 Maret 2015 lalu. Dalam survei yang digelar di Jakarta melibatkan 1.000 responden itu, 50,3% responden menilai Ahok sebagai sosok yang tegas dan berani. Sedang 17,5% responden menyebut Ahok sebagai sosok yang temperamental.


Menurut Siti, pada dasarnya SARA bukanlah masalah besar bagi masyarakat muslim DKI, juga masyarakat muslim lain di Indonesia, dalam kaitannya dengan Pilkada. Pasalnya, dilihat dari peta politik Indonesia secara umum, umat Islam di berbagai daerah masih bisa menerima jika mereka dipimpin kalangan non-muslim. "Di Papua, misalnya, bersama dengan Partai Demokrat, partai Islam PKS turut mendukung pasangan non-muslim Lukas Enembe-Klemen Tinai dalam Pilgub Papua 2013," katanya.

Namun demikian, isu itu terus digoreng sebagian kalangan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, Lantaran itulah Siti mengingatkan, semua pihak yang berlaga di Pilkada DKI jangan sampai terus menerus menggunakan SARA sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan.

Menurutnya, seperti halnya korupsi, SARA juga merupakan bahaya laten yang sanggup mengguncang kedaulatan negeri ini. "Sejarah Indonesia mencatat ada sejumlah kasus SARA yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya konflik antar etnis pada 1998, konflik antaragama di Ambon pada 1999, konflik antar etnis di Sampit pada 2001, dan konflik antar golongan Sunni-Syiah di Sampang Madura pada 2011," paparnya.

Untunglah data yang dirilis Pusat Data Bersatu (PDB) menunjukkkan bahwa persoalan SARA tidak dijadikan dasar mutlak bagi muslim DKI untuk menentukan pemimpin. Namun demikian, dengan terus diembuskannya isu SARA, Siti melihat bahwa Pilkada DKI merupakan cermin buram bagi wajah demokrasi negeri ini.

Karena itulah Pilkada mesti segera dibersihkan dari unsur SARA, agar masyarakat tidak alergi dengan demokrasi. "Jangan sampai gara-gara hal seperti isu SARA di Pilkada DKI ini, kelak rakyat bicara tidak perlu lagi demokras. Toh tidak ada gunanya,"pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar