JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pilpres mendatang sudah resmi bakal diikuti oleh dua pasang calon presiden-calon wakil presiden, namun pemantauan pemilu sebenarnya belum berakhir. Masih banyak yang harus dicermati dalam menghadapi pilpres mendatang, salah satunya adalah soal daftar pemilih sementara. Karena itulah program Matamassa masih terus melanjutkan proyek pemantauan pemilunya. Matamassa adalah programram pemantauan pemilu yang diinisiasi salah satunya oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Pada tahap ini, Matamassa membuka kanal laporan daftar pemilih di situs mereka www.matamassa.org. Melalui kanal ini, masyarakat yang belum terdaftar pada Pemilu Legislatif 2014 lalu, bisa melaporkan atau menyampaikan ke Matamassa dengan menyebutkan identitas dan alamatnya. Laporan masyarakat yang masuk ke Matamassa selanjutnya langsung diteruskan ke KPU sehingga KPU dapat melengkapi data yang mereka terima dari petugas di lapangan.

"Kanal Daftar Pemilih Tetap dibuka untuk memfasilitasi masyarakat yang pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu tidak terdaftar sehingga tidak dapat memilih," kata project officer Matamassa Muhammad Irham, kepada Gresnews.com, Selasa (27/5).

Selain melapor ke Matamassa kata Irham, masyarakat yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tentu juga bisa melapor ke kelurahan untuk dicatat sebagai pemilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang.  Hal ini penting, lantaran daftar pemilih tetap (DPT) merupakan syarat bagi masyarakat agar bisa memilih capres dan cawapres pilihannya.

Namun, berkaca pada  pengalaman pemilu legislatif (Pileg) 9 April lalu, Matamassa memperkirakan masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih. Diantaranya, tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang diterima Matamassa terkait kekacauan DPT.

Agar proses pengaduan masyarakat yang tidak terdaptar di DPT langsung ditangani KPU, Direktur iLab Infrastruktur Teknologi Matamassa Nanang Syaifudin mengatakan, Matamassa sudah bekerjasama dengan KPU maupun Bawaslu. "Laporan  yang masuk akan secara otomatis sampai kepada KPU dan Bawaslu. Hal ini akan mempermudah tindak lanjut khususnya bagi KPU untuk memenuhi hak pilih masyarakat," ujarnya.  

Selama pemilihan legislatif lalu, Matamassa menyelenggarakan pemantauan pelanggaran pemilu di area Jabodetabek. Walau demikian, Matamassa ternyata malah menerima banyak laporan terjadinya pelanggaran dari berbagai daerah, dari ujung Sumatera hingga Papua. Melihat antusiasme pelaporan dari masyarakat ini, Matamassa pun meluaskan jangkauan pemantauan.

Karena itu, Matamassa mengajak masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di tujuh kota yakni Padang, Ambon, Surabaya, Makassar, Pekanbaru, Pontianak, dan Semarang untuk melaporkan pelanggaran pemilu yang kerap terjadi dengan identitas yang lengkap agar laporannya dapat diverifikasi. Di luar kota-kota tersebut, masyarakat juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran pilpres dengan mencantumkan indentitas lengkap guna proses verifikasi.

"Kami ingin lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemantauan pelanggaran Pemilu. Dengan potensi pelanggaran yang besar dalam pilpres, perlu partisipasi warga yang lebih luas demi pemilu yang lebih bersih," kata Ketua AJI Jakarta Umar Idris kepada Gresnews.com.

Potensi pelanggaran yang akhir-akhir ini sering terjadi ialah berkampanye untuk memilih atau tidak memilih capres tertentu dengan menggunakan isu suku, agama, ras dan golongan. Potensi pelanggaran lainnya ialah berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan melalui media massa khususnya televisi dan poilitik uang dalam berbagai bentuk yang dijanjikan oleh tim sukses maupun pasangan capres-cawapres.

BACA JUGA:
Tags