Pansus KPK Mengungkit Kembali Kasus Pencuri Walet

Rabu, 23 Agustus 2017, 13:00:12 WIB - Politik

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (kiri) didampingi Wakil Ketua Masinton Pasaribu (kedua kiri) mendengarkan keterangan keluarga korban kasus burung walet saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8). Dalam RDPU tersebut keluarga korban kasus pencurian sarang burung walet dimintai keterangan terkait penanganan perkara hukum kasus itu ketika Novel Baswedan masih aktif bertugas pada institusi Polri. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pelaku pencurian sarang burung walet yang mengaku dianiaya Novel Baswedan mengadu kepada Pansus Hak Angket KPK. Menurut eks Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto, masyarakat sudah bisa menilai siapa di balik tindakan tak relevan ini.

"Ya memang (tidak relevan). Mestinya kan masyarakat bisa menilai, siapa itu di belakang mereka? Ada-ada saja, sehingga masalahnya kan dikait-kaitkan dengan politik. Kalau itu kasus pidana kenapa dikaitkan ke hak angket?" kata Bibit, Selasa (22/8).

Semestinya, kata Bibit, kasus hukum tidak ditarik ke ranah politik lewat Pansus Hak Angket. Bibit menyatakan ini seolah memanfaatkan momen. Ia pun mengenang saat periodenya menjabat di lembaga antirasuah dulu juga terjadi hal serupa.

"Semua mau dicari, kemudian seperti jilid 3 itu kan diadukan semua, bermasalah semua. Ya kalau orang dicari-cari kesalahannya seperti apa kan pasti ketemu. Tapi relevan apa enggak? Kalau Anda bilang nggak relevan, ya nggak relevan. Hanya meramaikan suasana gitu. Seolah-olah KPK brengsek semua," ujarnya.



Jika semua dicurigai, Bibit mempertanyakan gunanya fit and propet test saat perekrutan pegawai KPK. Bibit mempersilakan jika ada pihak yang ingin menguji integritas KPK. Namun, relevansinya juga perlu dijaga.

"Yang jelas korupsi itu menjadi penyakit moral bangsa ini secara kronis, yang harus mengubah itu (adalah) moral," ucap Bibit.

Indonesia Corruption Watch (ICW) jula melihat ini tidak relevan. "Itu kan masalah saat Novel masih menjadi penyidik di Kepolisian. Sementara, Pansus dibentuk untuk KPK ya nggak nyambung. Sebab, kasus Novel terjadi tahun 2004, sementara Pansus ini adalah Pansus Hak Angket KPK," kata Peneliti ICW Donal Fariz, Selasa (22/8).

Padahal saat kejadian itu diperkarakan dulu, Novel masih menyandang status sebagai Kasat Reskrim di Polres Bengkulu. Otomatis Novel belum menjabat sebagai penyidik di KPK. Justru dari sini penyidik senior KPK tersebut seolah diincar.

"Ya, bisa jadi ini unsur memanfaatkan momen untuk tujuan yang tidak jelas. Kan kasus ini justru dulu keluarganya pasif kan. Tidak mau melanjutkan kasus ini. Kan gitu kira-kira dulu tuh. Mereka menganggap keluarga sudah melupakan kasus ini. Itu kan 2012 dulu, mereka kan menyebut kasus ini sudah closed (ditutup). Keluarga sudah menerima. Novel justru tidak melakukan apa-apa. Sekarang kok justru aneh mengincar Novel?" ungkapnya.

Donal berpandangan Pansus seharusnya bekerja memantau pelaksanaan undang-undang oleh KPK.

"Apa kaitannya dengan masalah Novel sebelum mengabdi di lembaga antirasuah? "Tidak ada relevansinya Pansus dibentuk untuk melihat pelaksanaan UU oleh KPK, dengan kasus Novel masa lalu saat masih menjadi penyidik di Kepolisian. Itu dua waktu yang berbeda dan dua objek yang berbeda," tegas Donal.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar