JAKARTA, GRESNEWS.COM - Isu reshuffle kabinet jilid III sejauh ini memang masih sekadar isu meski kian hari kian hangat diperbincangkan. Isu reshuffle mencuat ketika dalam sambutannya di acara Kongres Ekonomi Umat 2017 Presiden Joko Widodo membahas soal target yang diberikan kepada menteri. Saat itu Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.

Salah satu isu yang beredar, Mendagri Tjahjo Kumolo bakal digantikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kemudian, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawasa juga bakal diganti. Bahkan Khofifah dikabarkan sudah mengundurkan diri. Satu nama lagi yang berhembus adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Feformasi Birokrasi Asman Abnur dari PAN, yang kabarnya bakal diganti lantaran loyalitas PAN dalam pemerintahan diragukan.

Namun saat ditanyakan soal itu, Jokowi malah membantahnya. Jokowi memastikan, hingga saat ini tidak ada surat pengunduran diri dari Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, yang diajukan ke Istana. "Ndak, ndak ada itu, sampai saat ini ndak ada," kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri peringatan Isra Mi’raj tahun 2017 di Pondok Pesantren Al Hikamussalafiyah, Cipulus, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (25/4) siang.

Lebih jauh Jokowi menegaskan, hingga hari ini sampai bulan ini tidak ada rencana dirinya melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. "Tidak ada, hari ini tidak ada reshuffle, enggak ada reshuffle ndak ada, hari ini ndak ada, minggu ini ndak ada, bulan ini juga ndak ada," tegas Presiden.

Mengenai evaluasi kinerja para menteri kabinet kerja, Jokowi mengatakan, evaluasi menteri terus dilakukannya setiap minggu, setiap bulan. Hasilnya, sejauh ini baik-baik saja. "Menteri-menteri, kerjanya sudah pagi, siang, malam, selalu ke daerah, selalu ke lapangan. Saya kira sudah bisa lihat sendiri," ujarnya.

Adapun mengenai Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jokowi mengingatkan, dia masih jadi Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober mendatang. "Pak Ahok itu masih Gubernur DKI Jakarta sekarang ini, sampai Oktober," tegasnya.

Terkait isu Ahok, Wakil Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tidak mempermasalahkannya. Namun, kata dia, Presiden Jokowi harus siap menanggung risiko. "Kalau menganggap Ahok sebagai yang di rumor itu, ya nanti orang beranggapan Presiden memberikan dukungan kepada Ahok selama ini kan. Silakan saja, tentu dengan segala risikonya, kan?" ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/4).

Menurut Fadli, reshuffle kabinet masih sebatas isu. Fadli menilai reshuffle merupakan hak presiden. "Itu isu yang hampir setiap hari kita dengar juga ya, tapi sampai sekarang belum ada. Tapi sepenuhnya kita serahkan kepada Presiden sebagai pemegang prerogatif," ujar Fadli.

Begitu pula soal nama-nama menteri yang diajukan. Fadli mengatakan presiden yang memiliki kualifikasi dan pertimbangan tertentu untuk menunjuk seorang menteri. "Siapa pun yang ditunjuk, Presiden yang mempunyai kualifikasi. Kalau menganggap seseorang mampu, di situ dia akan dengan segala konsekuensinya," kata Fadli.

PASRAH - Sementara itu, terkait isu ini, beberapa menteri yang diisukan diganti ada yang mengambil sikap pasrah, ada juga yang masih percaya diri. Khofifah misalnya, mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. "Kan regulasinya memang reshuffle itu hak prerogatif presiden," ujar Khofifah singkat, Selasa (25/4).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai isu reshuffle tersebut, Khofifah menilai isu reshuffle sendiri muncul dari media massa. Dia juga mendengar isu itu dari media massa. "Wartawan biasanya jauh lebih cepat. Jangan tanya saya, kan Anda yang menulis, memberitakan, kita kan dengarnya juga dari berita-berita," kata Khofifah sembari tertawa kecil.

Berbeda dengan Khofifah yang terkesan pasar, PAN yang menaungi Asman Abnur, justru mengambil sikap percaya diri. Soal loyalitas di pemerintahan, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengatakan, dia tidak tahu apakah posisi PAN aman. "Saya belum bisa jawab apakah posisi Pak AA aman atau tidak. Bapak Presiden yang paling bijak menemukannya," ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, yang paling tahu posisi menteri aman atau tidak hanyalah Jokowi. Tetapi, Eddy menilai, kinerja Asman Abnur memuaskan. "Yang paling tahu apakah posisi tersebut aman atau tidak adalah presiden. Alhamdulillah, kinerja Pak AA termasuk yang terbaik di antara para menteri," kata Eddy.

Terkait reshuffle, Golkar yang mendapat jatah satu kursi yaitu Menteri Perindustrian yang diisi oleh Airlangga Hartarto, dikabarkan berambisi menambah kursi menteri jika reshuffle kabinet jilid III dilaksanakan. Namun Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantahnya.

Idrus mengatakan, Golkar akan menyerahkan semua keputusannya kepada Presiden Jokowi. Idrus menambahkan, dukungan partai Golkar kepada Jokowi tidak ada tawar menawar karena bentuk dukungannya tanpa syarat. Ia menyerahkan semua keputusannya kepada Jokowi yang memiliki hak prerogratif Presiden.

"Terkait reshuffle sesuai dengan prinsip dasar Partai Golkar kita mendukung pemerintahan Jokowi-JK dalam Munaslub yaitu tanpa syarat. Ya tidak ada bargaining-bargaining, tak ada tawar menawar. Maka Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara pemerintahan yang miliki hak prerogratif sesuai UUD," ujar Idrus di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa, (25/4).

Ia mengatakan tidak ada permintaan nama hingga saat ini karena Golkar mendukung tanpa syarat. Menurutnya, soal komunikasi politik tidak ada, yang ada hanya lah komunikasi tentang program pemerintah.

"Tidak ada permintaan nama, kita serahkan, kan tanpa syarat. Tidak ada komunikasi politik, adalah bagaimana semua program pemerintah dukung sepenuhnya. Kita tidak pernah bicara tentang kabinet kalau ada reshuffle. Yang kita komunikasikan bagaimana program berjalan dengan baik sehingga pada waktu 2019 Jokowi yang sudah ditetapkan Partai Golkar sebagai calon presiden terpilih kembali," ujarnya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags