Membuka Lagi Wacana Pindah Ibukota

Senin, 24 Agustus 2015, 11:45:00 WIB - Politik

Kemacetan parah di ruas-ruas jalan di DKI Jakarta. Wacana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan kembali dibuka (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wacana pemindahan Ibukota Indonesia, DKI Jakarta ke luar Jawa kembali bergulir. Wacana tersebut kembali muncul lantaran banyak yang menilai Jakarta sudah tak layak menjadi ibukota negara karena terlalu banyak permasalahan.

Beberapa permasalahan bahkan sudah kronis seperti kemacetan, banjir, dan krisis air bersih. Jakarta juga punya permasalahan daya tampung penduduk yang mengakibatkan secara sosial selalu dihadang masalah kriminalitas. Belum lagi, Jakarta kerap jadi daerah tujuan urbanisasi.

Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, saat ini Jakarta menghadapi dua persoalan demografi. Pertama, distribusi penduduk yang timpang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di tahun 2014, menunjukkan, jumlah penduduk yang tinggal di Jawa mencapai 57 persen padahal luas wilayahnya hanya 6,6 persen dari luas Indonesia. Sementara penduduk Indonesia bagian timur hanya mencapai 20 persen, meski luas wilayahnya hingga 72 persen dari luas Indonesia.

Kedua, adanya ketimpangan kepadatan penduduk yang ekstrem. Kepadatan penduduk Jakarta mencapai 15.015 jiwa per kilometer persegi. Padahal, luas wilayahnya hanya 664 kilometer persegi atau 0,03 persen dari luas Indonesia.

Ini sangat timpang jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Sulawesi, Kalimantan dan Papua yang rata-rata masih di bawah 100 jiwa per kilometer persegi. Apalagi Papua yang luas wilayahnya sekitar 22 persen dari luas Indonesia tetapi kepadatan penduduknya hanya 9 jiwa per kilometer persegi.

Tadjuddin menilai, persoalan demografi akan membawa implikasi ekonomi dan sosial. Investasi penanaman modal asing maupun dalam negeri akan terus terkonsentrasi di Jawa. Investor cenderung akan memilih daerah dengan potensi pasar yang baik serta memiliki ketersediaan tenaga kerja untuk menanamkan modalnya.

Kondisi ini lambat laun menciptakan ketimpangan dalam pembangunan. Kemudian, perputaran uang masih terpusat di Jawa, khususnya Jakarta. Dia memperkirakan sebanyak 60 persen sampai 70 persen uang yang beredar di Jakarta.

"Jadi mau sampai kapan di Jakarta pembangunan terus berlangsung ? Sementara daya dukung terutama lingkungan sudah tidak lagi memadai," kata Tadjuddin dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Jakarta, Senin (24/8).

Dia mengungkapkan, untuk implikasi sosialnya, sebagai pusat utama kegiatan ekonomi ternyata angka kemiskinan Jakarta relatif lebih rendah dibandingkan dengan kota dan desa di Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan persentasenya, di Jakarta sebesar 3,7 persen, masih tergolong lebih rendah dari persentase di kota yaitu 8,5 persen, di desa 14,4 persen bahkan di Indonesia secara nasional mencapai 8,5 persen.

Tadjuddin meminta kepada pemerintah agar memikirkan bagaimana cara mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta. Jika dulunya, pemerintah memiliki program transmigrasi maka program tersebut dinilai bukanlah solusi. Bahkan sudah hampir lima abad, program tersebut berjalan, dampak bagi berkurangnya penduduk di Jakarta tidak ada sama sekali.

"Seharusnya program bagi anak-anak muda yang memiliki keterampilan untuk menambah kekurangan sumber daya manusia di daerah-daerah. Mereka dilatih untuk mengembangkan industri kreatif," kata Tadjuddin.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar