FPI dan Polemik Program Bela Negara

Rabu, 11 Januari 2017, 11:00:00 WIB - Politik

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan (kiri) bersalaman dengan mahasiswa saat Pendidikan Bela Negara (PBN) dihalaman Kampus Universitas Negeri Siliwangi (Unsil) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (9/1). Kegiatan PBN diikuti 2.800 mahasiswa baru angkatan 31 pada tahun 2016/2017 dengan tema Melalui pendidikan bela negara, kita jaga keutuhan NKRI dengan sikap dan prilaku yang berkarakter. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kasus pencopotan Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 06/03 Lebak Letkol Czi Ubaidilah, lantaran melatih anggota organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), memunculkan kembali polemik soal program pelatihan bela negara. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan, polemik bukan muncul semata karena kasus di Banten, melain sejak awal kemunculan program ini yaitu terkait anggaran dan payung hukum untuk melegitimasi program itu juga belum jelas.

Hasanuddin mengatakan, pada Oktober 2015 silam dirinya beberapa kali mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk mempertimbangkan kembali program bela negara. "Ada beberapa alasan mengapa rencana itu sulit dimengerti," kata Hasanuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (10/1).

Pertama, sebut Hasanuddin, mengenai dasar hukum program bela negara yang belum lengkap. Sebab, bela negara baru ada dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1). Pasal tersebut menegaskan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Kemudian dalam Ayat (5) dijelaskan, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU.

"Kalaupun merujuk pada UU Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara, hal itu agak sulit diterima. Karena, dalam Pasal 9 Ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU," ujar Hasanuddin.

Namun, diungkapkan Hasanuddin, sampai sekarang Indonesia belum memiliki UU Bela Negara, sehingga peraturan-peraturan pendukungnya, seperti Perpres atau Keppres, masih belum jelas. "Tanpa UU Bela Negara dan tanpa aturan pendukungnya akan sulit mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu. Sebab, UU itu nantinya akan mengatur juga siapa yang diwajibkan? Profesi apa dan umur berapa? Bentuk latihannya seperti apa? Materi apa yang dilatihkan? Siapa penyelenggara utamanya? Setelah latihan, bagaimana penggunaan kekuatannya?" tegas Hasanuddin.

Kedua, lanjut Hasanuddin, terkait dengan anggaran. Sampai saat ini DPR bersama pemerintah belum pernah mendiskusikannya secara rinci, misalnya terkait dengan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendukung program bela negara, dan penggunaan anggarannya melalui APBN atau APBD. "Ketika uang negara semakin terbatas kita harus lebih jeli menentukan prioritas mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara," pungkas Hasanuddin.

Terkait kasus yang melibatkan Dandim Lebak sendiri, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan latihan tersebut seharusnya juga dikoordinasikan dengan dirinya.
"Saya baru selidiki training FPI, harusnya izin saya dulu. Tapi kalau tidak izin ya tidak apa-apa juga sih," ujar Ryamizard setelah menghadiri HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).

Menurut Ryamizard, tidak ada larangan soal latihan bela negara. Karena itu, dia akan meminta kejelasan soal peristiwa tersebut. "Masak nggak boleh (bela negara)? Ya saya makanya mau verifikasi kenapa bisa terjadi," kata Ryamizard.

Ryamizard mengatakan siapa pun dapat mengikuti program bela negara selama bertujuan baik. Anggota ormas juga diperbolehkan mengikuti program tersebut. "Ya kalau kita mengajarkannya baik ya boleh, kenapa nggak? Semua bangsa ini harus bela negara, FPI itu juga lakukan bela negara, semuanya bisa saja, tapi yang paslah," imbuh Ryamizard.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar