Yayat menuturkan hal pertama yang harus diperhatikan adalah ketika BBM subsidi tersebut dihapus maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan penataan dan peningkatan angkutan publik. Dia menambahkan dengan penghapusan BBM subsidi tersebut tentu saja masyarakat secara otomatis beralih ke kendaraan umum, untuk itu kendaraan umum di Jakarta harus diperbaiki.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana dari Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahajapurnama atau yang sering disebut Ahok untuk menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)khusus di wilayah Jakarta harus dipikir matang. Kendati secara umum upaya penghapusan BBM bersubsidi itu memang baik.

Pengamat transportasi dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna juga menyambut baik usulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi Yayat menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi jika ingin menghapus BBM subsidi jenis premium.

Yayat menuturkan hal pertama yang harus diperhatikan adalah ketika BBM subsidi tersebut dihapus maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan penataan dan peningkatan angkutan publik. Dia menambahkan dengan penghapusan BBM subsidi tersebut tentu saja masyarakat secara otomatis beralih ke kendaraan umum, untuk itu kendaraan umum di Jakarta harus diperbaiki.

Kedua, menurut Yayat pemberlakukan penghapusan BBM subsidi pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya. Misalnya dalam hal pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar jangan dibangun pada daerah perbatasan yang dekat dengan wilayah Jakarta.

"Kalau dibangun di daerah perbatasan nanti semua orang Jakarta bakal ngisi disitu semua," kata Yayat kepada Gresnews.com.

Yayat mengatakan akan lebih menarik jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan khusus kendaraan plat ´B´ untuk tidak menerima BBM Subsidi.

"Kalau pemberlakuan kebijakan seperti itu akan punya pengaruh besar bagi masyarakat Jakarta," kata Yayat, Selasa (17/12).

Kementerian Perhubungan juga menyambut baik gagasan Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ahok untuk menghapus subsidi BBM khusus di wilayah Jakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suroyo Alimoeso mengusulkan jika subsidi BBM tersebut sudah dihapus maka subsidi tersebut dialokasikan ke sektor tranportasi umum.

Menurutnya dengan pengalokasian ke transportasi umum hal tersebut juga memperbaiki layanan masyarakat di sektor transportasi. "Kalau itu skemanya benar, subsidi tersebut diperuntukkan layanan masyarakat dengan diarahkan ke angkutan umum lebih baik" kata Suroyo di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (17/12).

Suroyo menilai kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu dampaknya tidak terlihat efektif. Pasalnya konsumsi masyarakat juga tidak berkurang.

Untuk itu Suroyo menyerahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk merancang skema agar subsidi BBM dapat diperuntukkan ke layanan masyarakat. "Kalau soal teknis jangan tanyakan ke saya tapi tanya ke Menteri ESDM," kata Suroyo.