JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kebijakan sekolah 5 hari selama 8 jam bukanlah keharusan. Presiden mempersilahkan, sekolah yang tidak ingin melaksanakan kebijakan full day school tersebut, diperbolehkan menjalankan kebijakannya seperti biasa.

"Perlu saya sampaikan, perlu saya tegaskan lagi bahwa tidak ada keharusan untuk 5 hari sekolah. Jadi tidak ada keharusan full day school. Supaya diketahui," ujar Jokowi menanggapi banyak penolakan untuk menerapkan full day school, saat berada di SMPN 7, Jember, Jawa Timur, Minggu (13/8).

Menurut Jokowi, bagi sekolah yang selama ini menjalankan proses belajar 6 hari dalam seminggu, tidak perlu harus mengubah ke 5 hari. Begitu pula sebaliknya.

"Yang sudah 5 hari dan itu kalau memang diinginkan oleh semua pihak ya silakan diteruskan. Kalau diinginkan oleh masyarakat dan ulama silakan," ujar Jokowi.

Diakui presiden, pihaknya saat ini tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur tentang sistem sekolah pendidikan karakter tersebut.

"Jadi Perpres sedang kami godok dengan pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nanti selesai akan kita umumkan," katanya.

Seperti diketahui Jokowi memperoleh banyak curhatan sejumlah kiai dan pengasuh pondok pesantren (ponpes) di Jember, Jawa Timur. Mereka keberatan dengan sekolah 5 hari karena dinilai akan mematikan Madrasah Diniyah yang sudah ada (Madin).

SEuingga  pemerintah pun memberi kebebasan kepada daerah. Sistem seperti apa yang kira-kira pas dalam kegiatan belajar-mengajar.

Namun agar segera memiliki sandaran hukum, peraturan presiden (perpres) tentang pilihan sistem pembalajaran ini menurutnya sedang dalam proses. Oleh karena itu, jokowi meminta agar semua pihak bisa bersabar.

"Buat perpres kan nggak mungkin seminggu dua minggu. Nanti keliru lagi kalau cepet cepetan," ujarnya.

Menurutnya  pemerintah sebenarnya ingin memasukkan pendidikan yang diajarkan di pesantren menjadi bagian dari ekstrakurikuler. "Justru kita ini ingin memperkuat ke sana. Karena dulu dulunya kan tidak dimasukkan," jelas Jokowi.

Presiden mengatakan, tidak ingin capaian keberhasilan pendidikan hanya diukur dengan angka-angka. Ada beberapa aspek lainnya yang perlu diperhatikan.

"Kita ingin membangun budi pekerti dan nilai-nilai yang baik," ujar presiden.

Menurutnya nilai budi pekerti yang baik itu lah yang dibutuhkan. Nilai-nilai seperti itu menurutnya ada di lingkungan pesantren. Dengan demikian, dalam rapor siswa nanti tidak hanya berisi nilai mata pelajaran yang bersifat mengedepankan kecerdasan otak. Namun juga tingkat perilaku. (dtc/rm)

BACA JUGA: