Tekan Harga Gas Industri Pemerintah Pertimbangkan Pangkas PNBP
JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah mempertimbangkan memangkas pendapatan negara bukan pajak dari gas bumi untuk menekan harga gas industri mencapai keekonomian. Diharapkan harga gas industri ditekan menjadi sebesar USD 6 per MMBTU sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 40/2016. Hal itu disampaikan Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar kepada media, di Jakarta, Selasa (23/1) malam.
Menurut Arcandra, pemerintah terus mencari opsi terbaik untuk menekan harga gas industri. Salah satunya melalui pengurangan jatah Penerimaan Negara dari gas bumi agar industri gas mendapat harga gas yang kompetitif dan tumbuh optimal.
Namun demikian, Arcandra mengatakan rencana tersebut masih digodok dan masih menunggu keputusan Menteri Keuangan. "Ibu Menkeu bilang ini efeknya berapa kalau dihilangkan, karena pendapatan negara berkurang juga. Kita tunggu dari Bu Menteri Keuangan," ujar Arcandra, seperti dikutip esdm.go.id.
Pemerintah masih mempertimbangkan dampak penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari gas bumi ini, apakah berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan harga gas industri sesuai Perpres 40/2016. "Bisa kurang USD 0,7, ada yang USD 0,3. Kecil sekali efeknya. Itupun tidak di bawah USD 6 jadinya," jelas Arcandra.
Sebab apabila hal ini dilakukan, maka potensi pendapatan negara bisa berkurang hingga USD 4,3 juta. "Kita sudah menghitung, jumlah kehilangan PNBP sekitar USD 4,3 juta," tutur Arcandra.
Arcandra mengatakan saat ini, 56 dari 80 perusahaan hasil rekomendasi Kementerian Perindustrian sedang dikalkulasi nilai jika ada penghapusan PNBP. Total kebutuhan gas dari 80 perusahaan tersebut sebesar 21 MMSCFD dimana perusahaan tersebut di luar dari tiga jenis perusahaan yang sudah mengalami penurunan harga, yaitu baja, pupuk dan petrokimia. "Untuk tiga (jenis) industri sudah selesai. Empat jenis industri ini kecil-kecil," ungkap Arcandra.
Empat jenis industri tersebut adalah keramik, kaca, sarung tangan, dan oleochemical.
Kendati demikian, diakuinya penghapusan PNBP masih menjadi pilihan terbaik sembari tetap mengevaluasi dibanding harus memangkas harga di hulu migas. Apalagi harga minyak dunia yang terus merangkak naik, sehingga jadi pertimbangan lain. (rm)
