REDAKSISelasa, 13/06/2017 14:34 WIB

Presiden Teken PP Pencairan THR dan Gaji ke-13 PNS

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penggunaan anggaran Asian Games XVIII dan Asian Para Games pada tahun 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/6). Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi meminta anggaran dihitung secara detail dan dikelola secara efisien. (ANTARA)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP), yaitu untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa pencairan THR dan gaji ke-13 akan diberitahukan dalam waktu dekat ini.

"Bapak Presiden sudah tanda tangan (PP). Nanti akan segera diumumkan," ujar Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).

Setelah diterbitkannya PP, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai payung hukum tambahan pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13. Penerbitan PMK akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

"PMK kita siapkan secepat mungkin," ujar Sri Mulyani.

Meraka yang berhak mendapatkan gaji ke-13 dan THR adalah PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, peneriman pensiun dan tunjangan, pimpinan dan pegawai non PNS pada lembaga non struktural.

Untuk PNS aktif, besaran THR sesuai gaji pokok, sedangkan gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Sedangkan untuk pensiunan menerima gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok.

Dana yang diperlukan pemerintah pada 2016 totalnya Rp 17,9 triliun. Dengan rincian gaji ke-13 sekitar Rp 6,5 triliun, pensiun ke-13 Rp 6,2 triliun, dan THR sebesar Rp 5,2 triliun. (dtc/mfb)

BACA JUGA:

THR