JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk menjadikan PT Bank Tabungan Negara (BTN) anak perusahaan Bank Mandiri akhirnya terganjal. Pasalnya pemerintah melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No 5 Tahun 2014. Surat edaran itu berisi larangan jajaran kementerian, kepala lembaga pemerintahan dan non lembaga pemerintah mengambil kebijakan strategis menjelang dan pasca pemilihan presiden pada 9 Juli 2014.   

Menurut Sekretaris Kabinet Dipo Alam surat edaran merupakan bentuk tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rencana pemerintah yang ingin menjual saham BTN ke Bank Mandiri. Dia mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri BUMN dan Direktur Utama Bank Mandiri agar tidak mengambil kebijakan strategis yang bisa membebankan masyarakat.

"Maka pengalihan saham BTN dan Mandiri yang berpotensi meresahkan masyarakat untuk ditunda sampai ada penjelasan yang kompherensif," kata Dipo di Kantornya, Jakarta, Rabu (23/4).

Dipo mengatakan surat edaran tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 16 Januari 2014, mengenai pencegahan kebijakan yang menimbulkan kontroversi. Hal itu ditujukan kepada para Menteri, Kapolri dan para pimpinan lembaga. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sekretariat gabungan mengingatkan kembali para menteri dan lembaga pemerintah berperan aktif menjaga keamanan selama pemilihan Presiden.

Disatu sisi, para menteri dan lembaga pemerintah diminta untuk tidak lagi membuat kebijakan yang berimplikasi luas menjelang pemilihan presiden. Hal itu  guna menghindari stabilitas politik dan keamanan. Namun,  menurut Dipo, jika sudah ada yang terlanjur mengeluarkan kebijakan maka harus memberi penjelasan yang intensif kepada masyarakat agar tidak mengganggu stabilitas keamanan.  "Jangan dibuat keputusan-keputusan dan harus melihat lagi peraturan yang ada. Saya kira sudah jelas, surat edaran kami ini dan BTN kiranya dapat memahami surat edaran yang kami kemukakan," kata Dipo.

Menanggapi hal itu, Ketua Serikat Pekerja Bank BTN Satya Wijayantara mengaku puas atas kebijakan yang dikeluarkan SBY. Setelah dikeluarkan kebijakan penundaan oleh SBY ini, Satya mengaku Serikat Pekerja Bank BTN melakukan pesta atas didengarnya aspirasi mereka. Meskipun aspirasinya didengar oleh pemerintah, Serikat Pekerja Bank BTN akan tetap melakukan aksi demonstrasi. Rencananya demo akan dilangsungkan ke Istana Negara dan tempat pelaksanaan Konvensi Capres Demokrat di Hotel Sahid, Jakarta.

Namun tuntutan aksi unjuk rasa Serikat Pekerja itu menjadi bergeser, yang semula terkait akuisisi BTN oleh Mandiri. Tetapi menajdi ucapan terima kasih kepada SBY yang menganulir kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang ngotot mengakuisisi BTN kepada Mandiri. Satya mengatakan ucapan terima kasih akan disampaikan ketika aksi didepan Istana Negara. Namun untuk aksi demo di Hotel Sahid, Satya mengaku akan meminta SBY untuk menurunkan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN. "Kita meminta SBY agar RUPS BTN dibatalkan dan kami juga minta agar Dahlan Iskan diturunkan. Dahlan sudah selesai sebagai Menteri BUMN," kata Satya kepada Gresnews.com.

BACA JUGA:
Tags