JAKARTA - Gagasan untuk mengelola listrik dalam bentuk regionalisasi atau pengelolaan listrik tak terpusat di satu perusahaan induk PT PLN (Persero) kembali muncul. Tujuannya agar berbagai perusahaan listrik ini lebih fokus mengelola kelistrikan di Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau.

Pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat gagasan ini tak jelas tujuan apa yang hendak dicapai.

"PLN itu network utility, tidak sama dengan Angkasa Pura atau BUMN lain. Industrinya berbeda dan model bisnis juga berbeda," ucapnya kepada Gresnews.com, Jumat (19/6/2020).

Ia menilai, fleksibilitas PLN bisa didapatkan tanpa harus memecah PLN. Daripada memecah PLN lebih baik DPR menugaskan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN untuk melakukan kajian restrukturisasi PLN.

Setelah ada kajian yang mendalam dan komprehensif dari berbagai pihak tentang restrukturisasi baru diputuskan pilihan yang tepat dan relevan. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi bisnis PLN dan tantangan kelistrikan di Indonesia.

Sementara itu peneliti Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan kebijakan untuk memecah PLN tak efektif. PLN selama ini juga sudah dipecah atau dibagi di internal PLN berdasarkan wilayah operasionalnya.

Mengutip situs PLN, saat ini perusahaan memiliki tiga direktorat yakni Direktorat Bisnis Regional Sumatera Kalimantan, Direktorat Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, dan Direktorat Bisnis Regional Jawa, Madura, dan Bali.

"Itu dulu dimaksimalkan," kata Huda kepada Gresnews.com, Jumat (19/6/2020).

Kalau kebijakan dipecah akan menimbulkan permasalahan dan beban yang baru. Ada direksi baru, komisaris baru, sangat tidak efisien.

"Mungkin anggota DPR yang ngusulin itu mau dapat `jatah`," terangnya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo yang mengusulkan agar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dipecah menjadi beberapa BUMN.

Harry berpendapat jumlah direktur regional yang ada di PLN saat ini tidak cukup lincah dan fleksibel dalam mengatasi kelistrikan nasional. Padahal, tugas PLN berat untuk menerangi seluruh wilayah di Indonesia.

"Saya usul, dibelah saja PLN ini, regional ini jadi BUMN tersendiri. Belah saja PLN jadi beberapa unit, misalnya PLN Sumatera, PLN Jawa, PLN Bali, PLN Kalimantan, PLN Indonesia Timur. Itu sudah cukup," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PLN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Ia menyamakan pemisahan direktorat regional PLN menjadi BUMN seperti PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dan keempat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. BUMN-BUMN ini mengurusi bandara dan pelabuhan berbeda, sesuai wilayah kekuasaan yang diberikan Kementerian BUMN.

Namun ia menegaskan, pemisahan direktorat regional PLN menjadi BUMN ini tidak harus seperti subholding yang dibentuk PT Pertamina (Persero) belum lama ini.

"Saya yakin jauh lebih baik. Di situ kita bisa lihat kinerja dan kita juga paham regional mana yang profit maker, mana yang disubsidi. Tapi enggak apa-apa, di situ bisa ada persaingan," ujar Harry.

Ide regionalisasi PLN itu bukan kali ini saja muncul. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran mengatakan, akan mengupayakan dalam pasal Kebijakan Energi Nasional (KEN) persoalan regionalisasi bisa dimasukan.

"Kita sadar betul bahwa 250 juta penduduk dengan 17.000 pulau itu tidak mungkin dikelola oleh satu perusahaan saja listriknya," kata Tumiran dikutip dari detik.com usai diskusi soal energi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/9/2015)

DEN mendorong agar terjadi regionalisasi pengelolaan listrik di Indonesia. Regionalasasi mempertimbangkan aspek lokal seperti setiap daerah pertumbuhan ekonominya berbeda, infrastrukturnya juga berbeda-beda.

Tumiran mengatakan, soal regionalisasi ini mirip seperti BUMN industri semen dan pupuk yang dikelola dalam satu holding. Regionalisasi diyakini akan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

"Misalkan Jawa income per kapita sudah baik, infrastruktur baik, nanti tidak usah subsidi, jadi satu contoh bahwa industri listrik di Jawa ini paling baik. Sumatera ikuti, agar percepatan pembangunan infrastruktur di daerah itu bisa dipercepat," katanya.

Ia mengatakan, selama ini memang PLN punya perwakilan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun dalam hal kebijakan, semuanya akan mengacu pada PT PLN di pusat.

Harapanya regionalisasi korporasi PLN dibentuk di setiap daerah, beda-beda perusahaan. Kalau PLN sekarang bisa jadi holding-nya saja.

Menurut Tumiran, saat ini PLN banyak mengurusi berbagai persoalan yang cukup banyak hingga ke pelosok daerah. Bahkan PLN harus berupaya menangani soal kelistrikan di daerah terpencil di berbagai daerah.

Ia menambahkan, dengan regionalisasi, setiap daerah akan memiliki dampak positif untuk pembangunan. Misalnya Kalimantan yang punya sumber daya energi banyak maka listriknya akan murah, dan infrastruktur kelistrikannya semakin baik.

"Di Jawa misalkan listriknya mahal karena batu bara diimpor dari Kalimantan, listrik di Kalimantan atau Sumatra jadi murah, efeknya industri nanti pada ramai-ramai pindah ke sana, nggak lagi di Jawa," katanya. (G-2)

BACA JUGA: