JAKARTA - Relasi antara agama dan negara di Indonesia berada dalam posisi terus bernegosisasi dan saling mengisi satu sama lain. Sejak Indonesia merdeka, hubungan di antara keduanya saling mencurigai satu sama lain, sampai kemudian menuju titik negosiasi penting pada 1980-an.
Pada dekade saat ini, agama dan negara saling bisa menerima satu sama lain, terutama ketika agama secara formal tidak lagi dipaksakan menjadi sistem politik. Pada saat yang sama, negara juga memberi ruang bagi agama untuk mengekspresikan diri dalam kehidupan publik di berbagai bidang, seperti ekonomi dan pendidikan.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan sebenarnya tidak ada masalah dengan politik umat Islam. Dari dulu yang dipermasalahkan adalah Islam yang simbolis atau bukan.
"Banyak orang yang menginginkan bagaimana Islam politik secara simbolis berkuasa, ini yang menimbulkan ketegangan," kata Adi kepada Gresnews.com seusai diskusi di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Kamis (23/1).
Adi menambahkan saat ini Islam dapat dikatakan sudah berkuasa di Indonesia. Presiden Joko Widodo Islam, Wakilnya Ma`ruf Amin Islam dan hampir mayoritas menteri-menteri dalam kabinet juga Islam.
"Jadi kalau itu dilihat secara umum, ya saya kira tidak ada persoalan dengan politik umat Islam. Artinya umat Islam secara substantif dari berbagai kanal politik itu sudah mengisi jabatan-jabatan politik," katanya.
Menurut Adi, permasalahan yang muncul adalah ada kelompok Islam yang merasa dianaktirikan. Mereka adalah kelompok yang mencoba memaksakan agama secara formal menjadi sistem politik.
"Kelompok ini mencoba untuk menerapkan formalisasi ajaran-ajaran Islam itu. Pihak mereka yang selalu merasa kalah. Mereka tidak perlu diapa-apakan. Ya, biarkan saja, itu bagian dari aspirasi politik," jelas Adi. (G-2)
