JAKARTA - Berbeda dengan Partai Gerindra yang memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pemerintah--bahkan Ketua Dewan Pembina merangkap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menduduki kursi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap lantang menegaskan diri mereka sebagai partai oposisi. Meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, namun situasi tersebut membahayakan demokrasi, sebab sebagian besar partai politik tergabung dalam koalisi pemerintah.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi menilai suara publik bisa diabaikan begitu saja bila hanya PKS yang menjadi oposisi. "Padahal fungsi check and balances sangat penting dalam konteks demokrasi," kata Veri kepada Gresnews.com, Kamis (29/11), di Jakarta.

Pengabaian suara publik itu, kata dia, terlihat dari proses revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang disepakati oleh pemerintah dan DPR belum lama ini. Pemerintah dan DPR terlihat mengabaikan suara publik, lantaran tak ada partai politik yang mempunyai suara berbeda dengan pemerintah. Menurut Veri, oposisi jangan dimaknai sebagai pihak yang melemahkan pemerintah. Oposisi adalah pihak yang menjalankan fungsi kritik atau penyeimbang terhadap kebijakan pemerintah. 

"Itu yang bahaya kalau kemudian kepentingan antara eksekutif dan legislatif sama," kata Veri. "Padahal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, peran oposisi seharusnya diambil oleh parlemen, yakni DPR, bukan hanya satu partai."

Ia pun menilai, dalam penentuan kebijakan, anggota parlemen di DPR juga masih ada yang menjalankan perannya sebagai oposisi. Misalnya, saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik oleh anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi Muara Sakti Simbolon, meskipun keduanya berasal dari partai politik koalisi pemerintah (Gerindra dan PDIP).

Namun, Veri menilai, pekerjaaan partai politik yang sudah menyatakan oposisi sejak awal seperti PKS jadi lebih berat. "Harapannya adalah PKS mampu mengorganisir diri, paling tidak di internal, untuk menjadi partai oposisi," kata Veri. (G-2) 

BACA JUGA: