JAKARTA - Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga membuka rencana anggaran pendapatan dan belanja kepada publik. Hal itu menimbulkan dugaan adanya `permainan anggaran`. Setelah mengungkap adanya dugaan kejanggalan anggaran lem aibon, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini menyatakan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 berpotensi defisit Rp10,7 triliun.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan pihaknya membuat prediksi itu setelah mengikuti rapat Badan Anggaran (Banggar) pada 23 Oktober 2019. Saat itu Pemprov DKI Jakarta mengurangi proyeksi pendapatan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 sebesar Rp6,5 triliun, dari Rp95,9 triliun menjadi Rp89,4 triliun. Dicantumkan juga target pajak 2020 sebesar Rp49,5 triliun.

Menurut Idris, target pajak Rp49,5 triliun itu adalah perkiraan yang berlebihan (over estimate), terutama jika melihat target pajak 2019 yang sebesar Rp44,54 triliun, namun realisasinya diperkirakan hanya Rp40,2 triliun atau defisit Rp4,43 triliun.

Berdasarkan hasil perhitungan PSI, realisasi pendapatan pajak 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp43,7 triliun. Artinya tahun depan akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp5,8 triliun. Selanjutnya, potensi defisit juga akan terjadi pada anggaran belanja, karena dari Rp94,3 triliun menjadi Rp89,4 triliun atau defisit Rp4,9 triliun. Jika dikalkulasikan, potensi defisit menjadi Rp10,7 triliun pada 2020.

Tak hanya itu, Idris juga menyoroti pos belanja anggaran tahun 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan. "Pemprov terlalu boros dalam belanja," kata dia dalam konferensi pers yang dihadiri Gresnews.com di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11).

Terkait pemborosan anggaran di DKI, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI August Hamonangan mengatakan adanya penambahan anggaran khusus pada Pemadam Kebakaran (DAMKAR), yaitu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencapai Rp160 miliar untuk keperluan pos Damkar dan pusat pendidikan penanggulangan bencana di lima wilayah kota madya Jakarta.

Penambahan anggaran yang cukup besar juga tercantum untuk pengadaan lahan bagi pembangunan kantor kecamatan di daerah Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. "Diharapkan ajukan sesuai skala prioritas," kata August.

Wakil Ketua Fraksi PSI yang duduk di Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra juga mengungkapkan adanya pengurangan anggaran pembangunan sarana olahraga yaitu sebesar Rp320 miliar. Dampaknya terdapat 12 Gelanggang Olahraga (GOR) dan lapangan yang tidak direhabilitasi. Pada Dinas Pendidikan ada pengurangan anggaran mencapai Rp450 miliar dan terhitung akan ada 25 lokasi sekolah yang terancam tidak direhabilitasi, sehingga berdampak pada sekitar 16 ribu anak tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai.

"Di tengah kondisi yang tidak ideal ini, kami menekankan kepada rekan-rekan eksekutif untuk menaruh prioritas anggaran, jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat," ucapnya. (G-2)

BACA JUGA: