Pemilihan umum (Pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD, DPD, dan Presiden tinggal menghitung hari. Tanggal 17 April 2019 akan menjadi pertaruhan seperti apa kelak wajah demokrasi di Indonesia, mampukah mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas?

Selain mencari pemimpin negara lewat pemilihan presiden yang tak kalah menarik juga mencermati sepak terjang bakal calon (balon) atau calon anggota legislatif (caleg). Dengan beragam keistimewaan yang ditawarkan menjadi anggota legislatif (anggota DPR/D) merupakan impian besar bagi sebagian masyarakat Indonesia. Boleh dibilang menjadi anggota legislatif adalah jalan pintas menjadi pejabat dengan fasilitas wah.

Sungguh menggiurkan, bila menilik PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP yang diteken Presiden Jokowi ini seolah memanjakan anggota legislatif. Pimpinan dan anggota DPR dan DPRD mendapatkan beragam fasilitas dan juga uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, dan lain-lain.

Pokoknya sungguh menggiurkan, belum lagi masih ada peluang untuk mengantongi fee proyek. Dan untuk mendapatkan segala fasilitas tersebut tak perlu repot cukup mengajukan diri (mencalonkan) untuk dipilih oleh rakyat melalui partai politik. Maka mengantrilah masyarakat masuk partai mengincar posisi sebagai caleg. Partai politik juga diuntungkan dengan membludaknya minat masyarakat ini. Tanpa mau bersusah payah melakukan pendidikan politik dan proses pengkaderan.

Hasilnya sungguh miris, beberapa pekan belakangan ini kerap kita dengar cukup banyak calon legislatif yang terlibat kasus kriminal. Dari bandar narkoba sampai tersangkut kasus prostitusi. Caleg kriminal seperti itu tak ada lagi yang bisa diharapkan untuk membela kepentingan masyarakat. Belum lagi caleg yang bermodalkan senyum mengembang dan klaim telah melakukan ini dan itu dipampang pada baliho-baliho untuk meraup suara masyarakat.

Politik baliho telah lama menjangkiti sistem demokrasi Indonesia, dari spanduk dan baliho ukuran kecil hingga besar. Berjejer di sepanjang jalan hingga di atas pohon-pohon. Menjual ekspresi, simbol-simbol agama, simbol budaya lokal. Ada pula yang mencoba menghipnotis orang yang melihatnya dengan ragam kata-kata singkat Coblos Saya Nomor sekian.

Wajah politik kita saat ini memang dekat dengan baliho. Dalam studi sosiologi media, ketika realitas asli disulap menjadi realitas simbolik maka yang terjadi hiperrealitas. Janji politik untuk kepentingan masyarakat banyak dalam baliho segera diubah menjadi demi diri dan keluarga sendiri. Inilah dosa sistem kita, lantaran kita tidak pernah menguji para caleg secara benar dan tepat.

Sulit kita mengandalkan para parpol sehingga memang rakyat lah yang harus lebih cerdas dalam memilih para calon wakilnya. Adalah tugas parpol dan pemerintah, juga media massa, untuk mencerdaskan pemilih. Namun kenyataannya, parpol dalam menjalankan proses kaderisasi saja belum berjalan baik, apalagi mendidik pemilih untuk cerdas. Demikian juga pemerintah, upaya yang dilakukan belum optimal. Sulit juga bergantung pda media massa yang kini marak media massa yang berafiliasi dengan parpol atau caleg, atau bahkan milik petinggi parpol.

Pangkal dari semua itu adalah proses rekrutmen calon anggota partai yang perlu digugat dan laik didiskusikan. Sebab, semua caleg yang akan menjadi wakil rakyat berawal dari proses politik yang disebut input. Idealnya, di sana, caleg yang ingin bertarung harus diukur dan diuji dengan sangat ketat. Realitas itu tidak terjadi di Indonesia. Proses instan lebih sering digunakan dalam proses pencarian caleg. Maka, masyarakat jangan mudah percaya dan terprovokasi memilih mereka yang menebarkan senyum yang pura-pura menawan itu. Kini saatnya berpikir kritis dan bertindak bijak. Lacak dan amati rekam jejak para calon wakil rakyat itu.

Sesungguhnya masyarakat rindu dengan munculnya para caleg yang mengartikulasikan gagasan mereka dengan jelas dan terang. Masyarakat butuh pemikiran dari para caleg yang cerdas, gagasan yang cemerlang dan analisis tajam terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan yang kian rumit dan kompleks. Ungkapan seorang sastrawan Prancis Victor Hugo patut dijadikan renungan. Ia menyebutkan bahwa gagasan merupakan kekuatan sebuah peradaban. Tanpa gagasan yang kuat, sebuah peradaban akan surut menuju keruntuhan. 

BACA JUGA: