Debat pertama pemilihan presiden (Pilpres) 2019 antara pasangan petahana nomor urut 1, Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin dan pasangan nomor urut dua Prabowo-Sandi telah berlangsung Kamis (17/1). Ajang debat bertema penegakan hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, ini terasa hambar lantaran kedua capres-cawapres memberikan jawaban dan tanggapan yang tak nyambung. Keduanya terlalu fokus pada sontekan yang telah dipersiapkan tim masing-masing atas restu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Awalnya debat berjalan lancar ketika Jokowi menyampaikan visi dan misi. Ia memulainya dengan mengelaborasi persoalan hak dasar, hak ekonomi, sosial dan budaya, lalu menguraikan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu, penguatan KPK, dan pendekatan persuasif dalam penanganan terorisme.

Prabowo juga mengawali dengan baik. Ia dan Sandiaga Uno, wakilnya membagi porsi bicara. Merangkai kata dan menyebut semua permasalahan bangsa pada aspek ekonomi. Prabowo pun lincah menjelaskan masalah terorisme dengan menepuk dada bahwa semasa muda adalah pembentuk pasukan anti teror hingga merasa mengenal betul seluk belum terorisme yang disebutnya berasal dari negara luar.

Sementara persoalan penegakan hukum, Prabowo arahkan pada peningkatan kualitas hidup. Penangan kasus korupsi, ia simplifikasi dengan menaikkan gaji para penegak hukum, dari polisi, jaksa, hingga hakim sebesar-besarnya. Jika terpilih mereka juga akan menaikkan gaji para pejabat dan pegawai negeri sipil agar tak tergoda mencari atau menerima uang dari cara-cara tak halal.

Ketidaksinkronan mulai terlihat ketika Prabowo dan Sandiaga mendapat pertanyaan amplop E pada segmen 2. Moderator debat Ira Koesno melontarkan bagaimana strategi mereka dalam mengatasi diskriminasi dan persekusi. Sandiaga yang menambahkan jawaban Prabowo bukannya menjawab persoalan diskriminasi malah bercerita tentang Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya, Karawang, yang dikriminalisasi.

Gaya jawaban Sandi ini mengingatkan saat debat Pilkada DKI Jakarta. Setiap pertanyaan dan permasalahan, Sandiaga menjawabnya dengan satu program unggulannya: OK OCE. Kendati terkadang memberi jawaban ngawur, Sandi termasuk sukses dalam acara debat ini. Ia berhasil menunjukkan pada publik dapat mengisi kekosongan dan kelemahan dari Prabowo. Sikap Sandi cukup tenang dan terlihat santun diatas panggung saat mencium tangan Ma`ruf Amien, semakin membuat para emak-emak mengidolakannya. Sandi pula yang menenangkan Prabowo saat dilarang menjawab oleh moderator sambil memijit-mijit rekannya.

Sementara Ma`ruf Amin, tergolong irit bicara. Kendati Jokowi beberapa kali menawarkan rekannya untuk berbicara. Dari sepanjang 90 menit saat kedua kandidat bicara di atas panggung, Ma`ruf Amin yang berusia 75 tahun hanya berbicara 5 menit 15 detik. Kandidat capres tertua dari tiga kandidat lain itu hanya melontarkan 300 kata dalam segmen tentang terorisme. Porsi bicara Ma`ruf ini sangat jauh bila dibandingkan dengan Jusuf Kalla yang mendampingi Jokowi pada 2014 lalu. 

KPU menjadi institusi yang paling bertanggung jawab atas kehambaran pelaksanaan debat. Pangkal masalahnya pada sikap kompromi KPU dengan timses hingga muncul adanya bocoran kisi-kisi pertanyaan hingga dibolehkannya sontekan. Walau lembar soalnya disegel, tapi kalau jawabannya mencontek catatan, ini tidak baik untuk pendidikan politik. Karena semua lapisan rakyat menonton termasuk pelajar sebagai pemilih pemula.

Inilah yang menyebabkan jawaban kedua kandidat tak nyambung, hambar dan terasa tidak orisinil. Tak ada kemampuan berpikir cepat yang seharusnya muncul karena kandidat terpaku pada kisi-kisi jawaban yang sudah disiapkan.

Debat yang telah berlangsung sejauh ini masih jauh dari harapan masyarakat. Belum menyentuh secara substansi. Misalnya dari fihak Jokowi selaku petahana tak muncul apa saja yang telah dilakukannya selama ini. Sementara dari kubu penantangnya. Prabowo tak nampak juga alternatif kebijakan dan langkah strategis yang harus ditempuh untuk membenahi keadaan negeri.

Memang debat yang berlangsung secara demokratis dapat memberi kontribusi bagi penguatan kualitas demokrasi sekaligus menjadi medium bagi setiap capres-cawapres meraih simpati para pemilih swing voter. Tapi sekadar berlangsung demokratis tak cukup. Mereka tentu ingin melihat sejauh mana calon presiden ini dapat membenahi persoalan negeri. Hingga jalannya acara debat sebaiknya penuh ide dan gagasan-gagasan untuk memperbaiki bangsa ini.

Debat sebenarnya tak sekadar terkait kepentingan elektoral. Debat merupakan rangkaian kegiatan pilpres yang bukan hanya bersifat ritual untuk memenuhi aturan prosedural UU Pemilu, melainkan juga sangat penting untuk menguji kapasitas dan ketajaman visi-misi masing-masing kandidat dalam memproyeksikan Indonesia ke depan.

Debat juga merupakan ajang pendidikan politik agar pemilih memahami apa saja visi-misi, program kerja, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai semua cita-cita mulianya. Jadi kita harapkan pada KPU agar dapat menyelenggaran aturan debat yang lebih baik lagi pada sesi selanjutnya.