Lagi-lagi persoalan impor beras kembali mencuat, setelah pada awal Januari lalu dihebohkan dengan impor beras premium. Masalahnya masih sama, urusan klasik perbedaan data antara lembaga yang berujung pada perbedaan dalam pengambilan keputusan.

Ada tiga lembaga yang terkait data urusan perberasan ini, Kementerian Pertanian, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan (Kemendag), menilai saat ini perlu melakukan impor beras untuk berjaga-jaga bila produksi petani di dalam negeri tahun ini meleset dari target.

Sementara Perum Bulog berkukuh bahwa stok beras di gudang Bulog melimpah, mencapai 3 juta ton, dengan rincian 2,4 juta ton saat ini, 400 ribu ton beras impor yang akan masuk Oktober, dan 4.000 ton per hari serapan gabah petani dikurangi 100 ribu ton kebutuhan Beras Sejahtera (Rastra).

Namun, Kemendag berkeras bahwa beras impor diperlukan karena produksi petani di dalam negeri kemungkinan meleset dari target 80 juta ton gabah kering giling (GKG) atau 46,50 juta ton beras. Apalagi stok beras pemerintah disebut-sebut sempat di bawah batas aman (1-1,5 juta ton). Karena alasan itu pula, Kemendag mengeluarkan izin impor 2 juta ton beras tahun ini -terealisasi 1,8 juta ton yang terbagi atas tiga tahap.

Tapi sikap Bulog juga tidak bisa disalahkan. Apalagi berdasarkan prediksi Kementerian Pertanian (Kementan), tahun ini produksi beras di dalam negeri mencapai 46,50 juta ton beras. Dengan perkiraan total konsumsi beras nasional mencapai 33,47 juta ton, berarti tahun ini Indonesia mengalami surplus beras 13,03 juta ton.

Bila memang stok beras nasional melimpah jauh melampaui kebutuhan konsumsi, untuk apa impor? Impor beras hanya akan menyengsarakan para petani di dalam negeri karena beras mereka akan kalah bersaing dengan beras impor yang harganya lebih murah. Namun pada kenyantaannya mengapa harga beras terus saja menanjak yang menandakan kurangnya stok beras. Ini menunjukkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan data.

Ribut soal beda data itu dipertontonkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Kepala Bulog Budi Waseso secara terbuka di media massa sudah selayaknya diakhiri. Sungguh memprihatin, debat terbuka kedua pejabat ini menunjukkan keduanya sedang mempermalukan diri sendiri. Sekaligus menunjukkan ketidakmampuan manajemen beras pemerintah.

Faktanya, impor ataupun tak impor, stok beras berada dalam batas tak aman. Harga beras terus menanjak. Untuk mengantisipasi musim kering pada triwulan pertama tahun depan, Bulog harus memiliki stok beras 2-2,5 juta ton. Sementara itu, hingga kini, seperti yang diakui Bulog sendiri, mereka hanya punya cadangan 1,5 juta ton.

Ketiadaan stok ini akan berimbas pada harga, yang saat ini saja terus menanjak. Petani dan masyarakat miskin yang akan paling terpengaruh. Karena itu, Presiden harus menghentikan silat lidah anak buahnya di muka publik. Dan yang terpenting memastikan cadangan beras aman.

Langkah lainnya yang juga penting untuk memutus polemik impor pangan, khususnya beras, pemerintah harus melakukan rekonsiliasi data. Seluruh kementerian/lembaga harus merujuk pada satu sumber data yang sah, yakni BPS.

Data BPS harus kredibel, valid, aktual, dan legitimate, bukan data ‘pesanan’ yang sarat kepentingan. Persoalan data ini tak bisa dianggap remeh karena bisa mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang salah. Selain itu, perbedaan data bisa menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Para petinggi pemerintah akan dianggap tidak kompak, tidak satu suara, jalan sendiri-sendiri.