Upaya Kejagung Patahkan Argumen Kubu Dahlan Iskan

Selasa, 07 Maret 2017, 21:00:13 WIB - Hukum

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan berada di dalam kendaraan seusai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, Selasa (18/10/2016). Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik Daerah PT PWU. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan langkah penetapan tersangka kasus dugaan korupsi mobil listrik yang menyeret nama Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan sah menurut hukum. Pihak (Kejagung) bersikukuh langkahnya telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam praperadilan kedua yang dipimpin hakim tunggal Made Sutrisna, pihak Kejagung selaku termohon menampik dalil-dalil hukum pihak Dahlan Iskan. Salah satu poin yang dibantah termohon adalah institusi yang berwenang menyatakan kerugian negara. Menurut pihak Kejagung selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki kewenangan yang sama.

'Termohon berpendapat, tidak hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara. Tetapi BPKP, auditor independen juga berwenang menghitung kerugian negara,' kata kuasa hukum Kejagung Victor Antonius saat membacakan jawabannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/3).

Dalam sidang dengan agenda pembacaan jawaban termohon itu, Victor menuturkan langkah penyidik itu didasarkan pada Pasal 120 KUHAP. Sesuai pasal tersebut, jika penyidik menganggap perlu bisa saja meminta pendapat ahli yang memiliki keahlian untuk memberikan pendapatnya soal kerugian negara. Penyidik mengaku telah memeriksa ahli keuangan negara dan ahli dari BPK dalam perkara aquo.

Selain itu, pihak Kejagung menilai soal Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 04 tahun 2016 tidak dapat dikenakan dalam kasus Dahlan Iskan. Semua yang berkesesuaian dengan Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK tidak bisa digeneralisasi pada kasus yang lain.

Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) UU BPK itu telah diatur secara rigid yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendahara, BUMN/BUMD atau lembaga lain yang menyelenggarakan keuangan negara. Dalam kasus Dasep Ahmadi yang melibatkan Dahlan Iskan bukanlah objek yang diatur dalam pasal tersebut.

'Perkara Dasep Ahmadi bukan dari Bendahara, BUMN/BUMD atau lembaga lain tetapi keterlibatan Dasep Ahmadi selaku direktur bersama-sama dengan Dahlan Iskan selaku menteri BUMN,' ujar Victor.

Kuasa hukum Kejagung yang lain, Wilyanto menambahkan, pihaknya tidak perlu menanggapi dalil pemohon soal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU/XIV/2016. Menurutnya, dalil Dahlan Iskan yang menyebut adanya putusan MK yang membuat perubahan dalam undang-undang telah melampaui pokok yang diuji dalam sidang praperadilan.

'Dalil pemohon tidak perlu ditanggapi karena hal tersebut masuk kedalam materi pokok perkara yang merupakan domain hakim yang menyidangkan pokok perkara,' urai Wilyanto.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar