Membidik Unsur Swasta dalam Kasus Korupsi Dana Banjir Sudin Jakarta Selatan

Senin, 20 Februari 2017, 19:00:00 WIB - Hukum

Kepala BNN Budi Waseso (kiri) berbicang dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo (kanan) saat meninjau bagian rumah sitaan usai menandatangi nota kesepakatan antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Perumahan Pantai Mutiara Blok R No.21, Pluit, Jakarta, Senin (20/2). Bersamaan dengan penandatanganan yang merupakan sebagai bentuk sinergitas antara aparat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung tengah membidik keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi dana swakelola pengendali banjir di Suku Dinas Pekerjaan Umum (Sudin PU) Tata Air Jakarta Selatan, khususnya keterlibatan rekanan. Dugaan keterlibatan unsur swasta dan unsur pemerintah lain, mencuat saat persidangan kasus Sanusi (Anggota DPRD Jakarta) di Pengadilan Tipikor.

'Tentu, akan kembangkan kesana. Jadi penyidikan terus berjalan,' kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Fadil Zumhana di Kejagung, Jakarta, Senin (20/2).

Saat ini baru tiga orang yang ditetapkan tersangka dan telah dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan beserta alat bukti. Ketiga tersangka semua berasal dari unsur pemerintah. Mereka adalah Fahrurozi, Kepala Sudin PU Tata Air Jaksel, periode Juni 2013 - 2014), Herry Prastowo (Mantan Kasubag Sudin PU Tata Air Jaksel, kini Staf Penyelidikan Pengujian dan Pengukuran Dinas Bina Warga Pemprov DKI) dan Irvan Amtha (Mantan Kasudin PU Tata Air Jaksel).

Proses penyidikan saat ini terus berjalan untuk menyeret pihak lain yang terlibat. Tim penyidik juga akan melihat fakta dalam persidangan untuk menyeret pihak lainnya. Sebab proyek yang bersumber dari APBD sebesar Rp92 miliar lebih, diduga telah merugikan negara sebesar RP14 miliar.

'Kami tidak berhenti mengusut kasus tersebut selama ditemukan cukup bukti,' kata Fadil.

Fadil mengatakan, rekanan akan disentuh karena ada petunjuk ke arah mereka diduga juga ikut menikmati hasil bancakan dana tersebut. Dalam persidangan dengan terdakwa Sanusi dalam kasus suap terkait reklamasi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, terungkap bagaimana rekanan proyek pengendali banjir membelikan mobil mewah hingga rumah mewah.

Penyidik juga menemukan, pola kasus pengendali banjir di Jaksel sama polanya, yang terjadi di Pemkot Jakbar dan Jaktim. Dari informasi di Kejagung, proyek ini sudah dibancak sejak dari perencanaan sekitar 30 persen, tingkat pelaksana 30 persen dan pengawasan 10 persen.

Pada Jumat (17/2), tiga tersangka dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

'Ya sudah tahap dua, JPU kemudian menyusun dakwaan untuk kemudian dilimpah ke pengadilan Tipikor,' kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum.

Ketiga tersangka telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada tahap penuntutan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai 17 Februari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017. Kerugian negara diperkirakan senilai Rp14 miliar, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP).

Hingga saat ini ada 30-an orang terseret kasus ini. Di Sudin PU Tata Air Jakbar menyeret 13 pejabat, rekanan sedangkan di Sudin PU Tata Air Jaktim 14 pejabat . Mereka saat ini tengah duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar