Katebelece Ketua MK, Coreng Wibawa

Senin, 02 Mei 2016, 19:00:00 WIB - Hukum

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang dengan Presiden Mahkamah Konstitusi Austria Gerhart Holzhinger (kiri) mengadakan pertemuan bilateral Indonesia dengan Austria di Jakarta, Senin (2/5). Pertemuan bilateral itu bertujuan untuk membahas beberapa program kerjasama kedua lembaga tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Secarik katebelece yang diberikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat kepada koleganya berbuah sanksi etik dari Dewan Etik MK. Katebelece itu sendiri isinya permintaan Arief kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Widyo Pramono untuk meloloskan salah satu kerabatnya seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Trenggalek, Jawa Timur untuk bertugas di Kejagung.

Meski isinya tak seheboh katebelece ala Sudomo untuk Eddy Tansil yang berbuah skandal Bank Bapindo sebesar Rp1,2 triliun, tetap saja perilaku tersebut tak bisa diterima. Perilaku Arief dinilai telah mencoreng wibawa MK.

Peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) Indonesia Liza Farihah menyayangkan perilaku Ketua MK Arief Hidayat. Menurut Liza, seharusnya seorang Ketua MK dapat menjaga nama baik serta wibawa lembaga yang dipimpinnya.

Lebih jauh, perilaku Arief telah mencoreng lembaga peradilan di seluruh Indonesia. "Seharusnya beliau menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan dan hakim yang taat pada hukum dan prinsip baik yang berlaku di masyarakat," kata Liza Farihah kepada gresnews.com, Senin (2/5).

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee and Sosial Justice (IHCS) Ridwan Darmawan menyatakan, apa yang dilakukan oleh Arief menunjukkan, bidaya nepotisme di lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum masih ada. Ini, kata dia, merupakan preseden buruk bagi MK dan lembaga peradilan lainnya.

"Ini alarm yang mesti disikapi dengan serius, meski tidak terbukti menyalahgunakan wewenang," paparnya.

Ridwan menambahkan, kasus ini cukup membuktikan hakim MK tidaklah 'suci' seperti yang dikira oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan ekstra ketat bagi hakim MK oleh seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Pasalnya, hakim MK memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam konstitusi di Bangsa ini. "Jangan sampai kasus ini menjadi runtuhnya kepercayaan publik terhadap MK, sebagaimana yang pernah dialami pada kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar dulu," tegasnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar