Kejagung Perluas Perburuan Para Pegangsir Dana Banjir DKI

Selasa, 03 Januari 2017, 17:30:40 WIB - Hukum

Kendaraan melintas di samping lubang galian perbaikan saluran air daerah Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (8/12).(ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung terus memperluas perburuan pelaku penggangsir dana swakelola pengendalian banjir Pemprov DKI Jakarta. Setelah menuntaskan korupsi di tiga wilayah di DKI Jakarta, yakni di Suku Dinas (Sudin) Tata Air Jakarta Barat, Sudin Tata Air Jakarta Timur dan Sudin Tata Air Jakarta Selatan. Kini penyidik kembali fokus mengungkap pelaku korupsi dana banjir di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat dan Utara.

'Ya, saat ini tim penyidik tengah bekerja untuk mengungkap korupsi di Sudin Jakarta Pusat dan Utara, tiga wilayah lain selesai,' kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum, Selasa (3/1).

Untuk kasus di Jakarta Barat, Kejagung telah menetapkan 14 tersangka. Kemudian di Jakarta Timur, Kejagung menetapkan 13 tersangka dan saat ini dalam proses sidang. Kemudian di Jakarta Selatan, tiga orang telah ditetapkan tersangka serta satu orang. Sedang dari Jakarta Utara Kejaksaan sudah mulai menetapkan satu orang tersangka.

Rum mengatakan, untuk kasus di Jakarta Pusat penyidik masih menggali bukti dan keterangan saksi untuk menetapkan pihak yang paling bertanggung jawab. Selama ini, penyidik menemukan modus korupsi yang dilakukan dengan melalui pembuatan dokumen fiktif.



Terakhir penyidik memeriksa Usman selaku Direktur PT. Imam Putra Tama. Perusahaan ini merupakan salah satu rekanan dalam pengerjaan proyek pengendalian banjir di Jakarta Pusat. Bahkan untuk mengungkap kasus ini, penyidik telah memeriksa mantan Kepala Dinas PU Tata Air Provinsi Jakarta, Joko Susetyo.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik ditemukan dugaan pembuatan dokumen fiktif. 'Satu alat bukti dugaan penyimpangan sudah kita temukan yaitu, terindikasi dokumennya fiktif. Artinya ada dokumen yang direkayasa,' kata Rum.

Dana swakelola pengendalian banjir ini bersumber dari APBD dan APBD-P sebesar Rp92.271.189.69 untuk periode tahun 2013-2014. Akibat penyelewengan pengelolaan dana itu kerugian negaranya ditaksir mencapai Rp21,7 miliar.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar