JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjianto yang kontroversial mengenai rakyat yang tidak jelas terus mengundang kritik. Menko Tedjo dinilai tidak paham akan keresahan masyarakat yang khawatir akan ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator bidang hukum Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho menilai Menko Tedjo seperti tidak mengerti jabatannya sebagai pejabat negara. Ia justru bertindak layaknya pendukung tersangka rekening gendut, Budi Gunawan.

"Ini Menkopolhukam apa Tim Sukses BG (Budi Gunawan-red)" kata Emerson, Minggu (25/1).

Menurut Emerson, apa yang dikatakan Menko Tedjo cukup memalukan, sebab sebagai menteri, Tedjo tidak mengindahkan seruan Presiden Joko Widodo untuk menjaga keamanan dan stabilitas publik. "Ini malah memperkeruh suasana," cetusnya.

Emerson juga menampik tudingan Tedjo tersebut. Menurutnya, rakyat yang mendukung KPK adalah rakyat yang berharap korupsi diberantas di Indonesia, bukannya rakyat tidak jelas. Selain itu mereka sebagian besar merupakan pendukung Joko Widodo ketika Pilpres lalu.

Ia juga menerangkan sikap rakyat ini merupakan wujud spontanitas atas apa yang terjadi di tubuh KPK. Bukan atas suruhan oknum tertentu. "Kita bergerak karena dukungan real tanpa perlu diminta. KPK tidak ajak-ajak. Kita atas kesadaran sendiri," imbuhnya.

Hal senada diungkapkan  Pengamat Sosial Imam Prasodjo. Ia yang mendukung KPK sejak awal kasus ini menganggap Politisi Partai Nasdem ini tidak mengerti aspirasi masyarakat yang tumbuh karena mempunyai cita-cita yang sama. Menurut Imam, pendukung KPK saat ini juga sama dengan pendukung Jokowi ketika pilpres lalu.

"Jokowi jadi Presiden karena tumbuh dari orang-orang yang kemarin berkumpul. Di sana banyak orang yang terlibat dalam konser dua jari," ujarnya.

Imam pun mempertanyakan apa sumbangsih yang diberikan Tedjo bagi negara. Menurutnya jika dibandingkan dengan KPK yang telah menyelamatkan uang negara puluhan triliuan rupiah, jelas tidak bisa dibandingkan.

"Apa peranannya di dalam kehidupan bernegara, apa yang pernah disumbangkan selain karir di militer," kata Imam.

Sebelumnya diberitakan, suara rakyat yang bersatu padu mendukung pemberantasan korupsi mendapat sindiran dari Menko Polhukam Tedjo Edhy. Orasi Ketua KPK Abraham Samad di depan ratusan relawan pun disebut kekanak-kanakan.

"Jangan membakar massa, mengajak rakyat, membakar rakyat. Ayo kita ini, tidak boleh seperti itu, itu suatu sikap pernyataan yang kekanak kanakan. Berdiri sendiri, kuat dia. Konstitusi yang akan dukung, bukan dukungan rakyat yang nggak jelas itu," sindir Tedjo keras di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/1).

Sementara itu, Menteri Tedjo di Jakarta, Minggu, telah memberikan penjelasan mengenai polemik "rakyat tidak jelas" itu sebagai berikut:

Ini saya beri tahu yang benar. Di Istana Bogor Presiden sebagai Kepala Negara sudah memberi arahan kepada Wakapolri dan Ketua KPK agar menjernihkan suasana, jangan ada gesekan Polri dan KPK, selesaikan semua masalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, selamatkan KPK dan Polri. Kedua pimpinan nyatakan akan patuh. Seharusnya tidak perlu lagi ada pengerahan massa yang mengatasnamakan rakyat.

Rakyat yang mana, tidak jelas, karena ada juga yang menyatakan dukungan pada Polri. Menjaga jangan sampai para pendukung kedua institusi ini berbenturan. Kedua institusi ini harus bisa saling menghormati dalam melakukan prosedur hukum terhadap kasus hukum sesuai aturan yang berlaku.

Bersikaplah dewasa, dan lakukan cooling down. Kita hormati hukum yang ada. Presiden punya komitmen tinggi pada upaya memberantas korupsi.

Lembaga penegak hukum KPK, Polri dan Jaksa harus bersinergi, buka ruang komunikasi dan saling menghormati. Presiden sebagai Kepala Negara berkomitmen "Save KPK, Save Polri, Save NKRI".

Hadir dampingi Presiden (di Istana Bogor-red) Wapres, Menkopolhukam, Jaksa Agung, Ketua KPK, Wakapolri.

Pemerintah menghargai semua opini dan berharap media massa dan publik bisa bersikap proporsional. Ini adalah negara hukum, bukan negara opini.

Pemerintah akan selalu berpijak pada hukum. Di dalam negara demokrasi tidak ada satu lembaga pun yang merasa benar sendiri dan tidak bisa dikontrol maupun disentuh oleh hukum. Saya mengharapkan semua pihak membuang jauh-jauh ego sektoral untuk kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Terimakasih.

BACA JUGA:
Tags