Anak Punya Ulah, Dua Undang Undang Kena Getah

Kamis, 03 November 2016, 11:00:00 WIB - Hukum

Anak-anak bermasalah dengan hukum menjalani ujian di dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU Peradilan Anak) digugat oleh seorang warga Surabaya bernama Moch. Dyono. Lewat kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, diketahui alasan Dyono menggugat kedua UU tersebut adalah karena memiliki seorang anak lelaki yang dipidana akibat mencuri kendaraan bermotor.

Saat permohonan uji materi atas UU tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), anak Dyono berusia 17 tahun 9 bulan 10 hari. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, serta Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Pasal 32 Ayat (2) huruf b UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ditemui di MK pada Rabu (2/11), Sholeh menyebutkan satu-satu per satu alasannya menggugat pasal-pasal tersebut ke MK. Pertama, soal Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP tentang kewenangan penyidik melakukan penahanan. Menurutnya, penahanan tidak bisa dilakukan oleh penyidik, baik dari kalangan polisi maupun jaksa penuntut umum.

"Yang berwenang melakukan penahanan itu adalah hakim. Mengapa? Karena hakikatnya, penahanan itu adalah penghukuman. Ketika polisi melakukan penahanan berarti itu menghukum," kata Sholeh kepada gresnews.com.



Sholeh menambahkan, secara faktual, orang yang ditahan di kepolisian dengan orang yang ditahan di Lembaga Permasyarakatan (LP) hakikatnya sama. Maka ia pun meyakini, saat seseorang ditahan, artinya orang tersebut sudah dikenakan hukuman.

"Padahal di dalam putusan perkara pidana, hakim itu selalu mengatakan, terdakwa dihukum setelah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana," kata Sholeh.

"Kalau begitu, artinya penahanan yang dilakukan polisi dan penghukuman hakim itu sama. Kalau sama maka yang berhak menghukum itu hakim, bukan polisi. Ini bahkan berlaku bagi KPK. Mereka tidak bisa menahan orang tanpa kesepakatan hakim," tegasnya.

Lantaran hal itulah Sholeh menyampaikan pada MK, Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP harus dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat karena kewenangan menghukum itu hanya ada pada hakim.

Apa kaitannya antara pasal tersebut dengan kliennya? Sholeh menjelaskan, anak pemohon ditahan oleh Polsek Gayungsari Surabaya pada 22 Juli 2016 lalu karena melakukan tindak pencurian kendaraan bermotor. Saat ditangkap, Sholeh mengatakan anak pemohon dianiaya oleh massa dan pihak kepolisian sehingga harus dirawat di rumah sakit.

Awalnya, anak Pemohon dijerat Pasal 362 KUHP dalam surat penahanannya. Namun kemudian pasal yang digunakan untuk memenjarakan anak pemohon berubah menjadi Pasal 363. Akhirnya, pemohon mengajukan gugatan praperadilan terhadap penahanan anaknya. Namun, sebelum sidang praperadilan berjalan, tiba-tiba pokok perkaranya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sidang praperadilan tersebut gugur lantaran sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d UU KUHAP menyebutkan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. "Sidang praperadilan itu tanggal 15 Agutus, namun tiba-tiba tanggal 11 Agustus pokok perkara sudah jalan. Dengan norma itu, tentu klien kita dirugikan," kata Sholeh.

Sholeh berpendapat, lantaran pihaknya tengah menguji penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan sang klien, mestinya saat ada praperadilan pokok perkaranya dihentikan dulu, sampai jelas statusnya, menang atau kalah. "Toh batas waktunya kan cuma 7 hari. Artinya ketika penyidik, penuntut umum menghentikan pokok perkara selama 7 hari, itu tidak akan mengganggu," katanya.

Lebih-lebih lantaran kliennya masih tergolong anak-anak, Sholeh merasa aturan mengenai masa penahanan hingga pengadilan waktunya sangat pendek, yakni 7 hari ditambah 8 hari ditambah lagi 10 hari.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar