JAKARTA, GRESNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim potensi investasi di sektor kelautan dan perikanan cukup berisiko. Pasalnya, ketergantungan produksi perikanan dan operasi perkapalan nelayan selama ini dianggap sangat bergantung pada kondisi iklim atau alam.

Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan OJK Irwan Lubis mengatakan, kucuran dana terkait investasi di bidang kelautan dan perikanan membutuhkan perhitungan dan prediksi yang matang. Sebab, menurut Irwan, beban investasi di bidang ini cukup tinggi dan berisiko tinggi.

"Investasi perlu diperhitungkan secara cermat karena kelautan dan perikanan punya risiko yang cukup tinggi dimana produksinya bergantung pada iklim atau alam," kata Irwan di Gedung OJK, Jakarta, Senin (4/5).

Selain hasil produksi, Irwan juga mengungkapkan, selama ini skema kontribusi terhadap pembiayaan kapal masih kecil. Menurutnya, membangun skema kerjasama antara pemerintah dan bank swasta cukup berisiko. Irwan menjelaskan, capaian kesepakatan asuransi operasional kapal berkaitan erat dengan mitigasi risiko.

"Bank melihat mitigasi risiko karena kapal yang diberikan baru bukan bekas. Bank swasta akan bekerjasama dengan asumsi ada jaminan mitigasi risiko," ucap Irwan.

Sebagai perwakilan OJK, Irwan mengakui, sejauh ini jumlah alokasi anggaran untuk sektor kelautan dan perikanan masih terlampau kecil. Dimana, pada periode sebelumnya hanya tumbuh 60 persen atau sebesar Rp17, 6 triliun. Kedepannya, OJK berharap alokasi anggaran bisa meningkat hingga Rp29 triliun.

Irwan menambahkan, kedepan seiring bobot anggaran yang dikucurkan, pihak OJK ingin fokus lebih diarahkan pada mitigasi risiko, akses cold storage (pendingin), transportasi kapal perikanan dan pengembangan sumber daya manusia terutama nelayan tradisional. "Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan manajemen produksi nelayan," kata Irwan.

Selain itu, Irwan menilai, perlu ada formulasi yang tepat untuk mengembangkan produksi dan manajemen finansial yang sehat. Hal ini penting untuk mencapai program strategis terutama basis pengelolaan perikanan dan kelautan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai, volume investasi kelautan dan perikanan Indonesia masih tertinggal. Padahal, menurut Yugi, sektor ini sangat berperan strategis menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dengan demikian, Yugi menilai pemerintah belum menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai lahan strategis bagi ekonomi dalam negeri. "Kegiatan sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

BACA JUGA:
Tags