Regulasi Tumpang Tindih UU Minerba Direvisi

Senin, 01 Februari 2016, 20:00:58 WIB - Ekonomi

Kapal Tongkang pembawa batubara melintasi aliran Sungai Batanghari di Kabupaten Muarojambi, Jambi, Rabu (27/1).(ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM – Pemerintah dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati untuk melakukan pembahasan revisi terhadap Undang-Undang (UU) No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Revisi itu ditargetkan selesai pada pertengahan 2016.

Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu menyatakan Pemerintah dan pihaknya telah sepakat untuk melakukan pembahasan soal merevisi undang-undang Minerba. Kesepakatan itu disampaikan Irawan saat menyambangi kantor Ditjen Minerba di Jakarta, Senin (1/2).

Ia juga menegaskan pertemuannya dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono bukan membahas soal izin ekspor Freeport. Tetapi lebih fokus soal pembahasan UU Minerba.

'Kami tidak bahas soal perusahaan atau izin ekspor Freeport, tapi hanya membicarakan soal revisi UU Minerba, karena banyak soal yang terjadi di sektor Minerba, terkait soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2015 yang menurun,' kata Irawan.



Dengan kondisi ini menurutnya, jika tidak ada terobosan tahun 2016 pendapatan itu juga akan menurun. Revisi itu menurut Irawan mutlak diperlukan karena ada sejumlah persoalan. Diantaranya permasalahan tumpang tindih soal regulasi turunannya. Baik yang ada di PP dan Permen. 'itu kita inventarisir setelah merevisi UU Minerba,' tegasnya.

Politisi dari Partai Gerindra itu menyebutkan, untuk arah revisi UU tersebut, lebih menegaskan soal unsur-unsur mana saja dari hasil barang galian yang harus dimurnikan dan barang tambang yang tidak harus dimurnikan.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Fadel Muhammad menjelaskan, revisi Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba akan ditargetkan rampung pada pertengahan 2016. Menurutnya terdapat tiga poin sasaran dari revisi tersebut, diantaranya agar pendapatan negara dari sektor mineral dan batubara dapat ditingkatkan. Agar negara mendapatkan manfaat dan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

'Sangat besar yang kita punya dari minerba,' kata Fadel saat ditemui di Kantor Ditjen Minerba, di Jakarta, Senin (1/2).

Fadel menjelaskan, untuk poin kedua revisi juga dilakukan untuk memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat. Ia mencontohkan seperti di daerah Gorontalo, ketika dirinya menjadi Gubernur, ia memberikan kesempatan kepada 4 ribu penambangan emas dengan tidak menutup usahanya.

'Jadi Kedua usaha-usaha dalam bidang tersebut berjalan dengan baik tanpa menutup usaha masyarakat,' ungkapnya.

Sedangkan poin ketiga, menurut politisi senior Golkar ini, adalah pengaturan peran pemerintah sebagai pengatur kekayaan negara. Jadi baik pemerintah pusat atau pun pemerintah daerah (Pemda) ada koordinasi yang baik untuk mengaturnya.

Ditambahkan Fadel, selama ini kesalahannya karena sistem penataan koordinasi pusat dan daerah belum sinkron. Sebab pegawai bidang minerba sekarang ini baru ditempatkan di kantor-kantor gubernur.

'Kita ingin poin ketiga yakni peran pemerintah pusat dalam mengatur kekayaan Indonesia, jangan sampai dilepas begitu saja. Sehingga harus ada koordinasi pusat dan daerah,' jelasnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar