Problem Laten Tata Niaga Gula Nasional

Senin, 28 Agustus 2017, 18:43:43 WIB - Ekonomi

Pekerja memproduksi gula di PTPN XI Pabrik Gula (PG) Panji, Situbondo, Jawa Timur, Rabu (23/8). Pihak PTPN XI menyebut 3.400 ton gula di PG Panji yang sempat disegel oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga layak edar ke masyarakat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tata niaga gula nasional terus menghadapi problematika. Jika sebelumnya pergulaan nasional menghadapi "senja kala" seiring ditutupnya sejumlah pabrik gula nasional karena merugi akibat terdesak dengan banjirnya gula impor dan merembesnya gula rafinasi untuk industri.

Kini di kala pemerintah kembali menggairahkan beroperasinya pabrik-pabrik gula nasional, persoalan kembali muncul. Sektor pergulaan kembali menghadapi masalah penumpukan ribuan ton gula hasil petani nasional di berbagai daerah. Ribuan ton gula tersebut menumpuk dan tak terserap pasar duga karena kualitasnya kala bersaing dengan gula impor. Gula hasil petani dianggap tidak bisa memenuhi standard nasional Indonesia (SNI)

Menghadapi kondisi ini Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo pun mendesak pemerintah segera mencarikan jalan keluar. Hal ini semata demi kelangsungan hajat hidup para petani gula.

"Penumpukan ribuan ton gula hasil petani yang terjadi di berbagai daerah harus segera disikapi oleh pemerintah," ujar Edhy melalui siaran persnya, baru-baru ini.

Ia meminta regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus memudahkan dan menguntungkan petani. Selain mencabut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pemerintah juga harus memberi kelonggaran terkait SNI (standard nasional Indonesia).



"Pada prinsipnya gula bukanlah sesuatu yang berbahaya untuk dikonsumsi, kecuali bagi pengidap penyakit gula. Karena itu, pemberian label SNI harus lebih fleksibel," tambahnya, seperti dikutip dpr.go.id.

Menurutnya jangan hanya karena warna gula sedikit kuning, langsung dinyatakan tidak SNI dan pabriknya ditutup. Pemerintah perlu arif dan bijaksana, mengingat rata-rata pabrik petani sudah berusia tua dan kalah dengan pabrik swasta yang peralatannya jauh lebih modern. Pemerintah, dia menambahkan, seharusnya mengajak diskusi dan edukasi kepada petani, bukannya mengeksekusinya.

Politisi fraksi Partai Gerindra ini juga mengingatkan pemerintah agar memiliki neraca kebutuhan gula yang tepat dan jelas sehingga dapat memprediksi kebutuhan gula dan menjaga stabilitas harga. Gula hasil petani pun harus disesuaikan harganya agar dapat bersaing dengan gula impor.

"Sangat ironis bila gula impor justru laku di pasaran, sementara gula hasil petani kita sendiri tak laku dan menumpuk di gudang," ujarnya.

Apalagi, ada dugaan gula impor sudah menyasar konsumen gula petani. Kalau kondisinya terus menerus seperti ini, ia meminta pemerintah tak melakukan impor gula sebelum gula dari petani lokal laku di pasaran, baik untuk sektor industri maupun kebutuhan rumah," tuturnya.

Edhy juga meminta Pemerintah lebih pro kepada rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan hajat hidup petani. Kalau terus menerus petani merasakan hal seperti ini, maka produksi petani gula akan terhenti. Akibatnya ekonomi dan daya beli petani menjadi lemah, dan akan meningkatnya angka kemiskinan.

Padahal, Presiden Jokowi sendiri saat kampanye lalu pernah berjanji akan membangun 10 pabrik gula baru. Namun sampai saat ini jangankan satu pabrik dibangun, pabrik yang lama saja tidak diperhatikan, dan hajat hidup petani gula semakin tertekan karena kesulitan memasarkan.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar