Kebijakan Keliru dan Hambatan Pemerataan Ekonomi

Rabu, 12 Juli 2017, 17:15:00 WIB - Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar (kedua kiri) seusai membuka Simposium Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7). Simposium nasional tersebut diselenggarakan dengan tema Sistem perekonomian Nasional untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial sesuai UUD tahun 1945. (ANTARA)


MASIH TUMBUH DAN FOKUS PEMERATAAN - Kondisi perekonomian saat ini pun dinilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih dapat dibanggakan. Darmin menyebutkan perkembangan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir telah mengalami perbaikan meskipun tumbuhnya hanya sedikit.

Pertumbuhan tersebut terlihat dari indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan, dan tingkat pengangguran.

"Kalau dijejerkan 9-10 tahun terakhir inilah kita, di mana kalau pertumbuhan ekonomi datanya 2014, tadinya menurun sekarang sedikit menaik, inflasinya dibandingkan 4-5 tahun lalu jelas membaik, tingkat kemiskinan secara konsisten 10 tahun terakhir membaik," kata Darmin saat menjadi pembicara di acara Simposium Nasional Sistem Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Gedung MPR, Jakarta, Rabu (12/7).

Perbaikan ekonomi juga dikarenakan adanya perbaikan pada tingkat ketimpangan di Indonesia yang sebelumnya dikarenakan krisis keuangan pada 1998 saat ini sudah bergeser kepada sektor Sumber Daya Alam (SDA), seperti pertambangan, dan sedikit di sektor perkebunan.


"Kalau 2 tahun terakhir membaik, gini rasio dari 2013 yang tinggi 0,41 sekarang 0,394 akhir tahun lalu, turun tapi sedikit, tingkat pengangguran juga," jelas dia.

Untuk mempertahankan laju perekonomian Indonesia yang sudah berada pada tren yang membaik. Darmin mengungkapkan, pemerintah tengah menyusun kebijakan-kebijakan salah satunya terkait dengan pemerataan ekonomi.

Darmin membeberkan upaya pemerintahan Jokowi merealisasikan pemerataan ekonomi. Sejak Kabinet Kerja terbentuk, langsung diambil keputusan menghapus subsidi BBM dan mengalihkan dananya untuk membangun infrastruktur dan bantuan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan, pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan izin usaha dengan melakukan banyak reformasi.

Namun, hal tersebut belum optimal dalam merealisasikan pemerataan ekonomi di Indonesia. "Sehingga kalau ingin rangkaian kebijakan yang mensejahterakan rakyat secara umum harus ada ganjalan kita menyebutnya harus ada ekuiti, sehingga dia bisa lihat, artinya apa itu dalam kerangka kebijakan, jadi bukan hanya perlakuan yang sama tapi juga keberpihakan yang sama," kata Darmin.

Kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah dalam menciptakan ekonomi yang merata sudah ada, namun tidak berjalan dengan konsisten. Salah satunya akses bagi masyarakat kelas bawah, mulai dari kepemilikan lahan, hingga kesempatan berusaha. "Yang pertama akses terhadap lahan," tambah dia.

Ia menjelaskan untuk merealisasikan pemerataan, ada beberapa program yang tengah digenjot pemerintah. Seperti reforma agraria yang di dalamnya terdapat program redistribusi lahan, membuka akses lahan kepada rakyat, dan memberikan sertifikasi lahan.

"Ini tidak mudah karena data kita keadaannya berat, tapi kita sudah siap meluncurkannya," jelas dia.

Upaya selanjutnya, dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan pelatihan vokasional. Selama ini, pendidikan di Indonesia tidak sejalan dengan dunia usaha. Tidak nyambung antara dunia pendidikan dengan dunia usaha sehingga pemerintah merumuskan pendidikan dan pelatihan vokasi.

"Setelah dipelajari ini barang tidak sulit, dan ternyata pelaksanananya tidak mudah," katanya.

Dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan vokasional, diperlukan sinergi antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha. Sebab, selain mengasah kemampuan, para SDM di Indonesia untuk magang di perusahaan-perusahaan.

Upaya selanjutnya, bisa dengan memberikan kesempatan berusaha dan kerja bagi masyarakat bawah. Dia menyebutkan, saat ini tengah menyusun aturan kepemilikan minimarket. "Kita perlu pengaturan yang jelas, agar tidak menghambat tapi jangan semakin penguasaannya semakin terkumpul hanya pada 1-2 pihak. Ini sebetulnya aturannya ada di Pemda, di mana tidak boleh di buka minimarket, tapi sayangnya tidak dilakukan secara konsisten," kata dia.

Masih dalam aturan kepemilikan minimarket juga akan diatur mengenai produk yang akan dijual dengan merek sendiri. Tujuannya, agar produk daripada UMKM bisa bersaing. "Karena kalau tidak begitu, orang mau berusaha susah," tukas dia. (dtc/mfb)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar