Perlu Penataan Mendesak Jawa Penuh Sesak

Selasa, 19 Desember 2017, 16:16:45 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri), Menkeu Sri Mulyani (kiri) menyerahkan Anugerah Dana Rakca kepada Wali Kota Surabaya (kiri) di sela-sela Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2018 serta penganugerahan Dana Rakca tahun 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/12). Presiden meminta kepada seluruh kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk melakukan efesiensi dan tidak memperbesar belanja operasional, termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, serta rapat-rapat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hanya dalam waktu delapan tahun ke depan atau tepat pada 2025, Pulau Jawa diramalkan akan penuh sesak dengan perkotaan akibat dari laju pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang pesat. Indonesia menjadi negara yang pertumbuhan urbanisasinya tinggi dengan level 4,1% per tahun dibandingkan dengan China yang sebesar 3,8% dan India dengan 3,1%.

Jika laju pertumbuhan urbanisasi tidak ditata dengan baik, maka bukan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian, melainkan hanya akan membuat perkotaan itu dinikmati sebagian kelompok masyarakat, dan bisa juga hanya membuah kumuh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 70% populasi atau penduduk Indonesia akan hidup di perkotaan di 2025. 'Jadi kami bisa melihat di 2025 saat semua transportasi sudah kami buat. Pulau Jawa akan penuh perkotaan, urbanisasi yang cukup tinggi akan mendorong konsumsi, juga modal pertumbuhan berkelanjutan,' kata Sri Mulyani saat acara Seminar Urbanisasi di Shangrila Hotel, Jakarta, Selasa (19/12).

Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia sebesar 4,1% per tahun harus dibarengi dengan menyelesaikan ketidakseimbangan akibat urbanisasi. Sebab, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, populasinya sudah mencapai 300 juta atau naik 50 juta dengan usia produktif mencapai 52% dari total atau 165 juta di usia produktif, kelas menengah tumbuh 82% atau sekitar 246 juta populasi.



Menurut Sri Mulyani, pergerakan penduduk dari desa ke kota identik mencari kesempatan agar lebih produktif dari segi perekonomian atau biasa dari kelas bawah meningkat menjadi kelas menengah.

'Tapi tidak semua memberi dampak positif. Kalau tidak didesain dengan baik dia tidak akan inklusif. Justru menimbulkan eksklusif kita yang baik hanya untuk yang kaya. Maka tata kota jadi penting,' kata Sri Mulyani.

Pemerintah, mulai memperbaiki tata kelola urbanisasi dengan menyediakan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi fasilitas dasar di setiap daerah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Mulyani menuturkan, pada 2045 juga pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp 390 juta atau US$ 30.000 dari yang saat ini sebesar Rp 46 juta.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.400-an triliun selama lima tahun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pasalnya, infrastruktur menjadi modal pemulus aktivitas atau kegiatan apapun yang berhasil berdampak pada perekonomian Indonesia, salah satunya urbanisasi.

Menurut dia, urbanisasi menjadi awal pengelompokan masyarakat berdasarkan pendapatannya. Di mana, masyarakat yang hijrah dari desa ke kota nantinya akan memiliki penghasilan yang lebih dengan catatan seluruh infrastrukturnya tersedia.

Selanjutnya, masyarakat juga bisa terlibat dalam menata urbanisasi dengan memberikan hak suaranya kepada para calon pemimpin yang dianggap bisa menyediakan infrastruktur dasar dan juga berat.

'Butuh kepemimpinan di daerah. Sebagian besar dari kewenangan itu didelegasikan ke daerah. Jadi pilih pemimpinan yang baik,' ungkap dia.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar