Dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.400-an triliun selama lima tahun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hanya dalam waktu delapan tahun ke depan atau tepat pada 2025, Pulau Jawa diramalkan akan penuh sesak dengan perkotaan akibat dari laju pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang pesat. Indonesia menjadi negara yang pertumbuhan urbanisasinya tinggi dengan level 4,1% per tahun dibandingkan dengan China yang sebesar 3,8% dan India dengan 3,1%.

Jika laju pertumbuhan urbanisasi tidak ditata dengan baik, maka bukan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian, melainkan hanya akan membuat perkotaan itu dinikmati sebagian kelompok masyarakat, dan bisa juga hanya membuah kumuh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan 70% populasi atau penduduk Indonesia akan hidup di perkotaan di 2025. "Jadi kami bisa melihat di 2025 saat semua transportasi sudah kami buat. Pulau Jawa akan penuh perkotaan, urbanisasi yang cukup tinggi akan mendorong konsumsi, juga modal pertumbuhan berkelanjutan," kata Sri Mulyani saat acara Seminar Urbanisasi di Shangrila Hotel, Jakarta, Selasa (19/12).

Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan urbanisasi di Indonesia sebesar 4,1% per tahun harus dibarengi dengan menyelesaikan ketidakseimbangan akibat urbanisasi. Sebab, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia, populasinya sudah mencapai 300 juta atau naik 50 juta dengan usia produktif mencapai 52% dari total atau 165 juta di usia produktif, kelas menengah tumbuh 82% atau sekitar 246 juta populasi.

Menurut Sri Mulyani, pergerakan penduduk dari desa ke kota identik mencari kesempatan agar lebih produktif dari segi perekonomian atau biasa dari kelas bawah meningkat menjadi kelas menengah.

"Tapi tidak semua memberi dampak positif. Kalau tidak didesain dengan baik dia tidak akan inklusif. Justru menimbulkan eksklusif kita yang baik hanya untuk yang kaya. Maka tata kota jadi penting," kata Sri Mulyani.

Pemerintah, mulai memperbaiki tata kelola urbanisasi dengan menyediakan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur untuk memenuhi fasilitas dasar di setiap daerah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Sri Mulyani menuturkan, pada 2045 juga pendapatan per kapita Indonesia mencapai Rp 390 juta atau US$ 30.000 dari yang saat ini sebesar Rp 46 juta.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 5.400-an triliun selama lima tahun untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pasalnya, infrastruktur menjadi modal pemulus aktivitas atau kegiatan apapun yang berhasil berdampak pada perekonomian Indonesia, salah satunya urbanisasi.

Menurut dia, urbanisasi menjadi awal pengelompokan masyarakat berdasarkan pendapatannya. Di mana, masyarakat yang hijrah dari desa ke kota nantinya akan memiliki penghasilan yang lebih dengan catatan seluruh infrastrukturnya tersedia.

Selanjutnya, masyarakat juga bisa terlibat dalam menata urbanisasi dengan memberikan hak suaranya kepada para calon pemimpin yang dianggap bisa menyediakan infrastruktur dasar dan juga berat.

"Butuh kepemimpinan di daerah. Sebagian besar dari kewenangan itu didelegasikan ke daerah. Jadi pilih pemimpinan yang baik," ungkap dia.
ANDALKAN DANA DESA - Pemerintah pusat menggunakan instrumen baik keuangan maupun kewenangan untuk mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki ketimpangan dan mengurangi kemiskinan. Salah satunya melalui dana desa yang jumlah alokasinya mencapai Rp 766 triliun. Dana tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membangun infrastruktur dasar.

"Misal dana desa banyak dialokasikan untuk desa yang banyak penduduk miskinnya. Atau DAK fisik untuk daerah yang tertinggal untuk pembangunan fisiknya," Kata Sri.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah harus dapat memastikan setiap satu rupiah investasi yang dikeluarkan harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat.

"Biaya infrastruktur bisa terjangkau masyarakat dan kalau ada subsidi dia dapat efisiensi subsidi. Itu yang sedang kami lakukan dengan berbagai proyek terutama transport LRT, MRT, daerah mengenai manajemen persampahan," tukas dia.

Sri Mulyani memaparkan mekanisme pencairan anggaran dana desa akan dimulai pada Januari 2018. Namun berbeda dengan sebelumnya, dana tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahap di mana sebelumnya dua tahap.

"Seperti dikatakan, bahwa pencairan anggaran untuk dana desa itu akan dimulai pada Januari. Selama ini dilakukan dua tahap, Maret dan akhir pada saat mereka bisa menyelesaikan 90% dari pekerjaan," kata Sri.

"Sekarang kita akan melakukan dalam tiga tahap di mana Januari kita berikan uang persediaan sehingga mereka bisa langsung memulai pelaksanaan untuk perencanaan dan kegiatan-kegiatan," sambungnya.

Namun ia memaparkan bahwa pencairan dana tersebut memiliki tantangan tersendiri di mana dana desa disalurkan melalui APBN. Sehingga pemerintah daerah yang belum menyelesaikan APBD tidak bisa menerima pencairan dana tersebut.

"Yang paling menjadi tantangan, dana desa walau dari APBN, dia itu disalurkan melalui APBD. Jadi kalau bupati atau walikota dengan DPRS belum menyelesaikan APBD-nya maka walau kita sudah sediakan uangnya dari Januari, dia tidak akan bisa cair," terangnya.

Oleh karena itu ia mewanti-wanti kepada pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan APBD tersebut. (dtc)