Terkait rencana ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya menyambut baik program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Meski demikian, Hipmi berharap program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa. 

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan akan melakukan terobosan terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur. pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau PINA.

Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.

Terkait rencana ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya menyambut baik program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Meski demikian, Hipmi berharap program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa.

"Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Minggu (19/2).

Bahlil mengatakan,pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan.

Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan.

Bahlil menambahkan dengan terobosan PINA, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25 persen. "Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur teratasi," tegas Bahlil.

Lewat PINA, pemerintah memang akan mendorong partisipasi swasta terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Dua alternatif telah pembiayaan telah diluncurkan, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang Brodjonegoro mengemukakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

"Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif," kata Bambang, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Bambang, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.

"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada," jelas Bambang.

Dia menambahkan, dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Bambang menegaskan, pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi Bappenas melalui PINA. "Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investor yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas," ujarnya.

PROYEK KPBU - Sementara itu, terkait proyek yang dibiayai dengan skema KPBU, Bambang Brodjonegoro mengemukakan, sejak adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang merupakan pengganti Perpres 67 tahun 2005 dan perubahannya, perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU sangat pesat.

"Hingga tahun 2016, proyek-proyek yang tadinya sempat terhenti pelaksanaannya seperti PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan. Selain itu, proyek baru seperti Palapa Ring dapat dipercepat proses pelaksanaannya," jelas Bambang.

Diluar ketiga proyek tersebut, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, masih ada 12 proyek KPBU yang sudah ditransaksikan, yang mencakup sektor jalan tol dan pengelolaan persampahan. "Dari total 12 proyek tersebut, 4 proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp29,95 triliun, 3 proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi Rp27,35 triliun, dan 5 proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp44,38 triliun," papar Bambang.

Pemerintah sendiri akan membangun Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia atau PPP Office Government of Indonesia untuk mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan KPBU. Untuk ini, Bambang mengatakan, dia telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, BKPM, LKPP, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Diharapkan Kantor Bersama KPBU akan menjadi one-stop service pelaksanaan proyek KPBU dengan fungsi sebagai pusat informasi, koordinasi dan capacity building terkait KPBU. "Dengan berfungsinya Kantor Bersama KPBU tersebut, kami akan berupaya agar proses KPBU dapat lebih singkat namun tetap accountable," ujar Bambang,

Untuk tahap awal, lanjut Bambang, Kantor Bersama KPBU akan mengawal pelaksanaan proses lima proyek KPBU, yaitu Pembangunan Integrated Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) Kota Medan. Kemudian, pembangunan Gelanggang Olahraga Papua untuk PON 2020, Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Sam Ratulangi, Pengembangan Lembaga Pemasyarakatan yang terintegrasi dengan Industri Peternakan di Nusa Kambangan, dan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.

Presiden Joko Widodo sendiri menyambut baik dilaksanakannya skema PINA untuk pembangunan infrastruktur. Jokowi menegaskan, dia menyambut baik financial closing Waskita Tol Road sebagai proyek PINA pertama ini. Ia berharap ini menjadi awal yang baik, yaitu dipercepatnya pembiayaan investasi di tol, Waskita Tol Road senilai Rp70 triliun.

"Saya sampaikan berkali-kali, fokus kita ada di infrastruktur. Karena saya juga meyakini, infrastruktur ini juga akan menumbuhkan investasi dan juga pemerataan kepada warga kita," tegas Presiden.

Dengan pembangunan infrastruktur, Jokowi menegaskan, misalnya pembangunan sistem tol laut, maka yang dulunya sebuah pelabuhan tidak didatangi oleh kapal secara rutin akan didatangi secara rutin. "Jamnya, harinya, minggunya atau berapa, ada terus. Sehingga apa? Saya ini mendengar langsung dari rakyat, mereka bisa berjualan kelapa atau kopranya. Kenapa? Karena ada ada pedagang datang membeli kopra di kampung-kampung. Pedagang itu bisa membawa barang-barang itu karena ada kapal yang jelas, kapan kapal itu tiba, kapan kapal itu berangkat," ujarnya.

Pembangunan jalan tol, menurut Jokowi juga menegaskan, akan mempercepat mobilitas orang maupun mobilitas barang yang akhirnya akan juga menurunkan harga-harga di daerah-daerah yang dilalui oleh jalan tol itu. Untuk pemerataan, Jokowi juga menitipkan agar pembangunan infrastruktur, terutama yang di daerah melibatkan kontraktor-kontraktor kecil, dan kontraktor-kontraktor yang ada di daerah.

Demikian pula dengan UKM-UKM yang ada di daerah agar mereka mendapatkan kue-kue ekonomi. "Sehingga kembali lagi saya sampaikan, pemerataan itu harus terjadi," tegas Jokowi.