Menyeret PINA ke Luar Jawa

Senin, 20 Februari 2017, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan ketika menghadiri ´financial close´ untuk pembiayaan proyek investasi non anggaran pemerintah (PINA) di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/2). Financial Close yang digelar Kementerian/ Bappenas merupakan komitmen pemerintah mendiversifikasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan belanja APBN dan memperbesar peranan swasta, selain itu juga memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menegaskan akan melakukan terobosan terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur. pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau PINA.

Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.

Terkait rencana ini, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya menyambut baik program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Meski demikian, Hipmi berharap program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa.

'Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa, ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima gresnews.com, Minggu (19/2).

Bahlil mengatakan,pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan.

Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan.

Bahlil menambahkan dengan terobosan PINA, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25 persen. 'Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur teratasi,' tegas Bahlil.

Lewat PINA, pemerintah memang akan mendorong partisipasi swasta terutama dana-dana kelolaan jangka panjang seperti asuransi, dan dana pensiun untuk mencapai target-target pembangunan infrastruktur nasional. Dua alternatif telah pembiayaan telah diluncurkan, yaitu Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bambang Brodjonegoro mengemukakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

'Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif,' kata Bambang, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).

Menurut Bambang, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp70 triliun, di mana 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp9,5 triliun dari kebutuhan Rp16 triliun.

'Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada,' jelas Bambang.

Dia menambahkan, dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud. Bambang menegaskan, pilot project ini bukanlah satu-satunya yang difasilitasi Bappenas melalui PINA. 'Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investor yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas,' ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar