Korban demi korban terus berjatuhan dalam kecelakaan proyek yang dikerjakan oleh pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Waskita Karya, Tbk adalah salah satu pelaksana proyek infrastrukturnya. Waskita Karya mendominasi pengerjaan proyek strategis nasional di bidang infrastruktur. Namun, mengapa korban terus berjatuhan? Apa tindakan hukum yang seharusnya diambil terhadap pelaku yang bertanggung jawab?

Video ini menguraikan secara jelas duduk masalahnya. Pastikan Anda menonton sampai habis.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diharapkan akan selesai pada pertengaan tahun 2019 mendatang. Jokowi menegaskan, bendungan di wilayah hulu Sungai Cisukabirus ini merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta.

"Ini kita ingin juga menyelesaikan masalah banjir yang ada di Jakarta. Kita bekerja di hulunya. Jadi yang mau kita kerjakan sekarang ini adalah waduk Sukamahi dan waduk Ciawi. Sudah dimulai, pembebasan lahan sudah 22 persen," kata Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12).

Pembangunan kedua waduk tersebut ditargetkan untuk dapat selesai pada pertengahan 2019 mendatang. Jokowi menyebut, beroperasinya waduk tersebut akan mampu mengurangi potensi banjir di Jakarta sebesar 30 persen. "Dengan adanya dua waduk ini akan ada pengurangan jumlah air yang masuk ke Jakarta 30 persen. Artinya mengurangi banjir di Jakarta 30 persen," tuturnya, seperti dikutip setkab.go.id.

Adapun di wilayah hilir, di Jakarta sendiri, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rutin mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung. Normalisasi sungai mendesak dilakukan karena diketahui lebar sungai yang semakin menyempit.

"Hulu dan hilir semua harus dikerjakan. Hulunya sudah untuk waduk Sukamahi dan Ciawi. Di hilirnya, di Jakarta, Kementerian PU terus mengerjakan pelebaran Sungai Ciliwung," ucapnya.

Selain itu, Jokowi mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama berupaya mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Ia berharap agar pemerintah provinsi fokus menangani hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian banjir ini.

"Kita harapkan juga pemerintah provinsi ini mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk-waduk yang ada di Jakarta. Itu akan sangat mengurangi (bajir). Jadi waduk Sunter, Pluit, Melati, dan Setiabudi semuanya harus dibersihkan terus," katanya.

Jokowi mengatakan, pemerintah juga masih terus mengupayakan pembangunan sodetan Ciliwung. Sodetan itu direncanakan untuk mengalirkan air dari sungai ke Kanal Banjir Timur sehingga debit air yang masuk ke pintu air akan berkurang. "Ini sebentar lagi selesai. Sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur. Itu akan sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta," ungkapnya.

Dia meyakini, apabila pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bekerja sama dalam melakukan pengendalian banjir Jakarta, maka bukan tidak mungkin persoalan yang menjadi momok bagi warga Jakarta itu akan dapat ditangani. "Pusat mengerjakan, pemerintah provinsi mengerjakan, semuanya harus konsisten mengerjakan. Insyaallah akan menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa pembangunan dua waduk yang berada di wilayah Jawa Barat tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004/2005, saat dirinya menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. "Pemecahan masalahnya baru sekarang. Alhamdulillah, ini berkah karena saya juga Gubernur Jawa Barat," ucap Ahmad Heryawan. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Musim hujan yang turun berkepanjangan dikhawatikan akan membuat proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) terhambat. Direktur Utama PT Jakpro Satya Heraghandi mengatakan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) sudah mencapai 50 persen.

"Sejauh ini LRT sesuai schedule kita mendekati angka 50 persen progressnya. Yang Kami khawatirkan cuma satu kalau seandainya musim hujannya berkepanjanganan," kata Satya di Kawasan Pembangunan Velodrome, Rawamanggun, Jakarta Timur, Minggu (12/11)

Satya mengatakan pihaknya akan menyiapkan strategi khusus. Yakni, dengan menyesuaikan peralatan hingga penggunaan teknologi. "Jadi, ada beberapa yang pertama lihat kan alat-alat lebih banyak. alat-alat berat yang dipakai lebih banyak. Kemudian shiftnya (pekerja) disesuaikan. Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknologi juga Kami akan gunakan untuk lakukan percepatan. Kualitasnya tetap sama bagusnya, dan siapa tahu Kami bisa push sehingga budgetnya bisa turun juga," kata Satya.

Satya berharap pembangunan fisik LRT ini bisa selesai pada Desember 2017 mendatang. Jika selesai sesuai target, pemasangan rel kereta pun bisa dimulai. "Diharapkan di akhir bulan Desember itu kerjaan sipil sudah selesai. sehingga rel-rel sudah bisa kita pasang. Rel sendiri sudah datang semua dan bantalan-bantalan juga sudah siap. jadi relatif, Kami on schedule," ucapnya.

Meski DKI Jakarta dilanda Hujan, Satya tetap menargetkan proyek LRT ini selesai pada Juni 2018. "Targetnya tetap Juni 2018. itu sudah bisa dilakukan daripada operationnya. Tapi kalau operasi secara resmi Agustus 2018," Kata Satya.

Sementara itu sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, analisa dampak lingkungan dan lalu lintas (amdal lalin) proyek LRT sudah selesai.  "Dari update untuk LRT dari Jakpro sudah dirampungkan andalalin. Tapi memang ada beberapa proyek infrastruktur lain belum," ujar Sandi.

Dengan demikian masih ada 9 proyek lainnya yang amdal lalinnya harus diselesaikan. Sandiaga menekankan dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal menggeber terus agar amdal lalin 9 proyek lainnya agar bisa selesai. Sebab, karena kajian tersebut belum rampung, terjadi kemacetan ekstrem di lokasi sekitar pembangunan.

"Nah, arahan Pak Gubernur jelas bahwa kami harus memastikan semua proyek infrastruktur apalagi yang bersinggungan dengan pelayanan masyarakat untuk lalu lintas, juga yang bersinggungan dengan kenyamanan mereka mobilitas harus mengantongi andalalin," tutup Sandiaga.

Sebelumnya, Kadishub DKI Jakarta Andri Yansah mengatakan amdal lalin beberapa proyek akan selesai bulan ini. "Untuk yang enam ruas flyover, underpass seperti Mampang-Kuningan, Matraman, pokoknya flyover, underpass. Itu yang November ini mungkin sudah akan keluar recomtext dari Dishub ya. Akan disampaikan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk dikeluarkan Andalalin. Itu untuk enam ruas underpass, flyover yang dikerjakan Dinas Bina Marga," papar dia di Balai Kota DKI siang tadi. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Jakarta Research and Public Policy (JRPP) menduga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta pelaksana proyek MRT (Mass Rapid Transit), yakni PT MRT Jakarta melanggar aturan terkait kerjasama penyediaan infrastruktur.

"Ngebut kejar target penyelesaian pembangunan MRT, jangan sampai jadi dalih proses kerjasama penyediaan infrastruktur tidak mengikuti mekanisme yang ada. Ada beberapa kerjasama yang dilakukan PT MRT Jakarta yang melanggar aturan," ujar Peneliti JRPP, Edwar Darwis dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (12/11).

Edwar menyebutkan kerjasama penyediaan infrastruktur yang melanggar aturan yaitu penyediaan layanan telekomunikasi (konektivitas seluler dan wifi) dan advertising di area operasional MRT. "Merujuk Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, kedua macam kerjasama itu (penyediaan layanan telekomunikasi dan advertising) tidak melalui tahapan dengan benar," jelas Edwar.

Sedangkan untuk proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Edwar menyatakan rujukannya adalah Perpres No. 54 Tahun 2010. "Kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta memerintahkan PT. MRT Jakarta untuk mengevaluasi dan melakukan mekanisme ulang proses kerjasama agar tidak menjadi masalah dan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di kemudian hari,´ tegas Edwar.

Edwar pun menambahkan PT MRT Jakarta telah menghabiskan dana sebesar Rp1 triliun untuk Opex (Operating Expenditure). "Uang yang sudah dikeluarkan untuk operasional sebesar itu (1 Trilyun) harus diaudit. Jangan sampai terjadinya markup akibat saat penganggaran menggandeng konsultan internasional yang nggak jelas," pungkas Edwar. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyebut pemerintah telah menetapkan batasan nilai proyek pembangunan infrastruktur dibawah Rp 100 miliar tidak boleh dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam Rakornas Kadin Indonesia beberapa waktu lalu, sempat dikeluhkan adanya dominasi BUMN dalam proyek pembangunan infrastruktur. "Kita usulkan batasannya Rp 50 miliar tapi pemerintah merespons Rp 100 miliar, ini kan suatu respon positif," ujar Rosan di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurut Rosan dengan ditingkatkan batasan proyek infrastruktur menjadi Rp 100 miliar ini, akan membuat perusahaan swasta nasional bisa lebih banyak terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Kita sampaikan BUMN kan harus menjalankan sebagai perintis pembangunan, tapi di satu sisi BUMN juga harus ambil untungkan, nah ini yang kadang-kadang bentrokan, jadi mana yang didahulukan, ambil untung atau sebagai agen development," jelas dia.

Diakui Roeslan perusahaan swasta tentu tidak bisa terlibat dalam setiap pembangunan di pelosok karena belum bisa masuk dalam hitung-hitungan bisnis.

"Karena kalau kita masuk itu rugi, terus terang mana ada pengusaha mau investasi tapi rugi, enggak ada, nah di situ BUMN masuk. Itu salah satu yang kita tekankan," ujarnya.

Disebutkannya  pemerintah telah memberikan batasan nilai proyek yang bisa melibatkan banyak perusahaan swasta nasional yakni dari Rp 100 miliar ke bawah, sedangkan yang di atas Rp 100 miliar lebih diprioritaskan kepada BUMN. (dtc/rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah membutuhkan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun sepanjag Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan  BUMN/BUMD hanya terpenuhi sebesar Rp3.044 triliun. Hingga masih ada gap anggaran sebesar  Rp1.715 triliun. Kekurangan pendanaan infrastruktur ini didorong untuk keterlibatan swasta.
 
"Infrastruktur sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi kita. Kebijakan pemerintah saat ini adalah mendorong pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga akan dikembangkan di luar Jawa," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam Seminar Nasional bertajuk "Alternatif Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia", di Jakarta (25/10).
 
Upaya pemerataan infrastruktur diimplementasikan dengan  mendorong pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pariwisata.

"Kita sangat membutuhkan infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, dan infrastruktur lainnya seperti air dsb supaya pembangunan kawasan-kawasan di luar Jawa bisa dipercepat," tambahnya, seperti dikutip ekon.go.id.
 
Dijelaskan Wahyu, dalam proses penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN), terdapat isu-isu yang muncul dan perlu segera diselesaikan. Mulai dari isu pembebasan lahan, isu pelaksanaan konstruksi, isu perizinan, isu perencanaan dan penyiapan, serta isu pendanaan.
 
Menurutnya terkait isu pendanaan, beberapa alternatif pembiayaan infrastruktur telah diupayakan dan sebagian sedang dalam tahap pematangan. "Seminar ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholder terkait alternatif-alternatif pembiayaan infrastruktur terutama investasi di pihak swasta," jelas Wahyu. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Anggawira mengatakan, sasuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur adalah suatu keharusan. Hal itu, kata dia, penting demi terciptanya pembangunan ekonomi yang merata.

"Selama ini semua proyek hampir seluruhnya digarap oleh BUMN, bahkan sampai proyek-proyek kecil juga. Tidak ada ruang untuk swasta jadinya," tutur Anggawira, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (25/10).

Menurut Anggawira, pengerjaan proyek infrastruktur 87%  dikerjakan oleh kontraktor besar yang didominasi oleh BUMN. Hal tersebut juga pernah menjadi masukan dari Bank Dunia yang menyarankan pengurangan monopoli BUMN dalam pembangunan infrastrukur.

"Padahal sejatinya, masuknya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa menjadikan proyek lebih efisien terutama dalam hal anggaran. Ketika BUMN menggunakan anggaran dari pemerintah, swasta akan mencari pembiayaan lain baik dari perbankan maupun pasar modal, jadi pemerintah tidak perlu nambah hutang lagi kan buat biaya pembangunan," kata Anggawira.

Anggawira menyatakan bahwa pembangunan proyek infrastruktur jika dijalankan oleh BUMN saja akan membuat keuntungannya hanya berputar antara BUMN dengan bank-bank besar penyuplai modal. "Harusnya swasta terlibat, ikut membangun, berkembang dan menikmati hasilnya. Pemerintah kan bisa gandeng UMKM atau perusahaan-perusahaan start up, jangan BUMN terus, BUMN kan sudah mapan," pungkas Anggawira. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah diminta mewaspadai kondisi utang negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dari kemungkinan gagal bayar. Sebab utang negara yang telah mencapai Rp4.000 triliun bisa berujung pada defisit APBN.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam lima tahun terakhir, defisit terus meningkat. Gap antara pendapatan, belanja, dan utang terus menganga, dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar terhadap hutang yang besar tersebut.

Heri mengungkapkan saat ini ada beberapa BUMN yang melakukan pekerjaan infrastruktur dengan pembiayaan utang. Jika tidak dikelola dengan baik, ancaman gagal bayar bisa terjadi. "Jika gagal bayar, maka BUMN yang melakukan pinjaman harus melakukan right issue, atau minta disuntik dengan APBN lewat skema PMN. Artinya, kita akan terus-menerus terperangkap pada lingkaran setan liberalisme, utang—gagal bayar—utang lagi," ungkap Heri, seperti dikutip dpr.go.id.

Akibatnya, semangat yang semula ingin mengurangi beban APBN, kata Heri, justru menambah beban APBN. Untuk itu BUMN dituntut punya skenario manajemen risiko yang matang. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pembiayaan infrastruktur yang bersumber pada penerimaan APBN. "Proyek infrastruktur jor-joran yang didasarkan pada studi kelayakan yang memakai asumsi-asumsi makro yang terlampau optimis bisa jadi blunder,” ujar Heri.

Selain itu menurut Anggota F-Gerindra ini, saat ini pertumbuhan belum dinikmati oleh mayoritas rakyat. Terbukti, rasio gini masih terbilang cukup tinggi, sebesar 0,39. Dengan rasio gini sebesar itu, pertumbuhan yang ada masih dinikmati oleh segelintir orang (1 persen orang menguasai 39 persen pendapatan nasional).

"Ini harus dijawab dengan model pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pencapaian target pembangunan, terutama soal ketimpangan ekonomi," tutur Heri.

Heri menyebut, ketimpangan itu tak lepas dari adanya ketimpangan ketersediaan infrastruktur. Apalagi, struktur perekonomian nasional bergeser dari sektor pertanian-kehutanan-perikanan ke industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Dampaknya sektor-sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang besar tidak bisa berkembang, karena problem infrastruktur itu.

Untuk itu, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR ini, mengimbau, pembangunan infrastruktur yang dibiayai utang oleh BUMN harus tetap memperhatikan core competence masing-masing wilayah dan memperhatikan kemampuan penerimaan APBN yang kerap melenceng dari target. Ini harus selalu terlihat pada analisa manajemen risiko proyek pembangunan infrastruktur yang ada.

"Kualitas infrastruktur harus merata dan terintegrasi. Harus pula tergambar dari studi kelayakan yang ada. Proyek infrastruktur harus mampu menjawab masalah ketimpangan yang ada," harapnya.

Sebagai misal ia mencontohkan, megaproyek di Jawa Barat seperti Bandara Kertajati senilai Rp5 tiliun di Majalengka, Pelabuhan Patimban senilai Rp43 triliun di Subang, jaringan kereta api (KA) cepat (high speed railway/ HSR) Jakarta-Bandung senilai Rp66,3 triliun, dan KA ringan (light rail Iran-sit/LRT) Bandung Raya diharapkan akan mampu menjawab ketimpangan ekonomi di Jawa Barat yang masih sangat lebar. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi perhatian pemerintahan Jokowi-JK untuk kawasan timur Indonesia (KTI) selama tiga tahun memerintah. Kadin menilai, kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK sudah dijalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Hanya saja, Kadin meminta agar Jokowi-JK ritme pembangunan tersebut tidak mengendor diterpa oleh berbagai isu ketersediaan anggaran melalui utang.

"Kita berharap jangan mengendor. Silakan Pak Jokowi tancap gas lagi di dua tahun terakhir! Pembangunan infrastruktur KTI sudah jauh ketinggalan. Tiongkok dan negara-negara Indo China lainnya sedang melaju kencang membangun infrastruktur. Bahkan Tiongkok, dalam banyak hal sudah melampaui Amerika Serikat, kita disini masih ribut soal politik yang tak ada ujung pangkalnya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H.Andi Rukman Karumpa dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (19/10).

Andi berharap agar semua pihak menjaga kondusifitas dan stabilitas politik dalam dua tahun terakhir pemerintahan Jokowi-JK agar pemerintah bekerja lebih tenang. Dia mengatakan, kebijakan satu harga bensin di Papua telah mendorong efisiensi dan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua lebih tinggi ke depan.

Selain itu, pemerintah menetapkan proyek prioritas infrastruktur nasional sebanyak 13 proyek dengan nilai proyek sebesar Rp444 triliun. Nilai proyek tersebut merupakan yang tertinggi dalam sejarah Papua dan daerah lain. "Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan," papar Andi.

Hanya saja, Andi meminta agar pembangunan infrastruktur perhubungan secara besar-besaran ini, diikuti oleh kebijakan dan pembangkit listrik secara massif juga untuk menarik investasi. "Dengan dibangunnya infrastruktur perhubungan kan akan terjadi kontektifitas. Tapi listriknya harus cepat dibangun supaya ada industri masuk. Listrik jangan hanya untuk konsumsi, tapi juga untuk industri," ujar Andi.

Andi mengatakan, selain Papua, infrastruktur Sulawesi juga mengalami banyak kemajuan sehingga daerah ini dapat tumbuh rata-rata 6,52 persen pada semester 1-2017, disusul Kalimantan dan Bali, Nusa Tenggara. Dikatakannya, pemerintahan Jokowi-JK telah meletakan pondasi pembangunan  infrastruktur di KTI pada tahun pertama, kemudian disusul upaya pemerataan dengan mendorong realisasi tol laut dan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak.     

Di sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik. Meski demikian, dia memperkirakan Sulawesi dan Kalimantan masih akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di KTI. Pasalnya kedua wilayah itu masih menjadi daerah dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota DPR Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin meminta agar pemerintah dapat mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur. "Lahan yang didalamnya ada pohon atau tanaman pangan memerlukan imbalan yang cukup. Bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Namun realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah. Sehingga sulit bagi semua pihak untuk dapat memantau perkembangan pergantian lahan akibat konversi," kata Akmal seperti dikutip dpr.go.id, Selasa (10/10).

Dia mengatakan, untuk itu, penghitungan lahan kembali dalam bentuk audit lahan perlu dilakukan dengan mengacu pada hasil audit lahan pulau Jawa tahun 2010 dan luar Jawa tahun 2012. "Telah banyak terjadi perubahan akibat pembangunan dan akibat cuaca ekstrim rentang 5 tahun terakhir sehingga memerlukan updating data lahan pertanian sehingga ada acuan agar pemerintah mampu merumuskan dan mengeksekusi kebutuhan lahan pertanian yang perlu diganti," jelas pPolitisi PKS ini.

Akmal juga mengatakan, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah keluarga petani. Tahun 2013 jumlah kepala keluarga petani 31 juta, kini hanya 26 juta. "Ini perlu dikonfirmasi dengan jumlah lahan yang ada sehingga dapat menjelaskan apakah terjadi efisiensi industri pertanian atau memang penurunan profesi petani berbanding lurus dengan penurunan lahan," kata legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.

Anggota Badan Anggaran DPR ini meminta khusus kepada pihak Kementerian Pertanian agar mendata tiap kabupaten/kota pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto regional (PDRB). Bila sektor pertanian memberikan kontribusi yang menurun seiring dengan pengurangan lahan, maka ini merupakan sebuah peringatan keras kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan.

"Kita mengakui bersama, pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Jokowi telah memperlihatkan hasilnya meskipun terjadi defisit dimana-mana. Namun efek yang ditimbulkan harus segera disangga terutama pada area yang menggerus sektor pangan dan lingkungan. Pemerintah harus mewaspadai bahwa kestabilan energi dan pangan akan berpengaruh besar pada stabilisasi negara," jelas Akmal.

Politisi PKS ini sangat mengapresiasi pada kepala-kepala daerah yang mempertahankan keseimbangan lahan pertaniannya. Beberapa Bupati dan Gubernur saat ini sudah memulai menerapkan undang-undang No.41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Peran pemda dan DPRD nya sangat mempengaruhi pertahanan lahan pertanian pangan agar tidak menyusut.

"Saya berharap, pemerintah melakukan audit lahan lanjutan untuk segera dapat memberi imbalan lahan-lahan pertanian pangan yang sudah tergerus akibat pembangunan," pungkas Andi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) mengusulkan agar plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan usaha besar dinaikkan dari Rp50 miliar menjadi Rp100 miliar. Cara ini dinilai ampuh untuk mendorong peran swasta di daerah untuk menggarap proyek infrastruktur, utamanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau akhir-akhir ini ada hiruk-pikuk minimnya peran swasta, itu memang ada benarnya. Plafon Rp100 miliar ini sangat tepat untuk mendorong swasta dalam menggarap infrastruktur. Respons pemerintah sangat positif penerapannya tahun depan," ujar Sekjen BPP Gapensi H. Andi Rukman Karumpa, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Selasa (19/9).

Andi mengatakan, sebelumnya, plafon nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp50 miliar. Sebab itu, Gapensi telah mengusulkan nilainya plafonnya dinaikkan. Dia menilai, plafon proyek Rp100 miliar ini, tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi.

"Tentu plafon ini akan mempertegas implementasi dari segmen konstruksi nasional," ujar Andi.

Andi memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah dibawah Rp2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp2,5 hingga Rp50 miliar, menengah-2 sebesar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek diatas Rp100 miliar.

Sebagaimana diketahui sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp50 miliar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri. Selain itu, kesepakatan antara Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN ini ditujukan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah.

Andi mengatakan, plafon Rp100 miliar dapat juga mencegah kesenjangan penguasaan pasar konstruksi antara usaha kecil, menengah dan besar. Pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.

Sebab itu, guna memperkecil kesenjangan pasar tersebut, perlu ditingkatkan plafon pasar yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar. Selain itu, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan. "Kesenjangan ini harus segera diperpendek dengan regulasi sesuai dengan nawacita. Tujuannya, untuk meningkatkan kemitraan antara kecil, menengah berupa kesempatan join operation dengan penyedia jasa kualifikasi dengan yang besar," tegas Andi.

Andi mengatakan, sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Bahkan pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India.

Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliun. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tidak akan menunda pembangunan infrastruktur. "Penundaan pembangunan infrastruktur akan mengakibatkan mahalnya anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur tersebut," kata Jokowi saat meresmikan ruas tol Jombang-Mojokerto di Jalan Tol Seksi II Jombang-Mojokerto Barat, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Minggu (10/9), seperti dikutip setkab.go.id.

Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta adalah contoh tingginya biaya pembangunan yang diperlukan karena tertundanya proyek tersebut. Seandainya pembangunan MRT dimulai 26 tahun yang lalu, harga tanah masih berada di kisaran Rp2 juta-Rp5 juta setiap meternya. Sedangkan saat ini pembebasan tanah di Jakarta berada di kisaran Rp80 juta-Rp200 juta setiap meternya.

"Coba dibayangkan, itu biaya per meter, betapa mahalnya jika ditunda-tunda terus yang namanya pembangunan infrastruktur," papar Jokowi.

Apalagi infrastruktur menjadi salah satu kunci sebuah negara untuk memenangkan persaingan. Ketersediaan infrastruktur diyakini akan menurunkan biaya logistik suatu negara dan memudahkan persaingan dengan negara lain.

Sebagai gambaran biaya logistik yang merupakan biaya mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu provinsi ke provinsi lain di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dibanding Singapura dan Malaysia. "Jika biaya itu mahal, artinya yang menjadi beban masyarakat itu mahal, larinya ke sana. Oleh sebab itu, konektivitas seperti ini sangat diperlukan sekali," ujar Presiden.

Menyadari hal tersebut, Jokowi menegaskan, tidak akan menunda lagi pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Oleh karenanya, saat diberitahu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa ruas tol Kertosono-Mojokerto seksi II-seksi III telah siap diresmikan, Presiden sangat menyambut baik kabar tersebut.

"Alhamdulillah, minggu-minggu (hari Minggu) saya datang saja, agar bisa cepat dipakai masyarakat. Setelah ini akan ada tiga lagi. Mungkin sebulan, dua bulan ini, buka jadi, buka jadi, jangan diundur-undur," kata Jokowi.

Presiden menyadari untuk menjangkau sebuah daerah di Indonesia terkadang tidaklah mudah karena begitu luas wilayahnya. "Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Saya saja yang Presiden saja merasakan susahnya menjangkau sebuah daerah, apalagi masyarakat. Saya bisa membayangkan," ujar Kepala Negara.

Ruas tol Jombang-Mojokerto yang diresmikan Presiden sejauh 24,9 km tersebut meliputi Jombang-Mojokerto Barat Seksi 2 sepanjang 19,9 km dan Mojokerto Barat-Mojokerto Seksi 3 sepanjang 5,0 km. Sedangkan total ruas tol Kertosono-Mojokerto adalah 40,5 km. Seksi 1 antara Bandar-Jombang telah diresmikan pada 2014 lalu dan Seksi 4 diharapkan selesai pada Oktober 2017.

Presiden pun berpesan agar manfaat jalan tol Kertosono-Mojokerto dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Saya ingatkan ke Pemda dan pengguna jalan tol agar ikut memastikan jalan tol Kertosono-Mojokerto dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat secara langsung," tutur Jokowi. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Presiden Joko Widodo mengaku sangat kecewa masih ada pejabat di lingkungan pemerintahan yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Pasalnya, kata Jokowi, saat ini pemerintah tengah bekerja keras mewujudkan pembangunan infrastruktur.

"Sangat mengecewakan, sangat mengecewakan. Ini perlu saya ingatkan kepada seluruh pejabat agar tidak melakukan itu lagi," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (27/8) sore, seperti dikutip setkab.go.id.

Presiden mengaku telah berkali-kali menyampaikan mengenai perlunya memperbaiki sistem. Tapi diakui Jokowi, ini juga terkait dengan integritas dan moralitas dari pejabat-pejabat pemerintahan. "Sudah berapa sih yang sudah ditangkap, baik di OTT oleh KPK maupun Saber Pungli? Kan sudah bukan puluhan, sudah ratusan, atau mungkin bahkan sudah ribuan," ujar Jokowi.

Terkait pembangunan infrastruktur itu sendiri, Jokowi menilai, Pameran Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Indonesia telah menunjukkan, penggerjaan infrastruktur di lapangan itu sudah ada yang hampir selesai, ada yang proses masih 30 persen, ada yang 60 persen, ada yang 70 persen, dan ada yang sudah selesai. "Ini hasil jepretan fotografer ini ingin kita tunjukkan," ujar Jokowi.

Dia mengatakan, banyak sekali belum ia lihat, lebih dari separuh yang dipamerkan. Dengan melihat (pameran fotografi) itu, baik waduk, kemudian pelabuhan, airport yang kecil-kecil, kemudian jalan tol, menurut Presiden, menunjukkan progres perkembangan pekerjaan infrastruktur. "Kita ingin membangkitkan sebuah optimisme bahwa progress-nya itu betul-betul ada dan riil ada di lapangan," tegasnya.

Harapan Presiden Jokowi, 245 proyek strategis nasional bisa selesai pada 2019. Tapi diingatkannya, bahwa kendala-kendala di lapangan itu pasti ada. "Kita juga tidak menutup itu. Ada yang pembebasannya 1-2 masih bermasalah sehingga konstruksi di lapangannya juga tidak berjalan. Tapi setiap masalah selalu kita bicarakan dalam Rapat Terbatas," ucap Jokowi. (mag)

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan ada 245 proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pembangunannya. Seluruh proyek tersebut pun targetkan rampung pada 2019.

Jokowi berharap seluruh proyek strategis nasional bisa selesai tepat sesuai target. Namun dia mengakui masih ada beberapa proyek yang mengalami kendala.

"Ya kita berharap seperti itu, tapi kan juga kendala-kendala di lapangan itu pasti ada. Kita juga enggak menutup itu ya," tuturnya saat mengunjungi Pameran Infrastruktur Dalam Foto di Silang Monas, Jakarta, Minggu (27/8).

Salah satu kendala yang paling berat dalam proyek-proyek infrastruktur yakni pembebasan lahan. Persoalan terkadang memang membuat proyek sulit untuk berjalan.

"Ada yang pembebasannya satu dua masih bermasalah sehingga konstruksi di lapangannya tidak bisa berjalan. Ya tapi setiap masalah selalu kita bicarakan dalam rapat terbatas," tuturnya.

Kendati begitu, Jokowi mengaku mendapatkan data kebanyakan proyek infrastruktur sudah hampir selesai. Hal itu juga bisa dilihat dalam Pameran Infrastruktur dalam Foto.

"Ini menunjukkan bahwa pengerjaan infrastruktur di lapangan ini sudah ada yang hampir selesai, ada yang proses masih 30%, ada yang 60%, ada yang 70%, ada yang sudah selesai," tukasnya.

Sekadar informasi, dalam acara tersebut Jokowi juga menyempatkan diri untuk melihat foto-foto pembangunan infrastruktur yang tengah dibangun. Namun dirinya mengaku terkejut, ternyata banyak proyek yang belum diketahuinya dalam pameran tersebut.

"Lebih dari separuh tadi yang dipamerkan. Saya pikir saya sudah semuanya, ternyata separuh saya belum pernah, banyak yang belum saya lihat. Baik waduk, beberapa waduk tadi saya belum lihat. Kemudian pelabuhan juga, airport yang kecil-kecil, kemudian jalan tol," tukasnya. (dtc/mfb)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Kontsruksi Indonesia (BPP Gapensi) tengah memperjuangkan agar proyek pemerintah dibawah Rp100 miliar tidak lagi digarap oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN dan usaha besar. Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar adalah kurang dari Rp50 miliar.

Gapensi menilai, plafon proyek Rp100 miliar ini, tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi. "Tentu plafon ini akan mempertegas implementasi dari segmen konstruksi nasional," ujar Sekjen BPP Gapensi H. Andi Rukman Karumpa dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (13/8).

Andi mengatakan, pihaknya sudah mendiskusikan plafon ini dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Respons beliau sangat positif," terang Andi.

Andi memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah dibawah Rp2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp2,5 hingga Rp50 miliar, menengah-2 sebesar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek di atas Rp100 miliar.

Sebagaimana diketahui sebelumnya perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp50 miliar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah untuk menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri. Selain itu, kesepakatan antara Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN ini ditujukan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektifitas daerah.

Andi mengatakan, plafon Rp100 miliar dapat juga mencegah kesenjangan penguasaan pasar konstruksi antara usaha kecil, menengah dan besar. Pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar.

"Yang besar-besar tidak banyak tapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya 6 persen," ujar Andi.

Sebab itu, guna memperkecil kesenjangan pasar tersebut, perlu ditingkatkan plafon pasar yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar. Selain itu, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan.

"Kesenjangan ini harus segera diperpendek dengan regulasi sesuai dengan nawacita. Tujuannya, untuk meningkatkan kemitraan antara kecil, menengah berupa kesempatan join operation dengan penyedia jasa kualifikasi dengan yang besar," pungkas Andi.

Andi mengatakan, sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki multiplier effect terhadap sektor lain. Bahkan pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India.

Pada 2017, pemerintah mengalokasikan total belanja infrastruktur secara nasional sebesar Rp387 triliun dan sebesar Rp101,4 triliun dikelola oleh Kementerian PUPR. Kementerian PUPR melakukan pelelangan dini sejak tahun lalu dan hasilnya hingga Januari 2017 sebanyak 2.768 paket telah terkontrak dengan nilai Rp41,4 triliun. (mag)