Batu Sandungan Penerapan UU Minerba

Selasa, 14 Maret 2017, 14:00:12 WIB - Ekonomi

Pertambangan PT Freeport


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) belum sepenuhnya bisa dijalankan. Terutama penerapannya terhadap pertambangan raksasa PT Freeport Indonesia, di Papua. Sejumlah aturan dalam UU Minerba, sebetulnya telah termuat dalam Kontrak Karya (KK) termasuk soal pembangunan smelter. Namun kedua belah pihak baik pemerintah maupun PT Freeport belum menemukan titik temu dan kesepakatan untuk sama-sama memenuhi aturan dalam UU tersebut.

Kebuntuan negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport terutama dalam hal kewajiban membangun pusat pemurnian bahan tambang (smelter). Alasannya nilai tambah yang akan dihasilkan melalui proses pemurnian masih dipersoalkan. Menurut proses pengolahan melalui smelter tak menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Sementara biaya dibutuhkan sangat besar. Kalau saja dalam poduksi smelter mampu dipastikan hasilnya, sudah barang tentu akan menarik juga bagi konsorsium sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun smelter.

Komaidi Notonegoro direktur eksekutif ReforMiner Institute mengungkapkan polemik antara pemerintah dan PT Freeport pure hanya masalah bisnis. Dia menyebut, pemerintah juga perlu memikirkan dampaknya baik secara geopolitik dan kepentingan bisnis ketika memaksa pihak Freeport membangun smelter.

"Begitu pun dengan adanya rencana konsorsium BUMN untuk membagun smelter," katanya saat diskusi bertajuk "Maju Terus Pantang Mundur, Implementasi UU Minerba untuk Kepentingan Bangsa dan Negara" di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. .



Lebih jauh dia mengungkapkan, menurut informasi pihak Freeport untuk menaikkan kadar biji hanya sekitar 10-15 persen membutuhkan biaya tertentu. Padahal bila dijual ke luar negeri dengan kondisi bahan mentah, masih menghasilakan keuntungan yang relatif sama. Kalau benar demikian, maka bisnis di smelter memang relatif tidak menguntungkan.

Oleh karena itu, Komaidi menyarankan agar pembangunan smelter diintegrasikan dengan Kementerian Perindustrian agar hasil olahan bisa juga dimanfaatkan untuk industri manufaktur dalam negeri.

"Harus dikaji betul. Jika keuntungan dari smelter itu tidak begitu besar, tetapi multiplayer efek ekonomi kita ke sektor yang lain ada, bisa menjadi kompensasi," ujar Komaidi, Senin (13/3).

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar