JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu visi Kementerian Kelautan dan Perikanan menyasar pada prioritas kesejahteraan nelayan diantaranya memberikan fasilitas alat tangkap kepada masyarakat nelayan. Namun pemberian fasilitas alat tangkap tersebut belum tersebar merata dan tak tetap sasaran pada nelayan yang membutuhkan.

Program bantuan yang dikelola Direktorat Perikanan Tangkap KKP ini diperuntukan bagi nelayan guna mendorong peningkatan produksi dan kegiatan perikanan. Direktur Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Syafril Fauzi menyebut, program bantuan alat tangkap kepada nelayan tahun 2015 sudah dialokasikan ke Seribu Kampung Nelayan Tangguh Indah Mandiri (Sekaya Maritim).

Alat tangkapnya yang difasilitasi pemerintah cukup bervariasi mulai dari jenis pancing dan jaring dalam jumlahnya relatif banyak. Syafril menyebut, selama tahun 2015, ada sekitar 2.600 unit alat tangkap yang sudah dialokasikan kepada nelayan.

"Target di tahun 2016, rencananya KKP akan meningkatkan jumlah bantuan sebanyak 13.872 unit alat tangkap," kata Syafril kepada gresnews.com, Selasa (29/12).

KKP yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti mendapat jatah anggaran sebesar Rp 13,8 triliun dalam APBN 2016 yang telah diketok DPR pada bulan Oktober lalu.

BANTUAN BELUM MERATA DAN TIDAK TEPAT SASARAN - Meski pemerintah mengklaim bantuan alat tangkap tersalur secara baik ke masyarakat nelayan, namun pada kenyataannya masih ditemui masalah.

Habibah, salah seorang anggota kelompok nelayan perempuan di daerah Kanal Banjir Timur (BKT), Marunda, Jakarta mengeluhkan bantuan alat tangkap untuk kesejahteraan yang didengungkan pemerintah dibelum dirasakan seluruh warga nelayan di tempatnya.

Salah satu persoalannya, kata dia, penyaluran bantuan yang difasilitasi pemerintah belum merata kepada kelompok-kelompok nelayan. Parahnya lagi, sesuai kenyataan yang ditemui, ternyata kelompok-kelompok nelayan yang ada tidak semua murni berprofesi sebagai nelayan.

Habibah menyebut, jenis bantuan alat tangkap yang disalurkan pemerintah di wilayah Marunda diantaranya berupa jaring ikan, jaring rajungan dan jaring udang.

Pada saat proses menerima bantuan, kata dia, setiap nelayan digabung dalam sebuah kelompok. Dimana, pada satu kelompok, masing-masing terdiri dari 10 anggota keluarga nelayan. Sementara untuk jumlah nelayan yang bermukim di Marunda, disebutkan kurang lebih mencapai sekitar 50 kepala keluarga.

"Pihak yang menerima bantuan kebanyakan bukan nelayan. Bantuan yang sudah tersalur baru diterima 3 kelompok yang terdiri dari 30 kepala keluarga. Sementara, 20 keluarga nelayan lainnya, belum mendapat bantuan alat tangkap dari pemerintah," kata Habibah ketika dihubungi gresnews.com, Rabu (30/12).

Di sisi lain, berdasarkan temuan yang dihimpun Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, penyaluran alat tangkap kepada nelayan di sejumlah daerah juga belum merata.

Deputi bidang Pengelolaan Program dan Evaluasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati menyebut, dari 1.700 kepala keluarga nelayan di wilayah Demak, Jawa Tengah, pada umunya belum merasakan manfaat bantuan yang diprogramkan KKP.

Alhasil, apabila mengalami kesulitan melaut karena minimnya sarana dan prasarana penangkapan, sebagian nelayan bahkan sampai beralih profesi. Belajar dari pengalaman tersebut, kontrol dan pengawasan merupakan aspek penting yang perlu ditingkatkan pemerintah.

"2016 harapannya lebih baik dan perlu dikontrol langsung pihak Kementerian. Apalagi pada tahun 2016, ada penambahan bantuan dari sisi jumlah alat tangkap," kata Susan kepada gresnews.com, Rabu (30/12).

Target KKP tahun 2016, jumlah bantuan alat tangkap yang akan dialokasikan kepada nelayan mencapai 13.872 unit atau terjadi peningkatan dari tahun 2015 yaitu 2.600 unit.

Selain itu, dalam program distribusi, diharapkan benar-benar diperuntukan kepada kelompok nelayan yang benar-benar membutuhkan. Sebab, pada kenyataannya, masih ditemui ada kelompok siluman (buatan) yang bukan berprofesi sebagai nelayan mendapat bantuan pemerintah. Padahal, kata Susan, pemberian bantuan jelas-jelas diberikan untuk nelayan bukan pihak lain.

Susan menambahkan, disamping harus tepat sasaran, bantuan alat tangkap yang diberikan pun harus ramah lingkungan dan aplicable atau mudah dioperasikan nelayan. "Alat tangkapnya perlu diuji terlebih dahulu apakah bisa dipakai atau tidak. Perlu kajian agar mudah digunakan nelayan," kata dia.

BACA JUGA:
Tags