JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah organisasi massa Islam kembali menggelar Aksi damai Bela Islam 212 depan DPR RI Senayan. Ribuan massa dari berbagai ormas keagamaan memadati ruas jalan di depan Gedung DPR. Aksi kali ini menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang  ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus penodaan agama dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath yang memimpin aksi ini menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Komisi III DPR RI. Antara lain mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dinonaktifkan dari jabatannya.

"Saudara terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dalam status terdakwa di aktifkan kembali setelah cuti oleh pemerintah, ini kami persoalkan," ujar Muhammad Al Khaththath di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (21/2).

Posisi Ahok sebagai terdakwa yang tidak ditahan, menurut Khaththath, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan yang sama. Khaththath juga mengungkit pernyataan Ahok yang viral di video situs youtube dengan kalimat yang diperkirakan akan kembali memantik perseteruan.

Dalam video itu, Ahok berujar akan membuat wifi lalu membuat surat Almaidah sebagai password-nya. Ucapan itu, dinilai Al Khaththath, telah melecehkan perasaan umat islam. Pernyataan Ahok yang bertendensi menistakan agama, menurutnya, telah berulang kali dilakukan Ahok. Sehingga sangat tepat jika ada permintaan agar Ahok ditahan karena kekhawatiran dan ditakutkan terulang lagi.

Dia mengkhawatirkan, ujaran itu diungkap di depan umum sehingga akan memicu kekisruhan baru. Ia juga menganggap tak semua orang akan bisa menahan emosi ketika ujaran yang menyudutkan umat Islam dilakukan di depan umum.

"Pernyataan itu menyakiti umat Islam. Mengatakan kita akan membangun Wifi. Yang alamatnya Al Maidah 51 dengan password kafir, bagi kami ini pelecehan," ujar Al Khaththath.

Dalam kesempatan yang sama dia juga mengeluhkan perlakuan aparat penegak hukum yang menyisakan sejumlah persoalan hukum terhadap aktivis demonstrasi 2 Desember 2016 lalu. Dia mengeluh lantaran aksi yang berjalan damai itu berujung pada kriminalisasi terhadap para ulama seperti yang dihadapi imam besar FPI Habib Rizieq.

Terhadap beberapa tuntutan itu, pihak perwakilan aksi meminta Komisi III DPR agar berperan aktif menyelesaikan persoalan tersebut. "Kita melihat ini manis berujung pahit, ini kriminalisasi luar biasa terhadap Habib Rizieq," ujarnya.

PERTARUNGAN POLITIK DI DPR - Dalam aksi ini perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Komisi III DPR RI. Ketua Komisi Hukum, Bambang Soesatyo menyatakan aspirasi yang menjadi tuntutan massa aksi Bela Islam jilid II telah diakomodir di DPR. Bahkan, menurut politisi yang akrab dipanggil Bamsoet itu, telah masuk ke dalam pertarungan politik di DPR.

"Ada 4 fraksi dan 90 anggota dewan yang sudah menandatangani hak angket pengesahan di sidang paripurna. Apakah berhasil atau gagal tergantung mekanisme dan peta politik," ujar Bamsoet diplomatis.

Politisi partai Golkar itu juga tak menampik jika ada unsur pelanggaran dengan Mendagri tidak menonaktifkan Ahok dari jabatan gubernur. Itu  menurutnya akan berujung pada hak untuk menyatakan pendapat. Kendati demikian,ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses politik yang tengah berlangsung di DPR.

"Jika ditemukan pelanggaran UU diteruskan hak menyatakan pendapat sesuai dengan cuaca di DPR," imbuhnya.

Anggota Komisi III lainnya, Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengakui ada perlakuan yang berbeda terhadap Ahok. Padahal ada beberapa yuresprudensi, seperti kasus Lia Eden, Arswendo dengan cepat ditindak secara hukum. Ahok sendiri, kata Aboe Bakar, baru ditetapkan sebagai tersangka ketika ada desakan massa meminta diproses hukum.

"Setiap kasus penistaan selalu ditangkap, ditahan. Tapi ini berbeda dengan kasus Ahok. Ini menjadi masalah, saat Ahok menjadi tersangka pemerintah tidak mau menonaktifkan," kata Aboe Bakar Alhabsyi ditempat yang sama.

Dalam pertemuan itu, Aboe Bakar juga mengungkapkan bahwa DPR tengah mengupayakan perlawanan politik dengan mengusulkan hak angket. Meskipun demikian, dia tak menjamin perjuangannya dan beberapa fraksi di DPR RI akan berhasil untuk menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama dari posisi gubernur DKI Jakarta.

"Yang penting kita sudah berbuat, Allah yang akan menentukan. Kami punya mekanisme punya cara kerja kalau Kita menyambut masyarakat," tukas Aboe Bakar.

BACA JUGA:
Tags